Pilkada Desember Belum Aman dari Covid-19
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Pilkada Desember Belum Aman dari Covid-19

Kamis, 16 April 2020 | 16:38 WIB
Oleh : Fana F Suparman / WM

Jakarta, Beritasatu.com - Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) menilai bulan Desember masih terlalu riskan untuk menggelar hajat besar seperti Pilkada Serentak 2020. Hal ini mengingat belum ada satu pun pihak yang dapat memastikan berakhirnya pandemi virus corona atau Covid-19. Padahal, Pilkada 2020 digelar serentak di 270 daerah dengan jumlah pemilih yang mencapai sekitar 100 juta orang.

"Dalam kondisi pandemi seperti ini, sangat riskan karena Pilkada 2020 melibatkan banyak pihak, selain itu mulainya tahapan juga belum menemukan kejelasan dan kepastian," kata Koordinator Nasional JPPR Alwan Ola Riantoby, di Jakarta, Kamis (16/4/2020).

Diketahui, Komisi II DPR sepakat dengan usulan pemerintah terkait penundaan penyelenggaraan Pilkada 2020 akibat wabah Covid-19. Pemungutan suara yang sedianya digelar pada 23 September ditunda menjadi 9 Desember 2020. Kesepakatan ini dicapai dalam rapat Komisi II bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arif Budiman, Ketua Bawaslu Abhan dan Plt Ketua DKPP Muhammad melalui konferensi video, Selasa (14/4/2020).

Alwan menyatakan, Pilkada merupakan proses demokrasi prosedural yang melibatkan banyak pihak. Jumlah DP4 dalam pilkada 2020 tercatat sebanyak lebih dari 105 juta pemilih. Sementara berkaca pada Pilkada 2015, terdapat 838 pasangan calon dan jumlah 237.790 TPS dengan penyelenggara adhoc PPK berjumlah 10.337, PPS 131.886 dan KPPS lebih dari 1,5 juta petugas. Namun, Pilkada yang bakal menguras banyak energi itu terancam minim partisipasi publik jika tetap dipaksakan digelar pada Desember 2020. Minimnya partisipasi publik tentu bakal berimbas pada berkurangnya kepercayaan publik terhadap proses demokrasi di Indonesia.

"Jika pelaksanaan tetap dijalankan pada 9 Desember 2020, memberikan ruang yang begitu besar akan menurunnya partisipasi pemilih," katanya.

Apalagi, kata Alwan, tren virus Covid-19 belakangan ini sudah mulai berkembang ke daerah. Sementara, jika pilkada tetap digelar Desember 2020, JPPR khawatir terjadi kekosongan kepemimpinan di daerah lantaran kewenangan pejabat sementara sangat terbatas.

"Kami meminta perlunya kesepakatan bersama antara KPU, Bawaslu dan Pemerintah untuk membuat road map pilkada terbaik 2020, apakah melanjutkan tahapan atau memulai tahapan baru dan kapan tahapannakan dimulai. Hal tersebut harus dijelaskan ke publik," katanya.

Alwan menambahkan, pilihan opsi Pilkada digelar 9 Desember 2020 belum tegas karena pemerintah masih akan melihat perkembangan pandemi Covid-19 hingga akhir Mei 2020. Dengan demikian, kesepakatan yang dicapai Komisi II dan KPU sejatinya merupakan kesepakatan ragu-ragu.

Untuk itu, ketimbang bertaruh dengan memaksakan pada 9 Desember, JPPR mengusulkan agar Pilkada 2020 ditunda hingga tahun depan atau 2021. Dengan demikian, pemerintah dapat fokus menangani pandemi corona.

"Kami merekomendasikan sebaiknya pilkada dilanjut 2021 dengan memberikan kesempatan kepada pemerintah fokus menangani Covid-19," katanya.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BERITA LAINNYA

Langkah Satukan Organisasi Kepemudaan KNPI Diapresiasi

Langkah Ketum KNPI Andreas Nandhiwardana menyatukan organisasi kepemudaan mendapatkan apresiasi.

POLITIK | 24 September 2021

Anggota Komisi II DPR Minta KPU Siapkan 2 Skenario Pemilu 2024

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PAN, Guspardi Gaus meminta KPU menyiapkan dua skenario pelaksanaan Pemilu 2024 untuk mengantisipasi pandemi Covid-19.

POLITIK | 24 September 2021

Jokowi Harap Partai Keadilan dan Persatuan Perkuat Pilar Kebangsaan

Presiden berharap kehadiran PKP dapat memperkuat pilar kebangsaan di Tanah Air

POLITIK | 24 September 2021

Anggota Komisi II DPR Tegaskan Tanggal Pemilu 2024 Belum Ditetapkan

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PAN, Guspardi Gaus menegaskan tanggal pemilihan untuk Pemilu 2024 belum ditetapkan. Untuk itu saat ini tidak ada pengunduran.

POLITIK | 24 September 2021

Ziarah ke Makam Mbah Lim, Airlangga Disambut “Indonesia Raya” dan Didoakan Sukses pada 2024

Makam Mbah Lim yang diziarahi Airlangga Hartarto tersebut terletak di Pondok Pesantren (Ponpes) Almuttaqien Pancasila Sakti, Klaten, Jawa Tengah.

POLITIK | 24 September 2021

Mahfud MD dan Tito Bahas Simulasi Jadwal Pemilu dan Pilkada Serentak 2024

Menko Polhukam Mahfud MD dan Mendagri Tito Karnavian rapat koordinasi membahas simulasi tanggal Pemilu dan Pilkada serentak 2024.

POLITIK | 23 September 2021

Yusril Siapkan Argumen Gugat AD/ART Partai Demokrat ke MA

Yusril Ihza Mahendra telah menyiapkan argumenn untuk mengajukan uji materi terkait AD/ART Partai Demokrat ke Mahkamah Agung (MA).

POLITIK | 23 September 2021

Puan: Antisipasi Lonjakan Covid-19 pada Akhir Tahun, Percepat Vaksinasi

Puan Maharani mengingatkan pemerintah untuk mempercepat pelaksanaan program vaksinasi untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan penularan Covid-19

POLITIK | 23 September 2021

IKA PMII Harap Muktamar Ke-34 NU Pertimbangkan Kondisi Objektif Bangsa

Ahmad Muqowam menyatakan, Munas Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (NU) harus mempertimbangkan kondisi objektif bangsa

POLITIK | 23 September 2021

Gerindra dan Muhammadiyah Komitmen Jaga Persatuan dan Kedaulatan Bangsa

Gerindra-Muhammadiyah menegaskan komitmen untuk menjaga persatuan serta kedaulatan bangsa.

POLITIK | 23 September 2021


TAG POPULER

# PON Papua


# Tukul Arwana


# Toko Obat Ilegal


# Piala Sudirman


# Suap Pejabat Pajak



TERKINI
Data Kematian Covid-19 sampai 24 September 2021

Data Kematian Covid-19 sampai 24 September 2021

BERITA GRAFIK | 4 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings