Jokowi Instruksikan Jajarannya Percepat Putus Rantai Virus Corona

Jokowi Instruksikan Jajarannya Percepat Putus Rantai Virus Corona
Presiden Joko Widodo (kanan) didampingi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono memberikan keterangan pers saat meninjau Rumah Sakit Darurat Penanganan COVID-19 di Pulau Galang, Batam, Kepulauan Riau, Rabu, 1 April 2020. ( Foto: ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan )
Novy Lumanauw / Lenny Tristia Tambun / FMB Senin, 6 April 2020 | 11:25 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta semua jajaran menteri yang tergabung dalam Kabinet Indonesia Maju harus melakukan percepatan pemutusan mata rantai penyebaran virus corona atau Covid-19.

Mulai dari percepatan implementasi Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 9 tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) alias lockdown dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19, tes PCR dan rapid test hingga realokasi APBN dan APBD untuk penanganan virus corona.

“Tentang pembatasan sosial berskala besar, saya melihat sudah ada Permenkes No 9/2020. Yang paling penting saya ingin menanyakan beberapa hal, terutama dengan nanti pelaksanaannya seperti apa dalam rangka kita memiliki sebuah kecepatan untuk mencegah, memutus rantai penyebaran Covid-19,” kata Jokowi saat membuka rapat terbatas yang membahas laporan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 melalui video conference dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin (6/4/2020).

Dalam ratas tersebut, ia juga mengingatkan kembali pentingnya kerja sama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat terjalin dengan baik. “Sehingga komunikasi antara pusat dengan daerah betul-betul selalu dilakukan, sehingga kita memiliki satu visi, satu garis yang sama dalam menyelesaikan Covid-19 ini,” terang Jokowi.

Dia mengatakan, seluruh kepala daerah wajib menaati aturan mengenai Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) dalam masa wabah Covid-19.

Kemudian, ia juga meminta percepatan pelaksanaan tes PCR dan rapid test diberikan prioritas untuk orang-orang yang berisiko tinggi.

“Baik itu dokter dan keluarganya. Sekali lagi untuk pasien dalam pemantauan (PDP), untuk yang ODP (orang dalam pengawasan). Sekali lagi, kecepatan pemeriksaan di laboratorium agar didorong lagi, ditekan lagi agar lebih cepat. Kita harapkan dengan kecepatan itu, kita bisa mengetahui siapa yang telah positif dan siapa yang negatif,” jelas Jokowi.

Selanjutnya, mantan Gubernur DKI Jakarta ini meminta kecepatan terkait pengadaan dan distribusi alat pelindung diri (APD) dan alat-alat kesehatan yang dibutuhkan rumah sakit.

“Kita juga sudah mendistribusikan misalnya ke sebuah provinsi di daerah, tetapi dari daerah itu juga harus diawasi, dilihat betul apakah sudah ditujukan ke rumah sakit,” ujar Jokowi.

Selain itu, Jokowi juga meminta percepatan pelaksanaan realokasi anggaran, terutama dalam APBD, yang dialihkan untuk penanganan Covid-19. Realokasi anggaran ini sangat penting untuk membantu pemberian social safety net (jaring pengaman sosial) bagi warga yang terdampak berbagai kebijakan percepatan penanganan Covid-19.

“Saya minta di-update berapa persen provinsi, kabupaten dan kota yang telah melakukan kegiatan realokasi anggaran dan refocusing APBD. Karena ini penting sekali. Jangan sampai ini kita juga terlambat. Terutama yang berkaitan dengan jaring pengamanan sosial agar bisa dinikmati masyarakat,” papar mantan Wali Kota Solo ini.



Sumber: BeritaSatu.com