Anggota DPR: Perlu PP soal Lockdown Virus Corona
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Anggota DPR: Perlu PP soal Lockdown Virus Corona

Senin, 30 Maret 2020 | 13:28 WIB
Oleh : Carlos KY Paath / FMB

Jakarta, Beritasatu.com - Anggota Komisi III DPR Arsul Sani menegaskan Undang-Undang (UU) Nomor 8/2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan hanya mengatur hal-hal pokok. Contohnya mengenai hak dan kewajiban pemerintah pusat dan daerah dalam mengarantina suatu wilayah (lockdown). Selain itu juga terkait sumber daya manusia yang diperlukan dalam pelaksanaan karantina serta pengawasannya.

Menurut Arsul, regulasi turunan UU Kekarantinaan Wilayah berupa peraturan pemerintah (PP) diperlukan untuk mengatur secara rinci pelaksanaan karantina terkait virus corona.

"Kenapa diperlukan PP tersebut? Karena UU 6/2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan tersebut hanya mengatur hal-hal pokok," kata Arsul kepada wartawan, Senin (30/3/2020).

Arsul yang juga sekretaris jenderal Partai Persatuan Pembangunan menyatakan, partainya memandang bahwa memang dibutuhkan PP untuk karantina wilayah. Hal itu sebagaimana dimaksud Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD.

"Diperlukan detil pengaturan lebih lanjut yang perlu dituangkan dalam bentuk PP, dan ini menjadi kewenangan Presiden selaku kepala pemerintahan untuk membuatnya," ujar Arsul.

Menurut Arsul, penerbitan PP juga amanat UUD 1945, Pasal 5 ayat 2 yang menyebut Presiden menetapkan PP untuk menjalankan UU. "Dasar pengeluaran PP tersebut adalah Pasal 5 ayat 2 UUD 1945. Isi Pasal 5 UUD 1945 ini kemudian diatur lebih lanjut dalam UU Nomor 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan, tentang bagaimana sebuah PP itu bisa dikeluarkan," jelas wakil ketua MPR ini.

Arsul pun menyebut, "Ada yang berpendapat bahwa PP hanya bisa dikeluarkan kalau ada perintah jelas dari undang-undang. Saya tidak sependapat. Pasal 5 UUD tersebut di atas dan juga UU Nomor 12/2011 tidak membatasi bahwa PP hanya bisa dikeluarkan kalau ada perintah tegas dari undang-undangnya."



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Respons Loyalis AHY terhadap Yusril, Ini Pandangan Pengamat

Serangan terhadap pribadi Yusril dianggap tidak pantas dan seolah ingin membatasi ruang gerak Yusril selaku kuasa hukum.

POLITIK | 27 September 2021

Pemerintah Usulkan Pemungutan Suara Pemilu 2024 Tanggal 15 Mei

Menko Polhukam, Mahfud MD mengatakan, pemerintah telah memutuskan untuk mengusulkan tanggal 15 Mei 2024 sebagai hari pemungutan suara Pemilu 2024.

POLITIK | 27 September 2021

Tak Masalah Perwira TNI-Polri Jabat Penjabat Kepala Daerah, Dasco: Dikomunikasikan

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad tak mempermasalahkan wacana menempatkan perwira tinggi TNI-Polri sebagai penjabat kepala daerah.

POLITIK | 27 September 2021

Lodewijk Gantikan Azis Syamsuddin Sebagai Wakil Ketua DPR, Adies Jabat Waketum

Sekjen Partai Golkar Lodewijk F Paulus menggantikan Azis Syamsuddin sebagai wakil ketua DPR.

POLITIK | 27 September 2021

Soal Pengganti Azis Syamsuddin, Pimpinan DPR Belum Terima Surat dari Golkar

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, hingga kini pihaknya belum menerima surat soal penggantian Azis Syamsudin sebagai pimpinan dewan.

NASIONAL | 27 September 2021

Lodewijk Calon Terkuat Gantikan Azis Syamsudin Jadi Wakil Ketua DPR

Selain Lodewijk, beberapa nama lain disebut-sebut sebagai calon pengganti Azis Syamsuddin, di antaranya adalah Ahmad Doli Kurnia dan Adies Kadir.

POLITIK | 27 September 2021

Reshuffle Kabinet Diprediksi Bulan Depan

Politikus senior PKB Jazilul Fawaid mengakui bahwa hingga saat ini, pihaknya belum membaca ada ‘kode’ bahwa reshuffle kabinet segera terjadi.

POLITIK | 27 September 2021

Indeks Efektivitas Pemerintah Naik, KSP Tegaskan Tak Boleh Ada Lagi Pungli

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menegaskan, tidak boleh ada lagi pungutan liar (pungli), perizinan berbelit-berbelit, dll.

POLITIK | 27 September 2021

Diapresiasi, Gaya Komunikasi Politik Airlangga Hartarto

Gaya komunikasi politik Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menuai apresiasi.

POLITIK | 26 September 2021

Presiden Jokowi Ajak Karang Taruna Perangi Ideologi Radikal

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajak kader Karang Taruna memerangi ideologi radikal.

POLITIK | 26 September 2021


TAG POPULER

# Rocky Gerung vs Sentul City


# Update Covid-19


# Lionel Messi


# Kebakaran Lapas Tangerang


# SUN



TERKINI
Piala Sudirman 2021: Indonesia Tundukkan Kanada 3-2

Piala Sudirman 2021: Indonesia Tundukkan Kanada 3-2

OLAHRAGA | 2 jam yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings