Perludem Usulkan Pilkada Ditunda hingga Juni 2021
INDEX

BISNIS-27 536.336 (-9.74)   |   COMPOSITE 6258.57 (-118.4)   |   DBX 1209.79 (-7.56)   |   I-GRADE 185.201 (-3.15)   |   IDX30 531.719 (-11.49)   |   IDX80 142.034 (-2.79)   |   IDXBUMN20 420.424 (-11.55)   |   IDXESGL 146.593 (-2.74)   |   IDXG30 145.132 (-2.95)   |   IDXHIDIV20 467.118 (-8.07)   |   IDXQ30 151.699 (-2.74)   |   IDXSMC-COM 284.118 (-6.96)   |   IDXSMC-LIQ 356.602 (-8.98)   |   IDXV30 142.342 (-4.12)   |   INFOBANK15 1078.54 (-23.31)   |   Investor33 455.425 (-8.95)   |   ISSI 183.228 (-3.1)   |   JII 646.305 (-9.76)   |   JII70 225.666 (-3.53)   |   KOMPAS100 1262.11 (-23.67)   |   LQ45 987.949 (-21.07)   |   MBX 1725.55 (-36.04)   |   MNC36 336.055 (-6.76)   |   PEFINDO25 332.023 (-6.72)   |   SMInfra18 316.891 (-5.9)   |   SRI-KEHATI 389.555 (-8.04)   |  

Perludem Usulkan Pilkada Ditunda hingga Juni 2021

Minggu, 5 April 2020 | 16:59 WIB
Oleh : Robertus Wardi / JAS

Jakarta, Beritasatu.com - Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengusulkan Pilkada serentak 2020 diundur sampai Juni 2021. Alasannya, agar semua pihak punya banyak waktu menyiapkan pilkada tersebut setelah pandemi virus corona atau Covid 19 berakhir.

“Jika memperhitungkan waktu, anggaran, situasi sosial masyarakat, dan akhir masa jabatan kepala daerah, maka lebih memungkinkan penyelenggaraan pilkada dilakukan setelah Juni 2021,” kata Direktur Esekutif Perludem Titi Anggraini dalam diskusi bertema “Penundaan Pilkada Dalam Perspektif Penyelenggara Pemilu di Daerah” di Jakarta, Minggu (5/4/2020).

Ia menjelaskan pilihan diundur menjadi Juni 2021 supaya memiliki waktu yang cukup untuk mempersiapkan pelaksanaan tahapan setelah konsentrasi penuh pada penanganan Covid-19. Di sisi lain, agar dapat memastikan ketersediaan anggaran Pilkada di tengah proses pemulihan ekonomi yang pasti terdampak wabah corona. Alasan lainnya adalah memperhitungkan agar posisi kepala daerah tidak terlalu lama mengalami kekosongan.

“Penyelenggaraan pilkada setelah pertengahan 2021 selain dilaksanakan bagi 270 daerah yang tertunda, bisa digabungkan pula dengan daerah-daerah yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir sampai dengan Juli 2022. Dari data akhir masa jabatan yang ada, setidaknya terdapat tambahan 6 provinsi dan 49 kabupaten/kota yang pilkadanya bisa ikut dibarengkan dengan 270 daerah itu,” jelas Titi.

Perludem juga mengusulkan agar pada Juni 2021 nanti digelar sekaligus bagi semua daerah yang kepala daerahnya berakhir masa jabatannya (AMJ) pada 2021 sampai dengan Juli 2022. Sementara untuk daerah-daerah yang AMJ kepala daerahnya setelah Juli 2022 sampai 2024, tetap diselenggarakan pada 2022 atau paling lambat awal 2023.

“Skema pilkada serentak secara nasional pada November 2024 mestinya direkonstruksi ulang. Sebab secara beban maupun desain politik, sangat berat bagi penyelenggara, peserta, dan pemilih karena akan diselenggarakan berbarengan dengan pemilu legislatif dan pemilu presiden,” ujar Titi.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Perppu Penundaan Pilkada 2020 Perlu Atur Pelanggaran Netralitas ASN

Dalam aturan tersebut perlu digarisbawahi agar incumbent tidak menyeret ASN ke dalam dukung-mendukung.

POLITIK | 5 April 2020

Setiap Keluarga Mampu Bisa Bantu Tetangganya yang Terdampak Corona

Masyarakat yang memiliki kelebihan sumber ekonomi untuk berbagi dengan anggota masyarakat yang kekurangan akibat terdampak virus corona.

POLITIK | 5 April 2020

Hadapi Virus Corona, Solidaritas Sosial Perlu Digalakkan

Di tengah merebaknya wabah virus corona di Indonesia, diperlukan solidaritas sosial dan gotong royong yang tinggi antarmasyarakat.

POLITIK | 5 April 2020

Kapolri Ucapkan Dukacita atas Meninggalnya Wakil Jaksa Agung

Meninggalnya Wakil Jaksa Agung RI Arminsyah akibat kecelakaan tunggal pada Sabtu (4/4/2020), turut membuat jajaran Kepolisian RI berduka.

POLITIK | 4 April 2020

KPK Sebut Mendiang Wakil Jaksa Agung Sosok Panutan

KPK menyebut bahwa mendiang Wakil Jaksa Agung Arminsyah sebagai salah satu jaksa terbaik.

POLITIK | 4 April 2020

Erick Thohir Sebut Wakil Jaksa Agung Orang yang Baik

Erick Thohir mengenang sosok Wakil Jaksa Agung Arminsyah sebagai orang yang baik.

POLITIK | 4 April 2020

Keputusan Presiden soal Darurat Kesehatan dan PSBB Dinilai Tepat

Keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Keputusan Presiden (keppres) Nomor 11/2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dinilai tepat.

POLITIK | 3 April 2020

Pandemi Corona, MPBI Kecewa DPR tetap Bahas Omnibus Law

MPBI menyatakan kekecewaannya kepada DPR karena tetap melanjutkan pembahasan RUU "Omnibus Law" Cipta Kerja di tengah pandemi virus "corona".

POLITIK | 3 April 2020

Bahas RUU Pemasyarakatan dan RKUHP, DPR Beri Waktu Sepekan Komisi III

DPR memutuskan memberi waktu satu pekan kepada Pimpinan Komisi III untuk menindaklanjuti pembahasan RUU Pemasyarakatan dan RKUHP

POLITIK | 3 April 2020

Cegah Salah Sasaran, DPR Sarankan JPS Harus Tanpa Uang Tunai

Komisi VIII DPR mengapresiasi langkah Presiden Jokowi yang mengeluarkan kebijakan Jaringan Perlindungan Sosial (JPS) di tengah pandemi Covid-19

POLITIK | 2 April 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS