Komisi IX DPR Dukung Penuh Langkah Pemerintah Tangani Covid-19
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Komisi IX DPR Dukung Penuh Langkah Pemerintah Tangani Covid-19

Rabu, 25 Maret 2020 | 11:44 WIB
Oleh : Carlos KY Paath / WM

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi IX DPR mendukung secara penuh langkah pemerintah dalam menangani pandemi virus corona jenis baru atau Covid-19. Mulai dari kebijakan, pendanaan dan upaya penguatan sistem kesehatan.

Meski begitu, Komisi IX meminta Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dan Kementerian Kesehatan (Kemkes) memerhatikan sejumlah masukan dan catatan. Demikian hasil rapat kerja (raker) Komisi IX bersama Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto.

Raker yang berlangsung secara daring tersebut, dipimpin Wakil Ketua Komisi IX, Emanuel Melkiades Laka Lena, Selasa (24/3/2020).

“Komisi IX meminta pemerintah secepatnya menjamin ketersediaan alat pelindung diri (APD), pemberian insentif, dan jaminan kesehatan untuk seluruh tenaga medis dan tenaga kesehatan yang menjadi frontliner penanganan Covid-19,” kata Emanuel membacakan poin kesimpulan.

Komisi IX berharap jejaring rumah sakit dan laboratorium penanganan Covid-19, termasuk rumah sakit dan laboratorium swasta diperluas sesuai dengan standar minimal tanggap darurat yang ditetapkan oleh pemerintah.

Komisi IX juga meminta pemerintah memastikan adanya sosialisasi terkait prosedur dan mekanisme mass rapid test covid-19. “Memastikan adanya mass rapid test Covid-19 yang melibatkan pihak di luar

pemerintah sesuai dengan rekomendasi Kementerian Kesehatan,” tegas Emanuel.

Berikutnya, memprioritaskan mass rapid test Covid-19 terhadap tenaga medis, tenaga kesehatan, relawan kesehatan, serta tenaga non medis yang menjadi frontliner. Libatkan pihak swasta dalam pemenuhan APD termasuk masker dan hand sanitizer serta diseminasi informasi Covid-19.

Pemerintah juga harus memastikan adanya aturan yang sama dalam penanganan Covid-19 dari

pusat sampai daerah. Pemerintah pun harus memastikan penanganan khusus di tempat-tempat yang belum terpapar seperti di pesantren, asrama, boarding school dan komunitas atau wilayah lainnya.

Misalnya dengan melakukan karantina sendiri, “Pemerintah harus memastikan ketersediaan alat kesehatan dan obat untuk penanganan Covid-19,” ungkap Emanuel yang merupakan legislator dari daerah pemilihan Nusa Tenggara Timur tersebut.

Emanuel mengatakan, Komisi IX mendesak pemerintah untuk mengoordinasikan pelaksanaan ibadah di bulan suci Ramadan, mengantisipasi adanya arus mudik dan arus balik Idul Fitri, serta kemungkinan yang terjadi dalam pelaksanaan ibadah haji 2020.

Emanuel menambahkan, Komisi IX bersama Gugus Tugas dan Kemkes bersepakat untuk melakukan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) yang masif terkait pencegahan dan penanganan covid-19 kepada masyarakat.

Caranya dengan melibatkan seluruh unsur termasuk media massa cetak dan elektronik, media sosial, dan juga seluruh elemen masyarakat sampai unit terkecil.

“Komisi IX meminta jawaban tertulis atas pertanyaan yang disampaikan paling lambat tanggal 31 Maret 2020,” kata Emanuel.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BERITA LAINNYA

Romo Benny: Pancasila Belum Terinternalisasi dalam Nilai Kehidupan

Antonius Benny Susetyo atau disapa Romo Benny menyatakan Pancasila belum terinternalisasi dalam nilai kehidupan.

POLITIK | 20 September 2021

Gus Jazil: Pancasila Merupakan Azimat yang Ditemukan Pendiri Bangsa

Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid atau disapa Gus Jazil menyebut Pancasila merupakan azimat yang ditemukan para pendiri bangsa.

POLITIK | 20 September 2021

Teras Narang: Jangan Berhenti Membumikan Pancasila

Anggota MPR Agustin Teras Narang menegaskan upaya membumikan Pancasila tidak boleh berhenti.

POLITIK | 20 September 2021

Kode Inisiatif Usulkan 3 Tahapan Pemilu 2024 Diperpendek

Kode Inisiatif mengusulkan tiga tahapan Pemilu 2024 diperpendek untuk efektivitas dan efisiensi Pemilu.

POLITIK | 20 September 2021

Pemerintah RI Bantu US$ 200.000 untuk Penanganan Covid-19 di Myanmar

Pemerintah Republik Indonesia menyalurkan bantuan kemanusiaan sebesar U$ 200.000 kepada Myanmar untuk penanggulangan Covid-19.

NASIONAL | 20 September 2021

Bamsoet Kutuk Tindakan Biadab KKB terhadap Nakes di Papua

Ketua MPR Bambang Soesatyo atau yang disapa Bamsoet mengutuk keras serangan KKB terhadap nakes di Distrik Kiwirok, Papua.

POLITIK | 19 September 2021

KKB Serang Nakes di Papua, Politikus PKS: Bentuk Penghinaan terhadap Kemanusiaan

Politikus PKS Netty Prasetiyani Aher menyebut aksi kelompok kriminal bersenjata (KKB) menyerang tenaga kesehatan (nakes) di Distrik Kiwirok, Papua.

POLITIK | 19 September 2021

Haji Lulung: Waspada Propaganda yang Benturkan Agama dan Pancasila

Haji Lulung mengingatkan masyarakat mewaspadai propaganda yang membentukan agama dan Pancasila.

POLITIK | 19 September 2021

Jalan Pagi dengan Jan Ethes, Jokowi: Rasanya Baru Kemarin Saya Timang-timang

Jokowi membagikan video momen jalan pagi dan bersepeda dengan sang cucu Jan Ethes Srinarendra di Istana Yogyakarta.

POLITIK | 19 September 2021

Partai Demokrat Dorong Jokowi Terbitkan Perppu Hilangkan Presidential Threshold

Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat, Syarief Hasan mendorong Presiden Jokowi menerbitkan perppu untuk menghilangkan presidential threshold.

POLITIK | 19 September 2021


TAG POPULER

# Myanmar


# Napoleon Bonaparte


# Mourinho


# Manchester United


# KKB



TERKINI
Lanjutkan Rekor Selalu Menang, Napoli Kembali ke Puncak Klasemen Serie A

Lanjutkan Rekor Selalu Menang, Napoli Kembali ke Puncak Klasemen Serie A

BOLA | 17 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings