Istana Belum Terima Usulan KPU Terkait Perppu Penundaan Pilkada 2020

Istana Belum Terima Usulan KPU Terkait Perppu Penundaan Pilkada 2020
Ilustrasi Pilkada 2020. ( Foto: SP/Muhammad Reza )
Lenny Tristia Tambun / CAH Minggu, 5 April 2020 | 21:46 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Penundaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 telah disepakati DPR RI, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri). Diharapkan pemerintah segera menyusun draft Peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) karena dalam Undang-Undang (UU) Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada diatur waktu pelaksanaan pada September 2020.

Menanggapi hal tersebut, Staf Khusus Presiden bidang Hukum Dini Purwono mengatakan hingga saat ini KPU belum mengajukan permohonan untuk usulan pembuatan Perppu penundaan Pilkada Serentak 2020.

Baca JugaPemerintah Diminta Susun Draf Perppu Penundaan Pilkada

Menurutnya, Sekretariat Negera (Setneg) belum menerima surat dari KPU perihal penyusunan draf Perppu tersebut.

“Terkait Perppu penundaan Pilkada, sampai saat ini Setneg belum terima dari KPU,” kata Dini Purwono melalui pesan pendeknya kepada Beritasatu.com, Minggu (5/4/2020).

Seperti diketahui penundaan pelaksanaan pilkada serentak 2020 merupakan hasil rapat kerja antara Kemdagri, KPU)dan Komisi II DPR RI pada 30 Maret 2020 lalu. Penundaan ini dilakukan karena adanya pandemi Covid-19 yang tengah melanda Indonesia.

Baca Juga: Pilkada 2020 Ditunda, Tito: Jadwal Baru Tergantung Kondisi Covid-19

Ketiga institusi negara ini sepakat pengaturan opsi waktu penundaan pelaksanaan Pilkada serentak 2020 akan ditetapkan melalui Peraturan Pengganti Perundang-Undangan (Perppu). Selain itu, juga disepakai realokasi anggaran pilkada untuk penangan pandemi Covid-19.

Sebelumnya, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengusulkan Pilkada serentak 2020 diundur sampai Juni 2021. Alasannya, agar semua pihak punya banyak waktu menyiapkan pilkada tersebut setelah pandemi virus corona atau Covid 19 berakhir.



Sumber: BeritaSatu.com