Pandemi Corona, MPBI Kecewa DPR tetap Bahas Omnibus Law

Pandemi Corona, MPBI Kecewa DPR tetap Bahas Omnibus Law
Andi Gani Nena Wea (kedua kanan) mewakili Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) menyatakan kekecewaannya kepada DPR karena tetap melanjutkan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) "Omnibus Law" Cipta Kerja. ( Foto: Istimewa )
Thresa Sandra Desfika / JAS Jumat, 3 April 2020 | 15:08 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) menyatakan kekecewaannya kepada DPR karena tetap melanjutkan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja di tengah pandemi virus corona (Covid-19) dalam rapat paripurna di Senayan, Jakarta, Kamis (2/4/2020).

MPBI yang merupakan gabungan tiga konfederasi besar buruh, yakni Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), dan Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) sangat kecewa dengan adanya pembahasan tersebut.

Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea menyesalkan sikap DPR karena negara sedang menghadapi persoalan yang sangat berat, yaitu menangani pandemi virus corona. Karena itu, DPR terkesan memaksakan kehendak.

"Sudah semestinya DPR menunda bahkan menghentikan pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja di tengah kondisi pandemi saat ini," kata Andi Gani kepada wartawan di Jakarta, Jumat (3/4).

Andi Gani menegaskan, desakan dari anggota MPBI sangat kuat untuk menggelar aksi demo besar-besaran untuk merespons sikap DPR ini.

Andi Gani berharap, DPR seharusnya berempati terhadap situasi dan kondisi bangsa, bukan malah memperkeruh suasana. MPBI sendiri sudah melakukan penundaan aksi-aksi besar penolakan terhadap Omnibus Law Cipta Kerja demi bergotong royong membantu pemerintah menghadapi serangan pandemi Covid-19

Selain itu, kata Andi Gani, masih banyak pekerjaan rumah lain buat DPR yang belum terselesaikan daripada harus mengurusi RUU Omnibus Law ini.

"Kami minta agar DPR bersungguh-sungguh menunda pembahasan Omnibus Law Cipta Kerja di tengah situasi pandemi Covid-19. Hal ini juga untuk menjaga transparansi atas keputusan publik yang akan diambil. Partisipasi publik yang diwajibkan dalam pembahasan RUU pasti tidak bisa maksimal karena situasi seperti saat ini," ujarnya.



Sumber: BeritaSatu.com