PAN Dorong Pusat Segera Putuskan Status Karantina Wilayah
INDEX

BISNIS-27 540.837 (-8.19)   |   COMPOSITE 6428.31 (-54.9)   |   DBX 1183.86 (16.52)   |   I-GRADE 188.148 (-2.58)   |   IDX30 539.476 (-8.89)   |   IDX80 144.979 (-1.68)   |   IDXBUMN20 440.639 (-3.89)   |   IDXESGL 147.926 (-1.09)   |   IDXG30 146.726 (-1.41)   |   IDXHIDIV20 473.385 (-7.91)   |   IDXQ30 152.644 (-1.92)   |   IDXSMC-COM 299.578 (-0.96)   |   IDXSMC-LIQ 376.282 (-1.41)   |   IDXV30 152.705 (-1.81)   |   INFOBANK15 1086.82 (-23.03)   |   Investor33 459.04 (-6.31)   |   ISSI 190.39 (-0.94)   |   JII 671.594 (-3.85)   |   JII70 236.079 (-1.46)   |   KOMPAS100 1294.89 (-15.54)   |   LQ45 1002.38 (-13.63)   |   MBX 1785.38 (-21.17)   |   MNC36 340.467 (-4.76)   |   PEFINDO25 342.936 (-2.7)   |   SMInfra18 325.457 (-0.02)   |   SRI-KEHATI 391.973 (-5.4)   |  

PAN Dorong Pusat Segera Putuskan Status Karantina Wilayah

Minggu, 29 Maret 2020 | 09:26 WIB
Oleh : Markus Junianto Sihaloho / WBP

Jakarta, Beritasatu.com - Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) di DPR meminta agar pemerintah pusat segera menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai landasan pelaksanaan Karantina Wilayah sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Wakil Ketua Fraksi PAN, Saleh Partaonan Daulay, mengatakan sejumlah pemerintah daerah (pemda) sudah menjaga perbatasannya wilayahnya dari orang keluar masuk. Karantina wilayah demi mencegah semakin menyebarnya virus corona (covid-19).

Menurut Saleh, sebenarnya UU 6/2018 sudah mengatur soal kewenangan pemerintah melaksanakan karantina wilayah. Namun secara teknis hal itu belum diatur. "Diperlukan aturan yang lebih operasional dalam bentuk PP. Inilah yang kami harapkan secepatnya diterbitkan," kata Saleh, Minggu (29/3/2020).

Dia berharap bahwa PP bisa terbit dalam beberapa hari ke depan. "Dengan begitu, kita bisa melangkah lebih maju dalam mengatasi virus corona yang semakin mengancam ini," tegas Saleh.

Hal senada disampaikan Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PAN, Intan Fitriana Fauzi, yang menyatakan sudah bukan saatnya lagi pemerintah sekedar menyarankan rakyat mencegah dengan hidup bersih dan sehat. Namun harus memutus mata rantai penyebaran virus covid-19. "Kita punya landasan hukum lengkap kok. Kita punya UU 6/2018, tahapannya kalau kita baca itu semuanya jelas," kata Intan.

Dia mengatakan, lockdown adalah karantinaan wilayah. "Itu sudah diatur. Tentu pelaksanaannya diatur lebih lanjut lewat Peraturan Pemerintah," tambahnya.

Menurut Intan, semuanya tinggal menunggu political will pemerintah dalam mengambil keputusan karantina wilayah.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

PPP Dorong PP Karantina Wilayah Segera Diselesaikan

Jika opsi karantina wilayah diambil, pemerintah pusat dan pemda harus bersinergi.

POLITIK | 29 Maret 2020

Golkar Beri Bantuan 10.000 APD dan Alkes Cegah Covid-19

Aksi Golkar Peduli ini berupa penyerahan alat bantuan pencegahan di antaranya 10.000 APD paramedis, 6.000 masker, d 3.000 unit alat rapid test.

POLITIK | 28 Maret 2020

Wakil Ketua Komisi IX DPR: Biaya Pasien Positif Covid-19 Harus Ditanggung Pemerintah

Pemerintah harus menanggung pembiayaan pasien positif virus corona

POLITIK | 27 Maret 2020

Masa Sidang DPR Dibuka Senin, Anggota Fraksi Demokrat Wajib Tes Covid-19

Masa Sidang III DPR akan dibuka pada Senin (30/3/2020)

POLITIK | 27 Maret 2020

Sidang Paripurna, Anggota DPR Bisa Melalui Teleconference

DPR memutuskan tidak memperpanjang kembali masa reses persidangan II dan akan menggelar sidang paripurna dimulainya masa persidangan III, Senin (30/3/2020).

POLITIK | 27 Maret 2020

Imam Suroso di Mata Ganjar Pranowo: Dermawan dan Humoris

Banyak kenangan yang diungkapkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo tentang Imam Suroso, anggota DPR RI Komisi IX yang meninggal dunia, Jumat (27/3/2020).

POLITIK | 28 Maret 2020

10 Instruksi AHY untuk Kader Demokrat di Tengah Wabah Covid-19

Ketum Partai Demokrat, AHY, mengeluarkan 10 instruksi dalam rangka mendukung pemerintah menangani penyebaran virus corona jenis baru atau Covid-19.

POLITIK | 27 Maret 2020

Pemecatan Dua Komisioner Lampu Kuning Bagi KPU

Pemecatan terhadap Evi akan mempengaruhi kepercayaan publik terhadap integritas KPU.

POLITIK | 27 Maret 2020

Komisi IX DPR Dukung Penuh Langkah Pemerintah Tangani Covid-19

Komisi IX DPR mendukung secara penuh langkah pemerintah dalam menangani pandemi virus corona jenis baru atau Covid-19.

POLITIK | 25 Maret 2020

Komisi II DPR Dukung Wacana Perppu untuk Tunda Pilkada

Komisi II DPR mendukung wacana penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) terkait pemilihan kepala daerah (pilkada)

POLITIK | 25 Maret 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS