Ketua KPU: Pilkada 9 Desember 2020 Belum Final

Ketua KPU: Pilkada 9 Desember 2020 Belum Final
Arief Budiman. (Foto: Antara)
Robertus Wardi / JAS Minggu, 19 April 2020 | 16:14 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman mengemukakan rencana pelaksanaan Pilkada Serentak mundur dari tanggal 23 September ke 9 Desember 2020 belum menjadi keputusan final. Penetapan tanggal tersebut baru sebatas hasil kesimpulan rapat antara pemerintah, Komisi II DPR dan KPU pada tanggal 13 April lalu.

“Itu hasil rapat. Keputusannya, ya menunggu revisi UU atau penerbitan Perppu,” kata Arief dalam diskusi bertema “Pilkada 9 Desember, Mungkinkah?” di Jakarta, Minggu (19/4/2020).

Sebagaimana diketahui Komisi II DPR, Mendagri Tito Karnavian dan KPU dalam rapat kerja pada Senin (13/4/2020) lalu yang menyatakan pilkada ditunda dari 23 September menjadi 9 Desember. 2020 Tito selaku perwakilan pemerintah memilih 9 Desember 2020 karena dana penyelenggaraan pilkada sudah ada dan tinggal digunakan.

Arief menjelaskan dalam menyikapi penyebaran wabah virus corona atau Covid 19, KPU memang telah membuat tiga opsi terkait Pilkada. Pertama, pilkada digelar 9 Desember 2020. Kedua, pilkada digelar 17 Maret 2021. Ketiga, pilkada digelar 23 September 2021.

Dia menegaskan opsi pertama ditetapkan dengan mengacu pada pengumuman Gugus Tugas Penanganan Covid 19 yang menetapkan masa tanggap darurat sampai 29 Mei 2020. Dengan dasar itu, KPU menganggap virus Covid 19 sudah bersih pada akhir Mei nanti. Maka mulai tanggal 1 Juni, KPU bisa melanjutkan empat tahapan yang telah ditunda karena penyebaran Covid 19.

“Perhitungannya begini, waktu penundaan empat tahapan yang terjadi sekarang kan antara 3-4 bulan. Penggantinya juga bisa dalam waktu 3-4 bulan yaitu dari 23 September ke 9 Desember,” jelas Arief Budiman.

Jika akhir Mei tidak bersih, lanjut Arief, maka opsi pertama tidak dipilih. Selanjutnya dipilih opsi kedua yaitu 17 Maret 2021. Opsi kedua ini diambil jika Covid baru bersih pada bulan Agustus. Jika setelah Agustus juga belum bersih maka diambil opsi ketiga yaitu 23 September 2021.

“Jadi pilihan tanggal 9 Desember itu ukurannya ada. Pertama, kalau Covid 19 sudah berakhir bulan Mei. Artinya semua kita sudah bisa bebas ke mana-mana. Kedua, para pekerja yang terkait Pilkada sudah bisa bebas ke mana-mana untuk menyediakan perlengkapan pilkada. Kalau prasyarat tidak terjadi, ya sulit menjalankan Pilkada tanggal 9 Desember 2020 nanti,” tutup Arief Budiman. 

 



Sumber: BeritaSatu.com