Pemerintah Diminta Susun Draf Perppu Penundaan Pilkada
INDEX

BISNIS-27 536.336 (-9.74)   |   COMPOSITE 6258.57 (-118.4)   |   DBX 1209.79 (-7.56)   |   I-GRADE 185.201 (-3.15)   |   IDX30 531.719 (-11.49)   |   IDX80 142.034 (-2.79)   |   IDXBUMN20 420.424 (-11.55)   |   IDXESGL 146.593 (-2.74)   |   IDXG30 145.132 (-2.95)   |   IDXHIDIV20 467.118 (-8.07)   |   IDXQ30 151.699 (-2.74)   |   IDXSMC-COM 284.118 (-6.96)   |   IDXSMC-LIQ 356.602 (-8.98)   |   IDXV30 142.342 (-4.12)   |   INFOBANK15 1078.54 (-23.31)   |   Investor33 455.425 (-8.95)   |   ISSI 183.228 (-3.1)   |   JII 646.305 (-9.76)   |   JII70 225.666 (-3.53)   |   KOMPAS100 1262.11 (-23.67)   |   LQ45 987.949 (-21.07)   |   MBX 1725.55 (-36.04)   |   MNC36 336.055 (-6.76)   |   PEFINDO25 332.023 (-6.72)   |   SMInfra18 316.891 (-5.9)   |   SRI-KEHATI 389.555 (-8.04)   |  

Pemerintah Diminta Susun Draf Perppu Penundaan Pilkada

Selasa, 31 Maret 2020 | 17:06 WIB
Oleh : Carlos KY Paath / WM

Jakarta, Beritasatu.com - Penundaan Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) Serentak 2020 harus diatur melalui peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu). Komisi II DPR berharap pemerintah segera menyusun draf perppu tersebut. Diketahui, Undang-Undang (UU) 10/2016 tentang Pilkada menyebut pelaksanaan pilkada pada September 2020.

"Penundaan ini kan harus ada payung hukum, maka jalan terbaik dengan diterbitkan perppu. Kami minta kepada pemerintah segera disusun draf perppu agar kita bisa putuskan segera. Lebih cepat lebih bagus agar semua bisa pasti," kata Ketua Komisi II Ahmad Doli Kurnia, kepada wartawan, Selasa (31/3/2020).

Menurut Doli, perppu juga dapat menjadi landasan kepala daerah merealokasi anggaran yang belum digunakan untuk membantu penanganan virus corona jenis baru atau Covid-19. Doli menuturkan dana yang sudah terpakai ada sekitar Rp 5,2 triliun, sedangkan yang belum kurang lebih Rp 9,7 triliun.

"Dengan adanya perppu, kami meminta kepala daerah yang melaksanakan pilkada, merealokasi uang yang belum digunakan itu untuk perang terhadap Covid-19," ujar Doli.

Doli menuturkan penundaan pilkada berdasarkan pertimbangan kemanusiaan dengan mengedepankan keselamatan dan kesehatan masyarakat.

Menurut Doli, pilkada pasti akan melibatkan banyak orang. Dampaknya penyebaran Covid-19 berpotensi lebih masif.

Doli menyatakan, apabila masa tanggap darurat selesai atau pandemi dianggap berakhir Mei atau Juni 2020, maka pilkada tetap dapat dilaksanakan tahun ini.

"Paling lambat Desember 2020. Kalau diasumsikan lewat bulan itu, maka kemungkinannya Maret atau Juni 2021. Tapi kalau lewat dari itu, selambat-lambatnya kita akan buat September tahun depan," kata Doli.

Doli berharap, data pemilih diperhatikan oleh pemerintah dan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Kalau misalnya pada akhirnya diundurkan sampai setahun, saya kira pasti ada perubahan pada data pemilih. Kita enggak tahu kan nanti berapa yang sudah meninggal, berapa yang memasuki umur 17 tahun, itu nanti saya kira konsekuensi teknis yang perlu diantisipasi terutama oleh KPU," ucap Doli.

Sementara itu, Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) Zudan Arif Fakrullah mengatakan, pihaknya akan menjadwalkan penyerahan data penduduk pemilih potensial pemilu (DP4) tahap kedua kepada KPU. Hal ini menyusul penundaan pelaksanaan pilkada.

Menurut Zudan, Dukcapil tidak mengulang penyerahan DP4 yang sebelumnya telah diserahkan kepada KPU. Data DP4 yang sebelumnya sudah diserahkan, yakni sebanyak 105.396.460 pemilih akan ditambah dengan daftar pemilih pemula yang tercatat sampai dengan hari H pemungutan suara.

"DP4 cukup kita tambahi (dengan) daftar pemilih pemula sampai dengan tanggal pencoblosan yang baru. Datanya dari Dukcapil," jelas Zudan.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Presiden Jokowi Ingatkan Kepala Daerah Tidak Buat “Acara Sendiri” Tangani Covid-19

Menurut Presiden Jokowi, hal terpenting adalah bagaimana kerja sama pemerintah pusat sampai pemerintah daerah yang paling bawah dalam menangani Covid-19.

POLITIK | 1 April 2020

Dipimpin Anis Matta, Partai Gelora Resmi Mendaftar ke Kemkumham

Dalam pertemuan virtual dengan Kemkumham, selain Anis Matta, ikut Waketum Fahri Hamzah, Bendahara Achmad Rilyadi, Sekjen Mahfuz Sidik.

POLITIK | 1 April 2020

Ini Catatan Gerindra Soal Penanganan Covid-19 di Indonesia

Penanganan virus corona memprihatinkan.

NASIONAL | 1 April 2020

Pemerintah Atur Kepulangan WNI dari Luar Negeri

Pemerintah akan atur kepulangan WNI dari luar negeri.

NASIONAL | 1 April 2020

Percepat Penanganan Covid-19, Pemerintah Sepakati Penggunaan Istilah Pembatasan Sosial Berskala Besar

Pemerintah ambil opsipenggunaan istilah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB.

NASIONAL | 1 April 2020

Pilkada 2020 Ditunda, Tito: Jadwal Baru Tergantung Kondisi Covid-19

Bila perang melawan Covid 19 sudah selesai, Kemdagri akan bertemu lagi dengan DPR, KPU, Bawaslu untuk urun rembug menentukan jadwal pelaksanaan Pilkada 2020.

NASIONAL | 31 Maret 2020

Teken Perppu, Presiden Jokowi Minta Dukungan DPR Hadapi Virus Corona

Presiden Jokowi meminta dukungan DPR RI atas sejumlah kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dalam penanganan wabah virus corona.

POLITIK | 31 Maret 2020

Perangi Corona, Anggota Fraksi NasDem Sepakat Potong Gaji 50%

Pemotongan gaji sebesar 50 persen ini sebagai tanggung jawab bersama dalam memerangi penyebaran virus corona.

POLITIK | 31 Maret 2020

Usai Terkena Virus Corona, Kondisi Menhub Membaik

Menhub menjalani perawatan setelah terjangkit virus corona atau Covid-19. Kondisinya membaik tetapi belum diperbolehkan pulang.

POLITIK | 31 Maret 2020

Larangan Masuk WNA dan WNI terkait Pencegahan Virus Corona Akan Diterapkan Secepatnya

Untuk mencegah penyebarluasan virus corona atau Covid-19, pemerintah akan memperkuat kebijakan pengaturan lalu lintas kunjungan dan transit WNA dan WNI.

POLITIK | 31 Maret 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS