Pemecatan Dua Komisioner Lampu Kuning Bagi KPU

Pemecatan Dua Komisioner Lampu Kuning Bagi KPU
Komisioner KPU RI Evi Novida Ginting Manik sesaat akan menyampaikan pernyataan sikap kpu terhadap putusan DKPP di kantor KPU, Jakarta, Kamis, 19 Maret 2020. ( Foto: Suara Pembaruan / Joanito De Saojoao )
Fana Suparman / FER Jumat, 27 Maret 2020 | 18:13 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memutuskan mencopot Evi Novida Ginting Manik sebagai Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Baca: Komisi II DPR Akan Proses PAW Yessy untuk Gantikan Evi

DKPP menyatakan Evi terbukti melanggar kode etik sebagai penyelenggara pemilu dalam Pileg DPRD Kalimantan Barat. Tak hanya Evi, DKPP juga memutuskan memberi peringatan keras kepada Ketua dan empat Komisioner KPU lainnya.

Pemecatan terhadap Evi Novida Ginting Manik ini dinilai menjadi lampu kuning atau bahkan peringatan keras bagi pimpinan KPU periode 2017-2022. Hal ini lantaran sudah dua pimpinan KPU 2017-2022 yang dicopot DKPP.

Sebelum Evi, DKPP mencopot Wahyu Setiawan sebagai Komisioner KPU lantaran ditangkap dan ditetapkan KPK sebagai tersangka penerima suap dari caleg PDIP, Harun Masiku terkait proses PAW anggota DPR.

Pemecatan terhadap Evi dan Wahyu tentu akan mempengaruhi kepercayaan publik terhadap integritas KPU dan para Komisioner-nya dalam menyelenggarakan Pemilu. Padahal, KPU periode 2017-2022 masih memiliki sejumlah pekerjaan penting. Salah satunya menjalankan tahapan Pilkada 2020, meski berpotensi bakal diundur lantaran pandemi virus corona atau Covid-19.

Baca: Keberatan Dipecat, Evi Sambangi DKPP

"Bila hilang kepercayaan publik berarti jembatan harapan itu sudah rusak, bila tak boleh dibilang runtuh. Maka upaya bersama-sama untuk membangun 'jembatan harapan' itu menjadi agenda yang mendesak untuk segera dilakukan," kata Wasekjen Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Jojo Rohi kepada Suara Pembaruan, Jumat (27/3/2020).

Jojo menyatakan, persoalan kepercayaan merupakan isu paling krusial dari Pemilu ke Pemilu di Indonesia. Hal ini yang mendorong dibentuknya dua lembaga selain KPU dalam rezim penyelenggara Pemilu, yakni Bawaslu dan DKPP. "Semua itu landasan basic-nya adalah untuk membangun kepercayaan publik terhadap politic electoral kita," katanya.

Jojo mengatakan, pemecatan terhadap Evi dan Wahyu sebagai Komisioner KPU, dan juga pemecatan terhadap sejumlah Komisioner KPU dan Bawaslu di level Provinsi, Kabupaten/Kota oleh DKPP dapat dimaknai bakal melemahkan kepercayaan publik. Di sisi lain, pemecatan para komisioner penyelenggara pemilu ini juga dapat dimaknai berjalan dengan baiknya proses kontrol terhadap penyelenggara Pemilu

Baca: Pemecatan Komisioner KPU, DKPP: Putusan Final dan Mengikat

"Jadi memang ada 'dua sisi mata uang' yang harus utuh dilihat. Sisi pertama, bahwa fungsi control masih cukup berjalan baik. Sisi kedua, melemahnya public trust," katanya.

Menurut Jojo, menjadi PR bagi Bawaslu dan KPU untuk meyakinkan pada publik bahwa pemecatan tersebut menunjukkan berjalannya proses kontrol. Dengan demikian, KPU dan Bawaslu dan mencegah terus merosotnya tingkat kepercayaan publik pada lembaga penyelenggara pemilu dan terutama agar proses demokratisasi kembali mendapat kepercayaan publik, serta terbangunnya optimisme bagi kehidupan demokrasi Indonesia ke depan.

"Trust issue dalam politik itu sangat penting karena berkenaan dengan derajat legitimasi sebuah pemerintah yang dihasilkan melalui politic electoral, Pemilu. Semakin tinggi derajat kepercayaan, maka semakin kuat legitimasi pemerintahan. Semakin kuat legitimasi, semakin stabil sebuah pemerintahan. Sebaliknya, semakin lemah legitimasi, semakin rentan dan labil sebuah pemerintahan," tandas Jojo.



Sumber: BeritaSatu.com