Pemerintah Diminta Susun Draf Perppu Penundaan Pilkada

Pemerintah Diminta Susun Draf Perppu Penundaan Pilkada
Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia (Foto: Istimewa)
Carlos KY Paath / WM Selasa, 31 Maret 2020 | 17:06 WIB

 

Jakarta, Beritasatu.com - Penundaan Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) Serentak 2020 harus diatur melalui peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu). Komisi II DPR berharap pemerintah segera menyusun draf perppu tersebut. Diketahui, Undang-Undang (UU) 10/2016 tentang Pilkada menyebut pelaksanaan pilkada pada September 2020.

"Penundaan ini kan harus ada payung hukum, maka jalan terbaik dengan diterbitkan perppu. Kami minta kepada pemerintah segera disusun draf perppu agar kita bisa putuskan segera. Lebih cepat lebih bagus agar semua bisa pasti," kata Ketua Komisi II Ahmad Doli Kurnia, kepada wartawan, Selasa (31/3/2020).

Menurut Doli, perppu juga dapat menjadi landasan kepala daerah merealokasi anggaran yang belum digunakan untuk membantu penanganan virus corona jenis baru atau Covid-19. Doli menuturkan dana yang sudah terpakai ada sekitar Rp 5,2 triliun, sedangkan yang belum kurang lebih Rp 9,7 triliun.

"Dengan adanya perppu, kami meminta kepala daerah yang melaksanakan pilkada, merealokasi uang yang belum digunakan itu untuk perang terhadap Covid-19," ujar Doli.

Doli menuturkan penundaan pilkada berdasarkan pertimbangan kemanusiaan dengan mengedepankan keselamatan dan kesehatan masyarakat.

Menurut Doli, pilkada pasti akan melibatkan banyak orang. Dampaknya penyebaran Covid-19 berpotensi lebih masif.

Doli menyatakan, apabila masa tanggap darurat selesai atau pandemi dianggap berakhir Mei atau Juni 2020, maka pilkada tetap dapat dilaksanakan tahun ini.

"Paling lambat Desember 2020. Kalau diasumsikan lewat bulan itu, maka kemungkinannya Maret atau Juni 2021. Tapi kalau lewat dari itu, selambat-lambatnya kita akan buat September tahun depan," kata Doli.

Doli berharap, data pemilih diperhatikan oleh pemerintah dan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Kalau misalnya pada akhirnya diundurkan sampai setahun, saya kira pasti ada perubahan pada data pemilih. Kita enggak tahu kan nanti berapa yang sudah meninggal, berapa yang memasuki umur 17 tahun, itu nanti saya kira konsekuensi teknis yang perlu diantisipasi terutama oleh KPU," ucap Doli.

Sementara itu, Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) Zudan Arif Fakrullah mengatakan, pihaknya akan menjadwalkan penyerahan data penduduk pemilih potensial pemilu (DP4) tahap kedua kepada KPU. Hal ini menyusul penundaan pelaksanaan pilkada.

Menurut Zudan, Dukcapil tidak mengulang penyerahan DP4 yang sebelumnya telah diserahkan kepada KPU. Data DP4 yang sebelumnya sudah diserahkan, yakni sebanyak 105.396.460 pemilih akan ditambah dengan daftar pemilih pemula yang tercatat sampai dengan hari H pemungutan suara.

"DP4 cukup kita tambahi (dengan) daftar pemilih pemula sampai dengan tanggal pencoblosan yang baru. Datanya dari Dukcapil," jelas Zudan.



Sumber: BeritaSatu.com