PPP Dorong PP Karantina Wilayah Segera Diselesaikan
Logo BeritaSatu
INDEX

BISNIS-27 513.203 (7.64)   |   COMPOSITE 6241.8 (52.82)   |   DBX 1333.51 (-12.56)   |   I-GRADE 179.858 (2.36)   |   IDX30 503.524 (7.6)   |   IDX80 135.789 (1.92)   |   IDXBUMN20 398.467 (6.25)   |   IDXESGL 139.553 (2.18)   |   IDXG30 143.497 (1.84)   |   IDXHIDIV20 443.737 (7.27)   |   IDXQ30 144.387 (2.19)   |   IDXSMC-COM 295.459 (2.33)   |   IDXSMC-LIQ 360.139 (5.48)   |   IDXV30 133.969 (1.92)   |   INFOBANK15 1035.98 (26.94)   |   Investor33 433.033 (7.71)   |   ISSI 183.362 (-0.41)   |   JII 631.454 (-3.78)   |   JII70 222.641 (-0.74)   |   KOMPAS100 1216.23 (13.49)   |   LQ45 944.747 (14.81)   |   MBX 1692.89 (19.5)   |   MNC36 320.866 (5.15)   |   PEFINDO25 330.28 (-3.14)   |   SMInfra18 307.272 (5.68)   |   SRI-KEHATI 367.359 (7.01)   |  

PPP Dorong PP Karantina Wilayah Segera Diselesaikan

Minggu, 29 Maret 2020 | 08:30 WIB
Oleh : Markus Junianto Sihaloho / WBP

Jakarta, Beritasatu.com - Sekretaris Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di DPR, Achmad Baidlowi, menyatakan sudah saatnya pemerintah menerapkan UU nomor 6/2018 tentang Karantina Kesehatan. Bila pelaksanaannya harus dengan Peraturan Pemerintah (PP), maka sebaiknya segera diwujudkan.

"Jika pelaksanaan UU 6/2018 terkendala belum ada PP, itu hanya soal teknis yang mana bisa dikebut penyusunannaya. RUU Cipta Kerja yang menganut konsep Omnibus Law setebal lebih 1.000 halaman saja bisa disusun apalagi cuma PP," kata Baidlowi, Minggu (29/3/2020).

Baidlowi memberi alasan kebijakan karantina kesehatan itu segera diambil. Saat ini, penanganan pasien positif virus corona (covid-19) terus berkejaran dengan jumlah pasien baru. Pemerintah bertindak dengan mengimbau dilaksanakan physical distancing. Anak sekolah bahkan diliburkan dan bekerja dianjurkan dari rumah. "Namun semua belum berjalan maksimal," kata Baidlowi.

Untuk itu, tensi imbauan pemerintah harus ditingkatkan. Bukan sekedar imbauan, namun sifatnya wajib. Bahkan bila perlu, yang melanggar dikenai sanksi pidana/denda. "Untuk itulah maka penerapan UU 6/2018 tentang Karantina Kesehatan sudah harus mulai diterapkan," kata Baidlowi.

Menurut dia, jika opsi karantina wilayah diambil, pemerintah pusat dan pemda harus bersinergi. Jadi tidak ada lagi saling menyalahkan, dimana semua harus mempersiapkan langkah-langkah matang. "Seperti ketersediaan bahan pangan bagi warga yang tidak boleh beraktivitas d luar. Tentu akan efektif apabila dibarengi dengan penegakan hukum yang ketat. Keselamatan manusia harus diutamakan," ujar Baidlowi.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Golkar Beri Bantuan 10.000 APD dan Alkes Cegah Covid-19

Aksi Golkar Peduli ini berupa penyerahan alat bantuan pencegahan di antaranya 10.000 APD paramedis, 6.000 masker, d 3.000 unit alat rapid test.

POLITIK | 28 Maret 2020

Wakil Ketua Komisi IX DPR: Biaya Pasien Positif Covid-19 Harus Ditanggung Pemerintah

Pemerintah harus menanggung pembiayaan pasien positif virus corona

POLITIK | 27 Maret 2020

Masa Sidang DPR Dibuka Senin, Anggota Fraksi Demokrat Wajib Tes Covid-19

Masa Sidang III DPR akan dibuka pada Senin (30/3/2020)

POLITIK | 27 Maret 2020

Sidang Paripurna, Anggota DPR Bisa Melalui Teleconference

DPR memutuskan tidak memperpanjang kembali masa reses persidangan II dan akan menggelar sidang paripurna dimulainya masa persidangan III, Senin (30/3/2020).

POLITIK | 27 Maret 2020

Imam Suroso di Mata Ganjar Pranowo: Dermawan dan Humoris

Banyak kenangan yang diungkapkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo tentang Imam Suroso, anggota DPR RI Komisi IX yang meninggal dunia, Jumat (27/3/2020).

POLITIK | 28 Maret 2020

10 Instruksi AHY untuk Kader Demokrat di Tengah Wabah Covid-19

Ketum Partai Demokrat, AHY, mengeluarkan 10 instruksi dalam rangka mendukung pemerintah menangani penyebaran virus corona jenis baru atau Covid-19.

POLITIK | 27 Maret 2020

Pemecatan Dua Komisioner Lampu Kuning Bagi KPU

Pemecatan terhadap Evi akan mempengaruhi kepercayaan publik terhadap integritas KPU.

POLITIK | 27 Maret 2020

Komisi IX DPR Dukung Penuh Langkah Pemerintah Tangani Covid-19

Komisi IX DPR mendukung secara penuh langkah pemerintah dalam menangani pandemi virus corona jenis baru atau Covid-19.

POLITIK | 25 Maret 2020

Komisi II DPR Dukung Wacana Perppu untuk Tunda Pilkada

Komisi II DPR mendukung wacana penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) terkait pemilihan kepala daerah (pilkada)

POLITIK | 25 Maret 2020

Wakil Ketua BKSAP Harap Wabah Covid-19 Tak Disepelekan

Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR Putu Supadma Rudana menegaskan, wabah virus corona jenis baru atau Covid-19 tidak disepelekan

POLITIK | 26 Maret 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS