Komisi III Tak Keberatan Jika Pemerintah Bentuk Timwas Asimilasi
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Komisi III Tak Keberatan Jika Pemerintah Bentuk Timwas Asimilasi

Selasa, 28 April 2020 | 17:23 WIB
Oleh : Carlos KY Paath / WM

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi III DPR tidak keberatan apabila memang pemerintah memandang perlu membentuk tim pengawas (timwas) pemberian asimilasi bagi sejumlah narapidana (napi). Asalkan tujuannya semata-mata untuk kepentingan bangsa dan negara.

"Bila pemerintah merasa perlu dibentuknya tim pengawas terkait kebijakan asimilasi, maka Komisi III DPR tidak berkeberatan selama tujuannya untuk kemaslahatan bangsa dan negara," kata Ketua Komisi III Herman Herry, kepada wartawan, Selasa (28/4/2020).

Herman pun mempersilakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemkumham) melakukan koreksi terhadap kebijakan asimilasi jika diperlukan.

"Silakan lakukan koreksi jika diperlukan karena hal tersebut ada pada ranah pemerintah," ungkap politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tersebut.

Sebelumnya, anggota Komisi III Aboe Bakar Al-Habsy menyoroti adanya kecemburuan dari para napi akibat program asimilasi. Menurut Aboe, hal itu perlu didalamk. Sebenarnya, lanjut Aboe, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sudah mengusulkan adanya Komisi Pengawas Pemasyarakatan.

Fungsinya menjamin pemenuhan hak hak warga binaan.

"Kemudian jika ada persoalan seperti ini, komisi independen tersebut yang akan melakukan audit atau pemeriksaan ke dalam lapas," kata politisi PKS tersebut.

Adil

Kebijakan asimilasi dan integrasi yang dilakukan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly digugat secara perdata ke Pengadilan Negeri Surakarta, Jawa Tengah. Herman meminta publik melihat secara adil kebijakan asimilasi itu.

"Terkait kebijakan asimilasi yang dibuat oleh Menkumham, publik harus fair (adil) dalam melihat antara manfaat dan mudarat dalam situasi krisis Covid-19 saat ini. Berapa jumlah yang dibebaskan dan berapa jumlah atau berapa persen yang membuat ulah dengan kembali melakukan kejahatan," ujar Herman.

Herman menjawab diplomatis ketika ditanya terkait adanya indikasi ketidakadilan atas penerapan kebijakan pembebasan napi yang berbuntut pada kerusuhan di beberapa lembaga pemasyarakatan.

"Kalau rasa adil dan tidak adil sulit kita bicara karena keadilan yang hakiki hanya pada Tuhan Yang Maha Esa. Selama kebijakan itu dari manusia, siapa pun dia pasti akan menimbulkan ada yang merasa puas dan adil, juga akan ada sebaliknya," ucap Herman.

Herman tidak mempersoalkan adanya warga negara yang melakukan gugatan terhadap kebijakan Menkumham. Menurut Herman, Indonesia merupakan negara yang berdasarkan hukum.

"Oleh sebab itu siapa pun warga negara Indonesia jika merasa tidak puas atas sebuah kebijakan pemerintah, maka terbuka kemungkinan untuk menempuh jalur hukum sesuai perundang-undangan yang berlaku," kata Herman.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BERITA LAINNYA

Ikut Jejak SBY, Calon Ketua DPD Partai Demokrat Aceh Temui Ulama

Calon Ketua DPD Partai Demokrat Aceh, Muslim mendatangi ponpes dan bersilaturahmi dengan para ulama di Aceh.

POLITIK | 22 September 2021

DPR Dorong KPU dan Pemerintah Sepakati Jadwal Pemilu 2024

Komisi II DPR mendorong KPU dan pemerintah segera menemukan titik kesepahaman mengenai jadwal penyelenggaraan Pemilu 2024.

POLITIK | 22 September 2021

Perang Supremasi AS dan Tiongkok, Anis Matta: Jangan Lihat Drama, tetapi Skenarionya

Anis Matta menyebut Indonesia harus pandai melihat perang supremasi antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok.

POLITIK | 22 September 2021

Pengamat: Penghargaan Priyardarshni Academy Bukti Kerja Airlangga

Penghargaan Priyadarshni Academy Global Award berhasil diboyong Airlangga berkat kinerjanya mengeluarkan Indonesia dari resesi ekonomi.

POLITIK | 22 September 2021

KPU Akan Simulasi Lagi Tahapan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024

Ketua KPU Ilham Saputra mengatakan pihaknya akan melakukan simulasi lagi terhadap pelaksanaan tahapan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024.

POLITIK | 22 September 2021

BKN Jadwal Ulang Pelaksanaan SKD CPNS di Sejumlah Wilayah

BKN akan menjadwal ulang pelaksanaan SKD, 20-21 September 2021 di sejumlah wilayah.

POLITIK | 21 September 2021

DPR Sahkan Nyoman Adhi Suryadnyana Sebagai Anggota BPK

DPR mengesahkan Nyoman Adhi Suryadnyana sebagai anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

POLITIK | 21 September 2021

Moeldoko: KASN Masih Dibutuhkan

Moeldoko mengatakan peran Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) masih sangat dibutuhkan.

POLITIK | 21 September 2021

Jokowi Jadi Juri, Puan Bawakan Kuis Berhadiah Sepeda untuk Siswa di Banten

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ketua DPR Puan Maharani meninjau lokasi vaksinasi Covid-19 untuk siswa di Kota Serang, Banten, Selasa (21/9/2021).

POLITIK | 21 September 2021


TAG POPULER

# Rocky Gerung vs Sentul City


# Napoleon Bonaparte


# Anies Baswedan


# PPKM


# Bangga Buatan Indonesia



TERKINI
KNPI Jakarta Ingatkan Giring PSI Soal Tudingan Anies Berbohong

KNPI Jakarta Ingatkan Giring PSI Soal Tudingan Anies Berbohong

MEGAPOLITAN | 5 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings