Istana Belum Terima Usulan KPU Terkait Perppu Penundaan Pilkada 2020
INDEX

BISNIS-27 532.645 (0.35)   |   COMPOSITE 6373.41 (7.9)   |   DBX 1200.38 (0)   |   I-GRADE 185.572 (-1.85)   |   IDX30 530.591 (1.96)   |   IDX80 143.3 (1.12)   |   IDXBUMN20 436.746 (0.64)   |   IDXESGL 146.832 (1.65)   |   IDXG30 145.313 (-1.67)   |   IDXHIDIV20 465.476 (1.87)   |   IDXQ30 150.721 (-1.62)   |   IDXSMC-COM 298.62 (1.8)   |   IDXSMC-LIQ 374.87 (5.72)   |   IDXV30 150.9 (5.44)   |   INFOBANK15 1063.78 (-18.45)   |   Investor33 452.728 (-0.28)   |   ISSI 189.451 (1.04)   |   JII 667.742 (5.84)   |   JII70 234.615 (1.72)   |   KOMPAS100 1279.35 (2.16)   |   LQ45 988.752 (2.86)   |   MBX 1764.22 (2.52)   |   MNC36 335.71 (0.75)   |   PEFINDO25 340.233 (1.02)   |   SMInfra18 325.434 (-1.27)   |   SRI-KEHATI 386.573 (-1.21)   |  

Istana Belum Terima Usulan KPU Terkait Perppu Penundaan Pilkada 2020

Minggu, 5 April 2020 | 21:46 WIB
Oleh : Lenny Tristia Tambun / CAH

Jakarta, Beritasatu.com – Penundaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 telah disepakati DPR RI, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri). Diharapkan pemerintah segera menyusun draft Peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) karena dalam Undang-Undang (UU) Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada diatur waktu pelaksanaan pada September 2020.

Menanggapi hal tersebut, Staf Khusus Presiden bidang Hukum Dini Purwono mengatakan hingga saat ini KPU belum mengajukan permohonan untuk usulan pembuatan Perppu penundaan Pilkada Serentak 2020.

Menurutnya, Sekretariat Negera (Setneg) belum menerima surat dari KPU perihal penyusunan draf Perppu tersebut.

“Terkait Perppu penundaan Pilkada, sampai saat ini Setneg belum terima dari KPU,” kata Dini Purwono melalui pesan pendeknya kepada Beritasatu.com, Minggu (5/4/2020).

Seperti diketahui penundaan pelaksanaan pilkada serentak 2020 merupakan hasil rapat kerja antara Kemdagri, KPU)dan Komisi II DPR RI pada 30 Maret 2020 lalu. Penundaan ini dilakukan karena adanya pandemi Covid-19 yang tengah melanda Indonesia.

Ketiga institusi negara ini sepakat pengaturan opsi waktu penundaan pelaksanaan Pilkada serentak 2020 akan ditetapkan melalui Peraturan Pengganti Perundang-Undangan (Perppu). Selain itu, juga disepakai realokasi anggaran pilkada untuk penangan pandemi Covid-19.

Sebelumnya, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengusulkan Pilkada serentak 2020 diundur sampai Juni 2021. Alasannya, agar semua pihak punya banyak waktu menyiapkan pilkada tersebut setelah pandemi virus corona atau Covid 19 berakhir.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Perludem Usulkan Pilkada Ditunda hingga Juni 2021

Perludem mengusulkan Pilkada serentak 2020 ini diundur sampai Juni 2021. Alasannya, agar punya banyak waktu menyiapkan pilkada setelah pandemi virus "corona".

POLITIK | 5 April 2020

Perppu Penundaan Pilkada 2020 Perlu Atur Pelanggaran Netralitas ASN

Dalam aturan tersebut perlu digarisbawahi agar incumbent tidak menyeret ASN ke dalam dukung-mendukung.

POLITIK | 5 April 2020

Setiap Keluarga Mampu Bisa Bantu Tetangganya yang Terdampak Corona

Masyarakat yang memiliki kelebihan sumber ekonomi untuk berbagi dengan anggota masyarakat yang kekurangan akibat terdampak virus corona.

POLITIK | 5 April 2020

Hadapi Virus Corona, Solidaritas Sosial Perlu Digalakkan

Di tengah merebaknya wabah virus corona di Indonesia, diperlukan solidaritas sosial dan gotong royong yang tinggi antarmasyarakat.

POLITIK | 5 April 2020

Kapolri Ucapkan Dukacita atas Meninggalnya Wakil Jaksa Agung

Meninggalnya Wakil Jaksa Agung RI Arminsyah akibat kecelakaan tunggal pada Sabtu (4/4/2020), turut membuat jajaran Kepolisian RI berduka.

POLITIK | 4 April 2020

KPK Sebut Mendiang Wakil Jaksa Agung Sosok Panutan

KPK menyebut bahwa mendiang Wakil Jaksa Agung Arminsyah sebagai salah satu jaksa terbaik.

POLITIK | 4 April 2020

Erick Thohir Sebut Wakil Jaksa Agung Orang yang Baik

Erick Thohir mengenang sosok Wakil Jaksa Agung Arminsyah sebagai orang yang baik.

POLITIK | 4 April 2020

Keputusan Presiden soal Darurat Kesehatan dan PSBB Dinilai Tepat

Keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Keputusan Presiden (keppres) Nomor 11/2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dinilai tepat.

POLITIK | 3 April 2020

Pandemi Corona, MPBI Kecewa DPR tetap Bahas Omnibus Law

MPBI menyatakan kekecewaannya kepada DPR karena tetap melanjutkan pembahasan RUU "Omnibus Law" Cipta Kerja di tengah pandemi virus "corona".

POLITIK | 3 April 2020

Bahas RUU Pemasyarakatan dan RKUHP, DPR Beri Waktu Sepekan Komisi III

DPR memutuskan memberi waktu satu pekan kepada Pimpinan Komisi III untuk menindaklanjuti pembahasan RUU Pemasyarakatan dan RKUHP

POLITIK | 3 April 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS