Ombudsman: Pembiaran Ekspor Masker dan APD Bentuk Malaadministrasi

Ombudsman: Pembiaran Ekspor Masker dan APD Bentuk Malaadministrasi
Pengendara bermotor memakai masker. ( Foto: ANTARA FOTO/Oky Lukmansyah/aww. )
Fana Suparman / FMB Rabu, 8 April 2020 | 19:35 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Ombudsman Republik Indonesia (ORI) menegaskan pembiaran terhadap ekspor masker dan alat pelindung diri (APD) saat terjadi kelangkaan di tengah masyarakat merupakan bentuk malaadministrasi. Hal ini disampaikan Anggota Ombudsman, Alamsyah Saragih dalam keterangan pers yang diterima di Jakarta, Rabu (8/4/2020).

"Melakukan pembiaran terhadap kondisi tersebut sehingga kebutuhan masyarakat dan pelayanan kesehatan terganggu adalah suatu malaadministrasi," kata Alamsyah.

Alamsyah menyatakan, sejak 8 Maret 2020, Ombudsman telah meminta pemerintah untuk menerbitkan kebijakan larangan ekspor masker dan APD ke luar negeri, termasuk melakukan pengaturan harga dalam situasi darurat Covid-19. Namun, masker dan APD masih langka di tanah air, meski pemerintah telah melarang ekspor.

"Jika Pemerintah menyadari kebutuhan domestik tinggi maka Pemerintah dapat mempertimbangkan untuk menerapkan kebijakan domestic market obligation bagi Industri yang memproduksi," kata Alamsyah.

Menyikapi problem kelangkaan tersebut, Alamsyah meminta stakeholder terkait, khususnya Kementrian Kesehatan untuk mengusulkan agar ekspor bahan baku masker, masker, antiseptik, dan APD masuk ke dalam larangan atau pembatasan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag). Dengan demikian, Kementrian Perdagangan dan Bea Cukai dapat mencegah ekspor produk tersebut.

"Serta mengawasi kemungkinan terjadi penyiasatan kode HS (Harmonized System)," katanya.



Sumber: BeritaSatu.com