Soal THR dan Gaji ke-13, Legislator Kaltim Harap ASN Tak Panik

Soal THR dan Gaji ke-13, Legislator Kaltim Harap ASN Tak Panik
Ilustrasi tes calon pegawai negeri sipil. ( Foto: Antara )
Carlos KY Paath / WM Rabu, 8 April 2020 | 18:29 WIB

 

Jakarta, Beritasatu.com - Anggota DPR Irwan Fecho menegaskan, pemerintah harus tetap mencairkan Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13 bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Irwan meminta para pegawai negeri sipil (PNS) dan anggota TNI/Polri tetap tenang.

"Kawan-kawan PNS, Polisi dan TNI jangan panik dulu dengan berita terkait THR dan Gaji ke-13 rencananya tidak cair. Kami di DPR terus meminta pemerintah dan mencarikan solusi agar anggarannya bisa diamankan," tegas legislator dari Daerah Pemilihan Kalimantan Timur (Kaltim) tersebut, Rabu (8/4/2020).

Menurut Irwan, DPR telah meminta kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati agar anggaran THR dan gaji ke-13 dimasukkan ke dalam postur Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

"Di tengah pandemi corona ini justru pemberian THR dan gaji ke-13 harus dilakukan tanpa keraguan. Mengingat kondisi ekonomi masyarakat termasuk PNS, Polisi dan TNI tengah tertekan pandemi covid-19," ucap Irwan.

Irwan menyatakan terkait THR untuk tenaga honorer dan Tenaga Kerja Kontrak Daerah (TK2D) di Kaltim, pemerintah daerah setempat harus menyiapkan dan mengamankannya dalam postur Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Larangan Mudik

Irwan meminta agar Presiden Joko Widodo tegas mengeluarkan kebijakan terkait dengan larangan mudik di tengah pandemi Covid-19. Sebab sejumlah organisasi keagamaan maupun daerah sudah memberikan imbauan agar tidak ada kegiatan mudik.

"Pak Presiden harus menyatakan sendiri, agar mudik dilarang," kata Irwan.

Menurut Irwan, Jakarta dan sekitarnya merupakan wilayah episentrum Covid-19. Apabila terjadi mudik pada lebaran nanti, maka dapat dipastikan penyebaran wabah semakin cepat dan meluas, hingga kemungkinan tidak dapat terkendali.

"Kalau terjadi mudik, pasti mempercepat zona merah dan akan terjadi ledakan virus corona di Pulau Jawa," tukas anggota komisi V DPR itu.



Sumber: BeritaSatu.com