Cegah Corona, DPR Dorong Percepatan Pengesahan RUU Pemasyarakatan

Cegah Corona, DPR Dorong Percepatan Pengesahan RUU Pemasyarakatan
Petugas melakukan penyemprotan disinfektan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang, Jakarta, Jumat, 20 Maret 2020. ( Foto: Suara Pembaruan / Joanito De Saojoao )
Yeremia Sukoyo / WM Senin, 30 Maret 2020 | 09:26 WIB

 

Jakarta, Beritasatu.com - Wabah penyebaran virus corona atau Covid-19 diyakini akan membawa dampak negatif terhadap kehidupan masyarakat di berbagai lapisan. Tidak hanya menyasar ke kehidupan masyarakat normal, kekhawatiran penyebaran virus corona juga dikhawatirkan menjalar ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) maupun Rumah Tahanan (Rutan).

Saat ini, melalui kebijakan yang dikeluarkan Kementerian Hukum dan HAM (Kemkumham) memang telah menutup akses kunjungan terhadap warga binaan namun kondisi ini dianggap sebagian kalangan belum cukup untuk membendung penyebaran corona.

Apalagi, hampir seluruh Lapas maupun Rutan di Indonesia sudah mengalami kelebihan kapasitas yang tentu saja menyulitkan penerapan physical distancing. Dikhawatirkan kondisi ini malah bisa memperburuk keadaan warga binaan di seluruh Indonesia.

Anggota Komisi III DPR dari fraksi Gerindra, Habiburokhman menegaskan, pemerintah bersama dengan legislatif harus mempercepat penyelesaian Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemasyarakatan menjadi Undang-Undang (UU). Dirinya pun mendorong agar DPR segera mengesahkan RUU pemasyarakatan dan berharap agar RUU prioritas bisa segera disahkan.

"Soal over capacity memang sangat mengkhawatirkan kalau dikaitkan dengan corona. Harus ada kebijakan diskresionis antisipasi Corona. Intinya kita ingin semua UU termasuk UU Pemasyarakatan cepat disahkan," kata Habiburokhman, di Jakarta, Senin (30/3/2020).

Menurutnya, pengesahan UU pemasyarakatan memang perlu segera dilakukan untuk menekan penyebaran corona di lingkungan Lapas. Selain pengesahan UU, juga perlu langkah yang lebih komprehensif ketika lapas-lapas di Indonesia over kapasitas.

Habiburokhman menjelaskan, sebanyak 60 persen penghuni lapas yang ada saat ini adalah narapidana kasus narkoba. Sehingga harus didorong agar napi narkoba direhabilitasi di luar lapas.

Anggota Komisi III DPR, Masinton Pasaribu menuturkan, saat ini RUU pemasyarakatan memang sudah siap disahkan. Hal itu tinggal menunggu waktu saja dengan menggelar rapat pengesahan. 

"Intinya, kita DPR sudah melakukan pembahasan sebelumnya, dan tinggal pengesahannya saja," kata Masinton.

Menurutnya, di dalam draf RUU yang ada saat ini, juga tak ada lagi perubahan-perubahan. Sehingga, dalam waktu dekat bisa langsung disahkan. "Tidak ada yang diubah lagi. Tinggal pengesahannya saja, sehingga bisa langsung diketuk," ujar Masinton.

Anggota komisi III dari Partai Golkar, Supriyansyah menyebutkan, pihaknya sudah setuju RUU pemasyarakatan untuk segera disahkan. Terlebih, RUU sudah dirampungkan pengerjaannya di masa kerja Anggota DPR yang sebelumnya.

"Sampai di tahap kita ini, kalau tidak ada yang terlalu prinsip menurut saya, disahkan saja," kata Supriyansyah.

Menurutnya, pengesahan perlu dilakukan karena saat ini ada situasi wabah virus corona dan dikhawatirkan masuk ke dalam lapas. Apabila terlambat dan masuk akan sangat berbahaya dan sulit dilakukan penanganan.



Sumber: BeritaSatu.com