Perludem Usulkan Pilkada Ditunda hingga Juni 2021

Perludem Usulkan Pilkada Ditunda hingga Juni 2021
Direktur Eksekutif Perkumpulan Pemilu untuk Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini. ( Foto: istimewa )
Robertus Wardi / JAS Minggu, 5 April 2020 | 16:59 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengusulkan Pilkada serentak 2020 diundur sampai Juni 2021. Alasannya, agar semua pihak punya banyak waktu menyiapkan pilkada tersebut setelah pandemi virus corona atau Covid 19 berakhir.

“Jika memperhitungkan waktu, anggaran, situasi sosial masyarakat, dan akhir masa jabatan kepala daerah, maka lebih memungkinkan penyelenggaraan pilkada dilakukan setelah Juni 2021,” kata Direktur Esekutif Perludem Titi Anggraini dalam diskusi bertema “Penundaan Pilkada Dalam Perspektif Penyelenggara Pemilu di Daerah” di Jakarta, Minggu (5/4/2020).

Ia menjelaskan pilihan diundur menjadi Juni 2021 supaya memiliki waktu yang cukup untuk mempersiapkan pelaksanaan tahapan setelah konsentrasi penuh pada penanganan Covid-19. Di sisi lain, agar dapat memastikan ketersediaan anggaran Pilkada di tengah proses pemulihan ekonomi yang pasti terdampak wabah corona. Alasan lainnya adalah memperhitungkan agar posisi kepala daerah tidak terlalu lama mengalami kekosongan.

“Penyelenggaraan pilkada setelah pertengahan 2021 selain dilaksanakan bagi 270 daerah yang tertunda, bisa digabungkan pula dengan daerah-daerah yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir sampai dengan Juli 2022. Dari data akhir masa jabatan yang ada, setidaknya terdapat tambahan 6 provinsi dan 49 kabupaten/kota yang pilkadanya bisa ikut dibarengkan dengan 270 daerah itu,” jelas Titi.

Perludem juga mengusulkan agar pada Juni 2021 nanti digelar sekaligus bagi semua daerah yang kepala daerahnya berakhir masa jabatannya (AMJ) pada 2021 sampai dengan Juli 2022. Sementara untuk daerah-daerah yang AMJ kepala daerahnya setelah Juli 2022 sampai 2024, tetap diselenggarakan pada 2022 atau paling lambat awal 2023.

“Skema pilkada serentak secara nasional pada November 2024 mestinya direkonstruksi ulang. Sebab secara beban maupun desain politik, sangat berat bagi penyelenggara, peserta, dan pemilih karena akan diselenggarakan berbarengan dengan pemilu legislatif dan pemilu presiden,” ujar Titi. 



Sumber: BeritaSatu.com