Pelaksanaan Pilkada Perlu Tunggu Virus Corona Berakhir

Pelaksanaan Pilkada Perlu Tunggu Virus Corona Berakhir
Ilustrasi Pilkada 2020. ( Foto: Antara )
Carlos KY Paath / FMB Selasa, 7 April 2020 | 18:43 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak sepatutnya menunggu pandemi virus corona atau Covid-19 berakhir. Pesta demokrasi untuk memilih pemimpin daerah memang tidak dapat dipaksakan di tengah wabah Covid-19.

Demikian disampaikan Deputi Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Muhammad Hanif kepada Beritasatu.com, Selasa (7/4/2020).

"Pilkada nantinya digelar setelah berakhirnya wabah Covid-19 di Indonesia, karena kalau dipaksakan diselenggarakan dengan kondisi masih seperti sekarang, maka akan bisa memengaruhi perjalanan Pilkada," kata Hanif.

Menurut Hanif, para penyelenggara, pengawas, peserta, termasuk pihak keamanan tentu akan melalui tahapan tatap muka dengan pemilih. Penyebaran Covid-19 akan menjadi kian masif.

"Jadi kalau pun memang diundur dengan skema 3 bulan, 6 bulan, atau 1 tahun maka harus ada pertimbangan yang matang. Saat ini yang penting adalah keselamatan serta kesehatan dari pemilih, peserta serta penyelenggara harus diutamakan," tegas Hanif.

Di sisi lain, Hanif menyatakan regulasi yang mengatur penundaan dan kepastian pelaksanaan Pilkada harus dibuat.

"Secepatnya perppu (peraturan pemerintah pengganti undang-undang) dikeluarkan apalagi pemerintah sudah melakukan rapat dengan DPR dan penyelenggara pemilu terkait penundaan pilkada. Perppu pilihan tepat daripada merevisi Undang-Undang (UU) Nomor 10/2016 tentang Pilkada," kata Hanif.

Sebelumnya, Pilkada Serentak yang rencananya digelar 23 September 2020 dipastikan ditunda. Hal tersebut merupakan salah satu kesimpulan rapat dengar pendapat (RDP) Komisi II DPR dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

"Dengan penundaan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020, maka Komisi II meminta pemerintah untuk menyiapkan payung hukum baru berupa perppu," kata Ketua Komisi II Ahmad Doli Kurnia saat membacakan kesimpulan di Ruang Komisi II, Gedung Parlemen, Jakarta, Senin (30/3/2020).

Komisi II juga menyetujui penundaan tahapan Pilkada Serentak yang belum selesai dan dilaksanakan. Dasarnya dengan melihat perkembangan Covid-19 yang hingga saat ini belum terkendali dan demi mengedepankan keselamatan masyarakat.

"Pelaksanaan pilkada lanjutan akan dilaksanakan atas persetujuan bersama antara KPU, pemerintah dan DPR," ujar Doli.

Doli pun menyebut, "Dengan penundaan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020, Komisi II meminta kepada kepala daerah yang akan melaksanakan pilkada, merealokasi dana pilkada yang belum terpakai untuk penanganan pandemi Covid-19," ucap Doli.

Seluruh poin kesimpulan ditandatangani langsung oleh Doli, Mendagri Tito Karnavian, Ketua KPU Arief Budiman, Ketua Bawaslu Abhan, dan Pelaksana Tugas Ketua DKPP Muhammad.

Sebelumnya Wakil Ketua Komisi II Saan Mustofa mengatakan, UU Pilkada menyebut pelaksanaan pilkada pada September 2020. "Kami dukung pemerintah kalau memang terbitkan perppu," kata Saan.

Saan menjelaskan, wabah virus corona jenis baru atau Covid-19 sudah ditetapkan sebagai bencana nasional dan dinyatakan darurat. Saan mengatakan, Pilkada tidak mungkin dapat disiapkan dengan baik dalam masa darurat, sehingga tepat jika perppu dikeluarkan.

"Enggak mungkin kita bisa kerja siapkan pilkada dengan baik di tengah situasi sekarang. Enggak mungkin ada pilkada dalam keadaan begini," ujar Saan.



Sumber: BeritaSatu.com