Ini Usul KPU di Perppu Soal Pilkada

Ini Usul KPU di Perppu Soal Pilkada
Ketua KPU RI Arief Budiman (dua kanan) bersama Anggota Bawaslu RI Mochammad Afifuddin ( dua kiri) didampingi Anggota KPU RI Hasyim Asy’ari (kiri), dan Ilham Saputra (kanan) dalam Penyerahan Data Comma Separated Values (CSV) Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur Pemilihan Tahun 2020 kepada Bawaslu di Gedung KPU, Jakarta, Jumat, 21 Februari 2020. (Foto: Suara Pembaruan / Joanito De Saojoao)
Robert Wardy / WM Minggu, 19 April 2020 | 16:26 WIB

 

Jakarta, Beritasatu.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengaku sudah mengajukan dua usul pasal ke pemerintah yang bisa dimasukkan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). Dua pasal itu hanya fokus pada penundaan Pilkada Serentak 2020.

“Kami hanya usul dua pasal karena ini kan terkait Perppu. Beda kalau revisi UU, kami bisa usulkan banyak,” kata Ketua KPU Arief Budiman, dalam diskusi tentang Pilkada 9 Desember, di Jakarta, Minggu (19/4/2020).

Ia menjelaskan, usul pertama adalah KPU pusat punya kewenangan untuk menentapkan penundaan pilkada. Alasannya, dalam UU yang ada sekarang, hanya KPU daerah yang punya kewenangan menunda pemilu atau pilkada.

Ketentuan itu tampaknya hanya mengacu dalam pengalaman selama ini yaitu adanya bencana atau kejadian darurat yang terbatas hanya satu kota, satu kabupaten atau satu provinsi. Aturan itu tidak mengantisipasi kondisi sekarang, di mana wabah Covid 19 ditetapkan sebagai bencana nasional. Dalam kondisi seperti ini, tidak ada yang punya kewenangan untuk menunda pilkada atau pemilu.

“Nah, kami minta agar KPU memiliki kewenangan menunda pemilu atau pilkada,” jelas Arief.

Usul kedua, lanjut Arief, adalah setelah dilakukan penundaan, yang menetapkan kapan pemilu atau pilkada dilanjutkan cukup KPU saja. Tidak perlu melibatkan pemerintah atau DPR karena harus selalu dilakukan revisi UU atau penerbitan Perppu.

“Bisa berkali-bali ubah UU atau terbitkan Perppu kalau seperti ini. Kalau diserahkan ke KPU, kan cukup ubah PKPU saja. Jadi lebih cepat,” tutur Arief.

Dia mengaku belum mendapat jawaban dari pemerintah terkait dua usulan tersebut. Pemerintah mungkin lagi sibuk mengurusi penanganan Covid-19.

Dia berharap, jika Pilkada serentak dipaksa mau digelar tanggal 9 Desember maka Perppu sudah harus keluar pada April 2020 ini. Hal itu agar KPU bisa melakukan persiapan dan menyusun jadwal agar bisa sesuai jadwal tanggal 9 Desember.

“Mungkin masih penggodokan atau sibuk dengan kondisi sekarang. Tapi kita harapkan kalau mau Pilkada 9 Desember, Perppu sudah harus segera keluar pada April ini,” kata Arief.



Sumber: BeritaSatu.com