Perlu Segera Terbit, Perppu Diharapkan Tak Kaku Atur Jadwal Pilkada

Perlu Segera Terbit, Perppu Diharapkan Tak Kaku Atur Jadwal Pilkada
Ketua Komisi II Ahmad Doli Kurnia (Foto: Istimewa)
Carlos KY Paath / JAS Minggu, 19 April 2020 | 20:38 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) Serentak di 270 daerah akan digelar pada 9 Desember 2020. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) terkait pilkada diminta segera untuk diterbitkan. Dengan begitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) dapat menyusun jadwal tahapan.

Seperti diketahui, Undang-Undang (UU) Nomor 10/2016 tentang Pilkada menyebut pelaksanaan Pilkada September 2020, namun pelaksanaannya diundur Desember 2020. Oleh sebab itu diperlukan perppu sebagai landasan hukum menggelar pilkada pada penghujung 2020.

"Perubahan-perubahan ini memerlukan payung hukum. Sudah disepakati bahwa yang paling memungkinkan mengakomodasi perubahan ini secara legal itu bentuknya adalah perppu," kata Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia kepada wartawan, Minggu (19/4/2020).

Menurut Doli, Komisi II telah meminta pemerintah menyusun draf perppu. Berdasarkan informasi yang diterima Doli, Menteri Dalam Negeri, Menteri Sekretaris Negara serta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia telah berkoordinasi membentuk tim untuk membuat perppu.

Di sisi lain, Doli berharap perppu tidak mengatur secara kaku bulan pelaksanaan pilkada. "Perppu harus tidak boleh rigid (kaku) membicarakan tentang soal waktu, kecuali soal bagaimana atau siapa yang ditunjuk oleh otoritas menentukan kapan dilakukan penundaan dan kapan dilakukan tahapan lanjutan," ujar Doli.

Doli menjelaskan perhelatan pilkada tentu sepatutnya tetap mempertimbangkan kondisi pandemi Covid-19 di Indonesia. Menurut Doli, tidak tertutup kemungkinan pilkada pada 9 Desember 2020 kembali ditunda apabila penyebaran Covid-19 masih masif terjadi

"Dengan situasi yang tidak pasti seperti ini kita masih membuka semua opsi sebetulnya, sambil kita melihat perkembangan. Nanti bayangan saya pada saat rapat di bulan Juni, kalau situasi ini tidak jauh berubah, akan mungkin pandemi juga makin meningkat, tidak menutup kemungkinan kita bisa lompat ke opsi yang terburuk, atau mungkin menambah opsi baru (pilkada digelar 2022)," ungkap Doli.

Komisi II akan mengadakan rapat dengan pemerintah, KPU, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebelum dimulainya kembali tahapan pilkada. Rapat akan dilaksanakan setelah masa tanggap darurat pandemi Covid-19 berakhir atau sekitar awal Juni 2020.

Sementara itu, KPU telah menyiapkan opsi perubahan beberapa teknis pelaksanaan pilkada menyikapi pandemi Covid-19. Ketua KPU Arief Budiman mengatakan pihaknya sedang mengkaji pemungutan suara via pos seperti yang dilakukan saat Pemilu bagi warga negara Indonesia di luar negeri.

"Perlu melakukan pemungutan dan penghitungan suara dalam kajian kita apakah perlu melakukan pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana yang kita lakukan di pemilu luar negeri untuk pemilu nasional, misalnya memilih boleh menggunakan pos," kata Arief.

Arief menambahkan, KPU juga berencana menaruh cairan pembersih tangan dan penyemprotan disinfektan di tempat pemungutan suara (TPS), termasuk perluasan TPS untuk mengurangi jumlah pemilih di TPS.

"Jadi area TPS yang semula berukuran 10x11 (meter) atau 8x13 (meter) ini nanti akan kita lakukan. Nah, yang perlu menjadi concern (fokus perhatian) kita, jumlah pemilih di TPS ketentuan bisa 800, kita akan mengurangi jumlah pemilih di TPS, tetapi ini akan berkonsekuensi dengan makin bertambah biaya," ujar Arief. 



Sumber: BeritaSatu.com