Perppu Penundaan Pilkada 2020 Perlu Atur Pelanggaran Netralitas ASN
INDEX

BISNIS-27 536.336 (-9.74)   |   COMPOSITE 6258.57 (-118.4)   |   DBX 1209.79 (-7.56)   |   I-GRADE 185.201 (-3.15)   |   IDX30 531.719 (-11.49)   |   IDX80 142.034 (-2.79)   |   IDXBUMN20 420.424 (-11.55)   |   IDXESGL 146.593 (-2.74)   |   IDXG30 145.132 (-2.95)   |   IDXHIDIV20 467.118 (-8.07)   |   IDXQ30 151.699 (-2.74)   |   IDXSMC-COM 284.118 (-6.96)   |   IDXSMC-LIQ 356.602 (-8.98)   |   IDXV30 142.342 (-4.12)   |   INFOBANK15 1078.54 (-23.31)   |   Investor33 455.425 (-8.95)   |   ISSI 183.228 (-3.1)   |   JII 646.305 (-9.76)   |   JII70 225.666 (-3.53)   |   KOMPAS100 1262.11 (-23.67)   |   LQ45 987.949 (-21.07)   |   MBX 1725.55 (-36.04)   |   MNC36 336.055 (-6.76)   |   PEFINDO25 332.023 (-6.72)   |   SMInfra18 316.891 (-5.9)   |   SRI-KEHATI 389.555 (-8.04)   |  

Perppu Penundaan Pilkada 2020 Perlu Atur Pelanggaran Netralitas ASN

Minggu, 5 April 2020 | 16:42 WIB
Oleh : Lenny Tristia Tambun / WBP

Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Komite Aparatur Sipil Negara (KASN) Agus Pramusinto menyambut baik keputusan penundaan tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2020. Keputusan ini merupakan hasil rapat kerja antara Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Komisi II DPR RI pada 30 Maret 2020 lalu.

Ketiga institusi negara ini sepakat pengaturan opsi waktu penundaan pelaksanaan Pilkada serentak 2020 akan ditetapkan melalui Peraturan Pengganti Perundang-Undangan (Perppu). Selain itu, juga disepakai realokasi anggaran pilkada untuk penangan pandemi Covid-19. “Kami menyambut baik hasil kesepakatan tersebut, demi penanggulangan pandemi Covid 19 di seluruh Indonesia,” kata Agus Pramusinto dalam keterangan tertulisnya, Minggu (5/4/2020).

Namun, satu hal yang perlu menjadi perhatian penyelenggaran pilkada adalah penundaan ini jangan menjadi sebuah perpanjangan waktu bagi pelanggaran netralitas, khususnya yang marak dilakukan aparatur sipil negara (ASN).

Agus Pramusinto mengimbau agar pengaturan dalam perppu bukan hanya menetapkan penjadwalan ulang pilkada, tetapi juga tetap memberikan perhatian terhadap pengawasan potensi pelanggaran netralitas ASN. “KASN titip agar pemerintah dan DPR secara bijak mengatur pengawasan potensi pelanggaran ASN tersebut,” ujar Agus Pramusinto.

Ia menegaskan, dalam aturan tersebut perlu digarisbawahi agar incumbent tidak menyeret ASN ke dalam dukung-mendukung. ASN harus bisa menjaga jarak dan netral agar tidak mengganggu pelayanan publik yang seharusnya diberikan. “KASN dan Bawaslu akan tetap melaksanakan fungsi pengawasan terhadap potensi pelanggaran yang mungkin berbentuk bantuan sosial kepada masyarakat terkait masalah pandemi,” tegas Agus Pramusinto.

Ia mengingatkan, rencana pengalihan anggaran daerah untuk penanggulangan virus corona, harus dipastikan tidak dimanfaatkan sebagai ajang kampanye pilkada.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Setiap Keluarga Mampu Bisa Bantu Tetangganya yang Terdampak Corona

Masyarakat yang memiliki kelebihan sumber ekonomi untuk berbagi dengan anggota masyarakat yang kekurangan akibat terdampak virus corona.

POLITIK | 5 April 2020

Hadapi Virus Corona, Solidaritas Sosial Perlu Digalakkan

Di tengah merebaknya wabah virus corona di Indonesia, diperlukan solidaritas sosial dan gotong royong yang tinggi antarmasyarakat.

POLITIK | 5 April 2020

Kapolri Ucapkan Dukacita atas Meninggalnya Wakil Jaksa Agung

Meninggalnya Wakil Jaksa Agung RI Arminsyah akibat kecelakaan tunggal pada Sabtu (4/4/2020), turut membuat jajaran Kepolisian RI berduka.

POLITIK | 4 April 2020

KPK Sebut Mendiang Wakil Jaksa Agung Sosok Panutan

KPK menyebut bahwa mendiang Wakil Jaksa Agung Arminsyah sebagai salah satu jaksa terbaik.

POLITIK | 4 April 2020

Erick Thohir Sebut Wakil Jaksa Agung Orang yang Baik

Erick Thohir mengenang sosok Wakil Jaksa Agung Arminsyah sebagai orang yang baik.

POLITIK | 4 April 2020

Keputusan Presiden soal Darurat Kesehatan dan PSBB Dinilai Tepat

Keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Keputusan Presiden (keppres) Nomor 11/2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dinilai tepat.

POLITIK | 3 April 2020

Pandemi Corona, MPBI Kecewa DPR tetap Bahas Omnibus Law

MPBI menyatakan kekecewaannya kepada DPR karena tetap melanjutkan pembahasan RUU "Omnibus Law" Cipta Kerja di tengah pandemi virus "corona".

POLITIK | 3 April 2020

Bahas RUU Pemasyarakatan dan RKUHP, DPR Beri Waktu Sepekan Komisi III

DPR memutuskan memberi waktu satu pekan kepada Pimpinan Komisi III untuk menindaklanjuti pembahasan RUU Pemasyarakatan dan RKUHP

POLITIK | 3 April 2020

Cegah Salah Sasaran, DPR Sarankan JPS Harus Tanpa Uang Tunai

Komisi VIII DPR mengapresiasi langkah Presiden Jokowi yang mengeluarkan kebijakan Jaringan Perlindungan Sosial (JPS) di tengah pandemi Covid-19

POLITIK | 2 April 2020



TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS