DPD Minta Pembahasan RUU Cipta Kerja Ditunda

DPD Minta Pembahasan RUU Cipta Kerja Ditunda
Ilustrasi sidang DPD. (Foto: Antara)
Robertus Wardi / JAS Kamis, 30 April 2020 | 13:29 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) meminta pembahasan RUU Cipta Kerja yang masuk dalam program omnibus law ditunda. Alasannya, kondisi sekarang tidak memungkinkan pembahasan karena sedang terjadi wabah virus corona atau Covid=19.

"Dengan mempertimbangkan sejumlah persoalan dan pasal yang masih bermasalah di dalam RUU Cipta Kerja serta dengan mempertimbangkan kondisi dan situasi Indonesia yang sedang menghadapi pandemi Covid-19, maka Komite I DPD perlu menyatakan kepada Pemerintah dan DPR untuk menunda pembahasan RUU Cipta Kerja," kata Wakil Ketua Komite I Abdul Kholik saat memimpin Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ketua Bidang Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Muhammad Isnur di Jakarta, Rabu (29/4/2020).

RDPU yang digelar melalui virtual meeting ini membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law.

Kholik menilai RUU Omnibus Law Cipta Kerja telah menjungkirbalikkan seluruh proses pembentukan UU yang selama ini sudah partisipatif di era reformasi. Dari aspek substansi, RUU ini sangat berisiko apabila tidak dibahas dengan baik terutama proses pembentukannya.

"UU selalu mempunyai tiga basis, yaitu filosofis, sosiologis, dan yuridis. Di RUU ini banyak masalah pada ketiga basis itu," tutur Kholik.

Ketua Komite I DPD Teras Narang menilai RUU Cipta Kerja banyak memuat frasa yang bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (5) UUD 1945. RUU ini akan menimbulkan terjadinya sentralisasi pemerintahan/perizinan. Kondisi ini berpotensi merugikan daerah serta berdampak pada hilangnya semangat otonomi daerah yang merupakan tuntutan reformasi 1998.

"Ini bertentangan dengan konstitusi," tegas Teras Narang.

Ketua YLBHI Muhammad Isnur meminta DPD harus bersikap tegas terhadap RUU Omnibus Law. Karena RUU ini menciderai prinsip negara hukum dan negara demokrasi.

Menurutnya, RUU itu disusun secara cepat dan memasuki hampir semua sektor. RUU tidak disusun melalui tahapan dalam pembentukan UU, yaitu tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan dan pengundangan. Kemudian bertentangan dengan prinsip negara hukum sebagaimana diatur di pasal 1 angka 1 UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–undangan. (PPP).

"Omnibus Law ini mempersempit keterbukaan dan ruang partisipasi publik yaitu (minim pelibatan masyarakat dan meminimalkan peran dan keterlibatan serta fungsi legislastif parlemen dalam penyusunan RUU”, ujar Isnur. 



Sumber: BeritaSatu.com