Pemerintah dan DPR Diminta Hentikan Pembahasan Darurat Sipil Corona

Pemerintah dan DPR Diminta Hentikan Pembahasan Darurat Sipil Corona
Petugas medis saat melakukan rapid test di Unit Pelayanan Kesehatan DPR Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 6 April 2020. Rapid test yang diikuti sejumlah karyawan untuk pencegahan penyebaran virus corona atau COVID-19. ( Foto: Beritasatu Photo / Ruht Semiono )
Robertus Wardi / FMB Selasa, 7 April 2020 | 18:31 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Koordinator Komite Pemilih Indonesia (Tepi) Jeirry Sumampow meminta pemerintah dan DPR menahan diri dalam mendorong dan mengambil kebijakan yang membutuhkan keterlibatan publik dalam situasi wabah Covid 19 atau virus corona seperti sekarang. Sebab, dalam situasi seperti saat ini, partisipasi publik sangat minim atau bahkan tak ada sama sekali dalam mengadvokasi kebijakan yang diambil.

"Kita melihat beberapa waktu terakhir ini muncul banyak rencana kebijakan yang meresahkan rakyat sehingga menimbulkan kontroversi. Misalnya pemberlakuan darurat sipil untuk penanganan pandemi corona, rencana pembebasan tahanan korupsi, rencana DPR dan Pemerintah untuk tetap membahas RUU Omnibus Law Cipta Kerja, dan yang lain. Ini harus dihentikan dulu karena publik tidak sedang konsen ke situ. Publik sedang takut akan wabah Covid-19," kata Jeirry dalam diskusi bertema Darurat Demokrasi di Tengah Darurat Kesehatan di Jakarta, Selasa (7/4/2020).

Diskusi dilakukan secara jarak jauh dengan memanfaatkan program Zoom.

Jeirry menjelaskan meneruskan pembahasan RUU kontroversi seperti RUU Omnibus Law dan lain-lain, merupakan perbuatan yang tak etis di tengah derita rakyat menghadapi pandemi corona. Apalagi RUU ini waktu muncul mendapatkan penolakan banyak pihak. Repotnya, jika ini tetap dilanjutkan pembahasannya, maka bisa dipastikan ekspresi penolakan tak akan muncul secara maksimal, mengingat pembatasan-pembatasan yang kini banyak terjadi.

"Ini juga menunjukkan bahwa para pembuat kebijakan tak memiliki kepekaan dan kepedulian sosial serta sense of crisis terhadap apa yang sekarang sedang dialami oleh rakyat. Padahal solidaritas dan kepedulian sosial saat ini sangat dibutuhkan agar bangsa ini bisa segera keluar dari situasi darurat kesehatan yang sekarang terjadi," jelas Jeirry.

Dia berharap para elite politik dan pemerintahan fokus saja untuk penanganan pandemi corona. Apalagi, di sana-sini masih terlihat banyak masalah dan kelemahan. Komitmen dan kesungguhan penanganan pandemi itu akan teruji dan terlihat dari seberapa efektifnya efek dan akibat dari apa yang dilakukan itu bagi kepentingan rakyat.

Dia menegaskan dalam situasi darurat kesehatan dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar seperti sekarang, pemerintah dan DPR tidak mengambil kebijakan yang membutuhkan keterlibatan dan legitimasi moral publik yang kuat. Sebab jika itu tetap terjadi maka kebijakan itu akan cacat secara prosedural dan substansi. Dengan sendirinya juga akan cacat implementatif. Sebab keterlibatan publik secara prosedural dan substansi penting sekali dalam proses sebuah regulasi.

"Kebijakan yang tidak mendapatkan partisipasi publik akan sulit untuk direalisasikan untuk kepentingan rakyat banyak," tutup Jeirry.



Sumber: BeritaSatu.com