Perppu Penundaan Pilkada 2020 Perlu Atur Pelanggaran Netralitas ASN

Perppu Penundaan Pilkada 2020 Perlu Atur Pelanggaran Netralitas ASN
Ilustrasi Pilkada 2020. ( Foto: SP/Muhammad Reza )
Lenny Tristia Tambun / WBP Minggu, 5 April 2020 | 16:42 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Komite Aparatur Sipil Negara (KASN) Agus Pramusinto menyambut baik keputusan penundaan tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2020. Keputusan ini merupakan hasil rapat kerja antara Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Komisi II DPR RI pada 30 Maret 2020 lalu.

Ketiga institusi negara ini sepakat pengaturan opsi waktu penundaan pelaksanaan Pilkada serentak 2020 akan ditetapkan melalui Peraturan Pengganti Perundang-Undangan (Perppu). Selain itu, juga disepakai realokasi anggaran pilkada untuk penangan pandemi Covid-19. “Kami menyambut baik hasil kesepakatan tersebut, demi penanggulangan pandemi Covid 19 di seluruh Indonesia,” kata Agus Pramusinto dalam keterangan tertulisnya, Minggu (5/4/2020).

Namun, satu hal yang perlu menjadi perhatian penyelenggaran pilkada adalah penundaan ini jangan menjadi sebuah perpanjangan waktu bagi pelanggaran netralitas, khususnya yang marak dilakukan aparatur sipil negara (ASN).

Baca juga: Mahfud MD: Pemerintah Siapkan Perppu Pilkada Jika KPU Butuh

Agus Pramusinto mengimbau agar pengaturan dalam perppu bukan hanya menetapkan penjadwalan ulang pilkada, tetapi juga tetap memberikan perhatian terhadap pengawasan potensi pelanggaran netralitas ASN. “KASN titip agar pemerintah dan DPR secara bijak mengatur pengawasan potensi pelanggaran ASN tersebut,” ujar Agus Pramusinto.

Ia menegaskan, dalam aturan tersebut perlu digarisbawahi agar incumbent tidak menyeret ASN ke dalam dukung-mendukung. ASN harus bisa menjaga jarak dan netral agar tidak mengganggu pelayanan publik yang seharusnya diberikan. “KASN dan Bawaslu akan tetap melaksanakan fungsi pengawasan terhadap potensi pelanggaran yang mungkin berbentuk bantuan sosial kepada masyarakat terkait masalah pandemi,” tegas Agus Pramusinto.

Baca juga: Bawaslu: Tunda Hari Pemungutan Suara Butuh Perppu

Ia mengingatkan, rencana pengalihan anggaran daerah untuk penanggulangan virus corona, harus dipastikan tidak dimanfaatkan sebagai ajang kampanye pilkada.



Sumber: BeritaSatu.com