Komnas HAM: Penundaan Pilkada Tidak Melanggar HAM

Komnas HAM: Penundaan Pilkada Tidak Melanggar HAM
Ilustrasi Pilkada 2020. ( Foto: SP/Muhammad Reza )
Robertus Wardi / JAS Rabu, 8 April 2020 | 17:37 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Amiruddin Al Rahab mengemukakan keputusan menunda Pilkada 2020 tidak melanggar HAM. Keputusan itu malah untuk melindungi HAM masyarakat yang lebih luas.

“Ini bukan untuk membatasi hak demokrasi tetapi untuk menyelamatkan warga negara. Jadi tidak ada yang disebut melanggar HAM,” kata Amiruddin dalam diskusi bertema “Pemilu dalam Pandemi Covid-19: Perspektif Global, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia” di Jakarta, Rabu (8/4/2020).

Diskusi dilakukan secara jarak jauh dengan memanfaatkan program meet.google.com.

Ia menjelaskan situasi sekarang memang terjadi dilema antara memenuhi hak politik masyarakat dalam pemberian suara di Pilkada dengan hak lainnya yaitu kesehatan dan keamanan masyarakat. Dalam situasi seperti ini, negara memiliki kewenangan dan kuasa untuk mencari pilihan yang terbaik. Pilihannya adalah menunda pilkada.

“Tinggal negara segera membuat aturan yang sah untuk melegalkan penundaan itu. KPU, Komisi II DPR dan pemerintah sudah sepakat menunda Pilkada tetapi harus diperkuat keputusan yang legal agar hak warga negara dalam pilkada tetap dijamin,” jelas Amiruddin.

Menurutnya, penundaan sebagai bagian dari upaya memutus penularan wabah virus corona atau Covid-19. Pasalnya, pelaksanaan Pilkada akan menuntut orang untuk berkumpul dan berkerumun. Misalnya dalam kampanye atau pemungutan suara. Sementara pencegahan Covid-19 ditekankan agar tidak melakukan kegiatan berkumpul karena mempercepat penularan.

“Kalau orang terus berkemumun dan ada di jalan-jalan, maka waktu recovery akan panjang. Virusnya tidak akan mutar-mutar saja karena orang masih berkumpul. Jangan lupa pula, waktu recovery ekonomi juga sangat panjang kalau tidak segera berakhir penyebaran virus ini. Jadi penundaan sudah tepat. Tinggal diputuskan apakah penundaan enam bulan atau satu tahun,” ujar Amiruddin.

Dia menambahkan penundaan juga untuk menyelamatkan penyelenggara Pilkada seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Jika banyak anggota penyelenggara terjangkit maka proses Pilkada pasti tidak akan berjalan dengan baik.

"Kalau penyelenggara kena, nanti virusnya mutar-mutar aja. Kapan selesanya. Ini toh tidak mengabaikan hak politik masyarakat tetapi ditunda dulu," tutup Amiruddin. 



Sumber: BeritaSatu.com