Komisi II DPR Pelajari Opsi Pelaksanaan Pilkada

Komisi II DPR Pelajari Opsi Pelaksanaan Pilkada
Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia (Foto: Istimewa)
Carlos KY Paath / WM Rabu, 8 April 2020 | 17:18 WIB

 

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi II DPR akan mempelajari opsi pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) Serentak seperti yang disampaikan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hasilnya nanti dibicarakan dalam rapat kerja (raker) Komisi II dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri), KPU, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

"Tentu KPU sudah menyiapkan bahan-bahan. Nanti kirim ke sekretariat dan dibagikan ke seluruh anggota dan nanti saat raker berikutnya kita semua sudah mempelajari dan memahami, kemana kita kita melakukan simulasi. Kalau pilkada itu dilakukan Desember atau bulan berikutnya," kata Ketua Komisi II Ahmad Doli Kurnia saat raker Komisi II secara daring, Rabu (8/4/2020).

Raker hari ini sedianya membahas mengenai kepastian pilkada, namun ditunda karena Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian berhalangan hadir. Tito tengah mengikuti rapat terbatas yang digelar Presiden Joko Widodo. Hanya ketua KPU, Bawaslu, dan DKPP yang mengikuti raker.

"Saya kira semua sependapat seluruh anggota sepakat menunda raker ini, karena memang salah satu unsur untuk memenuhi rapat ini berhalangan hadir," ujar Doli.

Doli pun menyebut, "Rapat selanjutnya kita sudah mempelajari dan memahami. Rapat selanjutnya kita bisa memberikan masukan, pandangan, bagaimana kita m endengarkan simulasi penundaan. Kalau itu bisa dilaksanakan September atau bulan-bulan berikutnya. Kita akan cari waktu yang pas (untuk raker). Kita semua menunggu kepastian kapan Covid-19 bisa segera berakhir dan kita bisa mengendalikan situasi. Tahapan pilkada serentak yang kita tunda bisa kita sepakati kapan kita lanjutkan."

Sekadar diketahui, KPU mengusulkan tiga opsi pelaksanaan pilkada. Pertama, ditunda 3 bulan atau pemungutan suara pada 9 Desember 2020. Kedua, ditunda 6 bulan atau pemungutan suara 12 Maret 2021. Ketiga, ditunda 12 bulan atau pemungutan suara 29 September 2021.

"Ada alternatif yang ditetapkan, pilkada ini 9 desember 2020 dengan asumsi bahwa penetapan status darurat virus Corona harus sudah berakhir pada 29 mei 2020. Kita perlu penjelasan dari KPU soal ini, termasuk opsi lainnya," kata Anggota Komisi II Syamsurizal.

Sementara itu, Anggota Komisi II Mardani Ali Sera berharap keputusan segera diambil. "Waktu ini sangat krusial. KPU tentu berharap ada kepastian politik keputusan bersama. Proyeksi prediksi sampai simulasi pilkada," kata Mardani.



Sumber: BeritaSatu.com