Wakil Ketua Komisi IX DPR: Biaya Pasien Positif Covid-19 Harus Ditanggung Pemerintah
Logo BeritaSatu
INDEX

BISNIS-27 513.203 (8.82)   |   COMPOSITE 6241.8 (68.04)   |   DBX 1333.51 (-12.01)   |   I-GRADE 179.858 (2.67)   |   IDX30 503.524 (8.74)   |   IDX80 135.789 (2.24)   |   IDXBUMN20 398.467 (7.89)   |   IDXESGL 139.553 (2.49)   |   IDXG30 143.497 (2.3)   |   IDXHIDIV20 443.737 (8.28)   |   IDXQ30 144.387 (2.5)   |   IDXSMC-COM 295.459 (3.14)   |   IDXSMC-LIQ 360.139 (6.72)   |   IDXV30 133.969 (2.16)   |   INFOBANK15 1035.98 (29.12)   |   Investor33 433.033 (8.8)   |   ISSI 183.362 (0)   |   JII 631.454 (-2.55)   |   JII70 222.641 (-0.26)   |   KOMPAS100 1216.23 (16.51)   |   LQ45 944.747 (16.83)   |   MBX 1692.89 (24.29)   |   MNC36 320.866 (5.9)   |   PEFINDO25 330.28 (-1.71)   |   SMInfra18 307.272 (6.78)   |   SRI-KEHATI 367.359 (7.96)   |  

Wakil Ketua Komisi IX DPR: Biaya Pasien Positif Covid-19 Harus Ditanggung Pemerintah

Jumat, 27 Maret 2020 | 18:33 WIB
Oleh : Carlos KY Paath / WM

Jakarta, Beritasatu.com - Wakil Ketua Komisi IX DPR Emanuel Melkiades Laka Lena menegaskan setiap pembiayaan perawatan pasien positif virus corona jenis baru atau Covid-19 harus ditanggung pemerintah. Sebab, menurut Emanuel, pemerintah telah berkomitmen untuk hal tersebut.

"Seluruh rakyat Indonesia yang sakit atau positif Covid-19 dan masuk rumah sakit (RS), baik itu rumah sakit pemerintah atau swasta, rujukan atau bukan, bebannya ditanggung pemerintah," kata Emanuel, kepada Beritasatu.com, Jumat (27/3/2020).

Emanuel pun menyebut, "Kan sudah ada pembicaraan antara menteri koordinator pembangunan manusia dan kebudayaan (menko PMK), menteri keuangan (menkeu), menteri kesehatan (Menkes), termasuk BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan bahwa semua pasien Covid-19 ditanggung pemerintah."

Emanuel menyatakan, sesuai keterangan Menko PMK Muhadjir Effendy dana yang digunakan untuk membayar RS tak bersumber dari BPJS Kesehatan atau Dana Jaminan Sosial (DJS). Anggarannya berasal dari dana tambahan baru dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

"Ditanggung pemerintah itu teknisnya kalau (peserta) BPJS Kesehatan ya BPJS Kesehatan bayar tapi dengan dana seperti disampaikan Menko PMK, dan yang non BPJS Kesehatan tetap juga ditagihkan ke pemerintah," ungkap anggota DPR dari Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Timur tersebut.

Menurut Emanuel, regulasi mengenai pembiayaan sedang dirapikan oleh tim dari Kementerian Koordinator PMK, Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, dan BPJS Kesehatan. Emanuel menyatakan Peraturan Presiden (lerpres) Nomor 82/2018 tentang Jaminan Kesehatan, khususnya Pasal 52 huruf O menyebut penyakit akibat bencana pada masa tanggap darurat, kejadian luar biasa atau wabah, memang tidak dijamin program Jaminan Kesehatan Nasional (JMN).

Akan tetapi, Emanuel menjelaskan, pemerintah telah menyampaikan bahwa dana yang digunakan bukan berasal dari BPJS Kesehatan.

"Intinya sekarang pasien positif Covid-19 mau peserta BPJS Kesehatan atau bukan, pemerintah sudah bilang akan menanggung biayanya. Setahu saya regulasinya mau dirapikan pemerintah," ujar Emanuel.

Laporkan

Emanuel berharap masyarakat tidak ragu untuk melaporkan apabila oknum yang meminta tagihan pembiayaan di RS.

"Kalau ada ulah oknum lapor saja, biar ditindak. Sekali lagi jika ada yang main-main urusan Covid-19, siapa orangnya? Tempatnya di mana? Lapor. Nanti kita minta aparat hukum bertindak. Pasti diproses," tegas Emanuel.

Sebelumnya, pemerintah memastikan akan menanggung seluruh biaya pengobatan pasien positif Covid-19 melalui BPJS Kesehatan.

Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengatakan, anggaran pembiayaan pasien corona akan bersumber dari APBN dan APBD, yang disalurkan lewat Kemkes. Sebab, Covid-19 tidak masuk dalam biaya yang bisa ditanggung BPJS Kesehatan dari iuran.

Pemerintah akan melihat pasien yang dirawat di rumah sakit merupakan peserta BPJS Kesehatan atau bukan. Apabila tidak, maka BPJS Kesehatan akan melakukan verifikasi terhadap pasien non-peserta yang akan ditanggung tersebut.

Sri Mulyani menegaskan, kebijakan ini diambil untuk memberi kepastian bagi rumah sakit yang kini merawat pasien positif corona.

Hal yang sama disampaikan Menko PMK. Muhadjir memastikan pemerintah membayar penanganan pasien corona yang dirawat di rumah sakit, dan pembayarannya dilakukan oleh BPJS Kesehatan.

"Pembiayaan penanganan (pasien) Covid-19 yang dirawat di RS, nanti akan di-handle (tangani) BPJS Kesehatan," kata Muhadjir.

Muhadjir juga menjelaskan, dana yang digunakan untuk membayar rumah sakit tak bersumber dari BPJS Kesehatan atau DJS.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Masa Sidang DPR Dibuka Senin, Anggota Fraksi Demokrat Wajib Tes Covid-19

Masa Sidang III DPR akan dibuka pada Senin (30/3/2020)

POLITIK | 27 Maret 2020

Sidang Paripurna, Anggota DPR Bisa Melalui Teleconference

DPR memutuskan tidak memperpanjang kembali masa reses persidangan II dan akan menggelar sidang paripurna dimulainya masa persidangan III, Senin (30/3/2020).

POLITIK | 27 Maret 2020

Imam Suroso di Mata Ganjar Pranowo: Dermawan dan Humoris

Banyak kenangan yang diungkapkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo tentang Imam Suroso, anggota DPR RI Komisi IX yang meninggal dunia, Jumat (27/3/2020).

POLITIK | 28 Maret 2020

10 Instruksi AHY untuk Kader Demokrat di Tengah Wabah Covid-19

Ketum Partai Demokrat, AHY, mengeluarkan 10 instruksi dalam rangka mendukung pemerintah menangani penyebaran virus corona jenis baru atau Covid-19.

POLITIK | 27 Maret 2020

Pemecatan Dua Komisioner Lampu Kuning Bagi KPU

Pemecatan terhadap Evi akan mempengaruhi kepercayaan publik terhadap integritas KPU.

POLITIK | 27 Maret 2020

Komisi IX DPR Dukung Penuh Langkah Pemerintah Tangani Covid-19

Komisi IX DPR mendukung secara penuh langkah pemerintah dalam menangani pandemi virus corona jenis baru atau Covid-19.

POLITIK | 25 Maret 2020

Komisi II DPR Dukung Wacana Perppu untuk Tunda Pilkada

Komisi II DPR mendukung wacana penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) terkait pemilihan kepala daerah (pilkada)

POLITIK | 25 Maret 2020

Wakil Ketua BKSAP Harap Wabah Covid-19 Tak Disepelekan

Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR Putu Supadma Rudana menegaskan, wabah virus corona jenis baru atau Covid-19 tidak disepelekan

POLITIK | 26 Maret 2020

Presiden Berhentikan Secara Tidak Hormat Evi Novida Sebagai Anggota KPU

Evi Novida Ginting Manik mengaku telah menerima salinan putusan pemberhentiannya sebagai anggota KPU dari Presiden.

POLITIK | 26 Maret 2020

Penundaan Pilkada 2020, Stafsus Presiden: Belum Ada Pembahasan

Pemungutan suara Pilkada 2020 dijadwalkan jatuh pada 23 September mendatang.

POLITIK | 26 Maret 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS