Anggota DPR: Perlu PP soal Lockdown Virus Corona

Anggota DPR: Perlu PP soal Lockdown Virus Corona
Sejumlah perkampungan atau Padukuhan di wilayah Kabupaten Sleman DI Yogyakarta, melakukan 'screening' dengan melakukuan penutupan di pintu-pintu masuk dusun, dan membatasi arus keluar-masuk, termasuk melakukan pencegahan penyebaran virus corona dengan penyemprotan disinfektan secara mandiri, meski Pemda DIY tidak menerapkan 'lockdown". ( Foto: Beritasatu Photo / Fuska Sani Evani )
Carlos KY Paath / FMB Senin, 30 Maret 2020 | 13:28 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Anggota Komisi III DPR Arsul Sani menegaskan Undang-Undang (UU) Nomor 8/2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan hanya mengatur hal-hal pokok. Contohnya mengenai hak dan kewajiban pemerintah pusat dan daerah dalam mengarantina suatu wilayah (lockdown). Selain itu juga terkait sumber daya manusia yang diperlukan dalam pelaksanaan karantina serta pengawasannya.

Menurut Arsul, regulasi turunan UU Kekarantinaan Wilayah berupa peraturan pemerintah (PP) diperlukan untuk mengatur secara rinci pelaksanaan karantina terkait virus corona.

"Kenapa diperlukan PP tersebut? Karena UU 6/2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan tersebut hanya mengatur hal-hal pokok," kata Arsul kepada wartawan, Senin (30/3/2020).

Arsul yang juga sekretaris jenderal Partai Persatuan Pembangunan menyatakan, partainya memandang bahwa memang dibutuhkan PP untuk karantina wilayah. Hal itu sebagaimana dimaksud Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD.

"Diperlukan detil pengaturan lebih lanjut yang perlu dituangkan dalam bentuk PP, dan ini menjadi kewenangan Presiden selaku kepala pemerintahan untuk membuatnya," ujar Arsul.

Menurut Arsul, penerbitan PP juga amanat UUD 1945, Pasal 5 ayat 2 yang menyebut Presiden menetapkan PP untuk menjalankan UU. "Dasar pengeluaran PP tersebut adalah Pasal 5 ayat 2 UUD 1945. Isi Pasal 5 UUD 1945 ini kemudian diatur lebih lanjut dalam UU Nomor 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan, tentang bagaimana sebuah PP itu bisa dikeluarkan," jelas wakil ketua MPR ini.

Arsul pun menyebut, "Ada yang berpendapat bahwa PP hanya bisa dikeluarkan kalau ada perintah jelas dari undang-undang. Saya tidak sependapat. Pasal 5 UUD tersebut di atas dan juga UU Nomor 12/2011 tidak membatasi bahwa PP hanya bisa dikeluarkan kalau ada perintah tegas dari undang-undangnya."



Sumber: BeritaSatu.com