Jokowi: Program Padat Karya Wajib Jalankan Protokol Virus Corona

Jokowi: Program Padat Karya Wajib Jalankan Protokol Virus Corona
Jokowi ( Foto: ant / ant )
Novy Lumanauw / FMB Selasa, 7 April 2020 | 12:57 WIB

Bogor, Beritasatu.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, pelaksanaan Program Padat Karya Tunai di pedesaan wajib menjalankan protokol kesehatan agar dapat memutus rantai penyebaran virus corona (Covid-19).

“Yang ingin juga saya ingatkan agar pelaksanaan padat karya tunai ini menjalankan protokol kesehatan yang ketat, menjaga jarak, dan memakai masker sehingga pelaksanaan program padat karya tunai tidak mengganggu upaya kita dalam memutus rantai penyebaran Covid-19,” kata Presiden Jokowi saat memimpin rapat terbatas melalui video conference di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (7/4/2020).

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah menetapkan Covid-19 sebagai pandemi sehingga menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat.

Seiring mewabahnya Covid-19, Kementerian Kesehatan menetapkan protokol kesehatan yang berlaku di seluruh Indonesia bagi warga masyarakat yang mengalami gejala.

Presiden Jokowi mengatakan, Program Padat Karya Tunai bertujuan untuk melindungi masyarakat dari penyebaran Covid-19 serta menjaga daya beli masyarakat miskin di perdesaan.

“Kita ingin melindungi masyarakat dari penyebaran Covid-19, tapi juga kita ingin menjaga daya beli masyarakat, terutama masyarakat miskin di pedesaan,” katanya.

Menurut dia, Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memiliki program-program yang dapat dikaitkan dengan padat karya tunai.

“Saya melihat beberapa Kementerian memiliki program-program yang bisa dikaitkan dengan padat karya tunai di Kementerian PUPR, Perhubungan, Pertanian, KKP, LHK, dan BUMN. Saya kira bisa dipadatkaryakan,” katanya.

Selain itu, lanjutnya, Kementerian Desa juga dapat melakukan secara masif program padat karya tunai dalam kerangka skema Dana Desa.

“Dana Desa bisa kita gunakan untuk dua hal, yang pertama untuk bantuan sosial warga yang terdampak, dan yang kedua program padat karya tunai di desa. Ini yang harus dipercepat,” katanya.

Presiden Jokowi mengungkapkan, berdasarkan laporan yang diterima pada akhir Maret 2020, Dana Desa yang tersalur baru sekitar 32 persen, yaitu hanya pada posisi Rp 9,3 triliun dari pagu tahap pertama sebesar Rp 28 triliun.

“Artinya, dari total Rp 72 triliun baru 13 persen, masih kecil sekali. Saya minta agar dari Kemdes membuat pedoman, memberikan panduan agar program padat karya tunai ini betul-betul bisa masif dan tepat sasaran. Dan, ini harus diberikan prioritas pada keluarga-keluarga miskin, pengangguran, dan setengah menganggur,” katanya.

Selain itu, kata Presiden Jokowi, upah pekerja yang terlibat dalam program padat karya diberikan setiap hari. “Kalau tidak bisa, ya satu minggu,” katanya.



Sumber: BeritaSatu.com