DPR: Distribusi Bansos Perlu Libatkan Kepala Daerah
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

DPR: Distribusi Bansos Perlu Libatkan Kepala Daerah

Selasa, 28 April 2020 | 14:52 WIB
Oleh : Markus Junianto Sihaloho / WM

Jakarta, Beritasatu.com - Jajaran Komisi VIII DPR menilai penyaluran bantuan sosial (bansos), khususnya di tengah pandemi Covid-19, perlu dievaluasi dan dalam distribusinya sebaiknya melibatkan para kepala daerah.

Sikap tersebut dilontarkan setelah munculnya video Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim) Sehan Salim Landjar marah-marah soal bansos yang tidak sampai ke tangan masyarakat, viral di media sosial dan grup-grup percakapan.

Ketua Komisi VIII DPR, Yandri Susanto mengatakan bahwa Kementerian Sosial sendiri sudah melaporkan adanya perbedaan situasi yang terjadi di tengah Covid-19 dengan ketika normal. Kalau normal, masyarakat mungkin bisa datang berkerumun ke kantor pos, bank, atau spot lain untuk menerima bansos.

"Sekarang itu tidak bisa. Apalagi kalau misalnya masyarakat diminta membuka rekening dulu baru bisa menerima. Daya jangkau juga susah dengan adanya pembatasan sosial," kata Yandri, Selasa (28/4/2020).

Karenanya, perlu ada modifikasi. Misalnya, rantai birokrasi yang selama ini terlalu panjang, perlau disederhanakan. Pemerintah Pusat bisa mengirimkan dana ke Pemerintah Daerah (Pemda) di suatu bank. Lalu pemda yang mendistribuskan ke daerahnya.

"Camat mengambil alih. Lalu di situ ada kepala desa yang ikut urun rembuk dan menyalurkan. Pemerintah tinggal memastikan administrasi diperkuat lewat dokumentasi penerima," kata Yandri.

Politikus PAN itu mengusulkan bahwa demi penguatan administrasi bukti penyaluran dana, anggota Kepolisian dan Kejaksaan dilibatkan langsung, termasuk aparat pengawas desa.

"Kekakuan ini perlu terobosan-terobosan," katanya.

"Kalau masyarakat masih tak mendapatkan bansos, bisa lapor, bisa di-upload di medsos, bisa berteriak. Sekarang kan bisa kelihatan semua. Jadi jangan sampai birokrasi yang kaku bisa menghambat sasaran utamanya," pungkasnya.

Wakil Ketua Komisi VIII dari Fraksi Golkar, Tb Ace Hasan Syadzily mengatakan, sedari awal pihaknya sudah mengingatkan agar pendistribusian program perlindungan sosial ini dilakukan dengan penerima yang tepat sasaran.

"Karena itu, kami selalu menyampaikan agar koordinasi dengan Pemerintah Daerah, Kepala Desa, dan RT/RT sangat penting untuk memastikan pemutakhiran data itu dilakukan agar tepat sasaran," ujar Ace.

Dalam mekanisme pemutakhiran data penerima bantuan sosial yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikelola Kementerian Sosial, peran Dinas Sosial Pemerintah Daerah Kab/Kota sangatlah penting. Dari merekah lah sebentulnya verifikasi dan validasi data kemiskinan ini disampaikan ke Kementerian Sosial.

Pemda, melalui Dinas Sosialnya, lanjut Ace, harus menyampaikan data kemiskinan yang berasal dari RT/RW, Kepala Desa, dan para organisasi pilar sosial yang tersebar di daerah seperti Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK).

"Ini penting agar datanya betul-betul obyektif," imbuhnya.

Selain itu, Ace mengatakan, pihaknya sudah mengingatkan agar dalam proses penyaluran segara dilakukan dengan cepat dan jangan menimbulkan masalah baru. Misalnya berpotensi menimbulkan kerumunan massa yang dapat menularkan Covid 19.

Kata Ace, ada tiga hal yang harus dilakukan. Yakni diantar langsung ke penerima manfaat yang dilakukan oleh petugas atau relawa; dikirim melalui cash transfer seperti program PKH dan Kartu Sembako; atau dikirim melalui kantor pos yang diantar ke rumah langsung penerima bantuan.

"Kuncinya menurut saya adalah koordinasi dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam memastikan pemenuhan kebutuhan dasar masyakarat terdampak Covid-19 ini," kata Ace.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Peneliti Anggap Kasus Azis Tak Pengaruhi Popularitas Golkar

Peneliti dari MeanPoll Indonesia Research Imran Mahmud menilai dugaan kasus suap yang menjerat Azis Syamsuddin tidak akan memengaruhi popularitas Golkar.

POLITIK | 26 September 2021

Menteri Bahlil Sebut Duet Airlangga-Luhut Positif untuk Indonesia

Bahlil Lahadia memuji duet Airlangga-Luhut dalam penanganan pandemi Covid-19.

POLITIK | 26 September 2021


Tren Kepuasan terhadap Kinerja Presiden Menurun

Kepuasan terhadap kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) cenderung menurun.

POLITIK | 26 September 2021

IG Live Bareng Feni Rose, Puan Pastikan DPR Tetap Terbuka dengan Rakyat

Feni Rose pun bertanya metode apa saja yang bisa digunakan untuk menyampaikan aspirasi ke DPR.

POLITIK | 26 September 2021

KNPI dan FKPPI Sinergi Bantu Pemerintah Tangani Covid-19

KNPI, FKPPI dan OKP siap membantu pemerintah untuk menangani pandemi Covid-19.

POLITIK | 26 September 2021

Pandemi Covid-19, Politikus PAN: Perlu Penguatan Solidaritas Global dan Nasional

Politikus PAN Achmad Hafisz Tohir menyebut perlu penguatan solidaritas global dan nasional untuk mengatasi pandemi Covid-19.

POLITIK | 25 September 2021

PBNU: Muktamar Ke-34 NU Digelar Desember

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) memutuskan penyelenggaraan Muktamar ke-34 NU akan diselenggarakan pada 23 hingga 25 Desember 2021

POLITIK | 25 September 2021

Rachmat Gobel: Politik Nasdem Adalah Tercapainya Kesejahteraan Rakyat

Rachmat Gobel menegaskan tujuan politik partainya adalah tercapainya kesejahteraan rakyat.

POLITIK | 25 September 2021

La Nyalla Ajak Senator Terus Perjuangkan Amendemen

La Nyalla Mahmud Mattalitti mengajak seluruh senator untuk terus memperjuangkan amendemen UUD 1945.

POLITIK | 25 September 2021


TAG POPULER

# Rocky Gerung vs Sentul City


# Literasi Perdamaian


# Permata Buana


# Lionel Messi


# Kegiatan Besar



TERKINI
Data Kematian Covid-19 sampai 26 September 2021

Data Kematian Covid-19 sampai 26 September 2021

BERITA GRAFIK | 4 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings