Saan Mustofa: Perppu Pilkada Sudah di Meja Presiden Jokowi
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Saan Mustofa: Perppu Pilkada Sudah di Meja Presiden Jokowi

Kamis, 30 April 2020 | 16:57 WIB
Oleh : Robertus Wardi / JAS

Jakarta, Beritasatu.com – Anggota Komisi II DPR Saan Mustofa mengungkapkan rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang pilkada sudah di meja Presiden Joko Widodo (Jokowi). Tinggal menunggu arahan dari Presiden Jokowi terkait penerbitan Perppu tersebut.

Hal itu diungkap Saan saat berdiskusi secara virtual dengan tema “Penegakan Hukum Pemilu di Masa Pandemi Covid 19” di Jakarta, Kamis (30/4/2020).

Tampil pula sebagai pembicara pada diskusi itu adalaah Yusfitriadi (Direktur DEEP Indonesia), Muhammad (Ketua DKPP), dan Abhan (Ketua Bawaslu).

Saan tidak menyebut apa isi Perppu tersebut. Dia hanya menegaskan DPR juga sedang menunggu penerbitan Perppu itu.
Dia mengemukakan pada rapat kerja pemerintah dengan Komisi II dan penyelenggara pemilu pertengahan April lalu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memilih opsi pertama pelaksanaan Pilkada yaitu mundur dari 23 September menjadi 9 Desember 2020.

Saat itu, Komisi II dan penyelenggara pemilu yaitu KPU dan Bawaslu menyetujui permintaan Mendagri tersebut. Namun dengan tetap melihat perkembangan penyebaran virus corona atau Covid 19.

“Dalam rapat itu, KPU meminta agar Perppu dikeluarkan akhir April jika memilih tanggal 9 Desember. Hal itu supaya ada persiapan dan perubahaan berbagai Peraturan KPU (PKPU). Hari ini sudah tanggal 30 April. Apakah Perppu masih bisa dikeluarkan hari ini atau tidak, ya kita sama-sama menunggu,” tutur Saan yang juga politisi dari Partai Nasdem ini.

Di tempat terpisah, sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil mengusulkan rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Pilkada) kepada pemerintah. LSM tersebut terdiri atas Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit), Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Fakultas Hukum Universitas Andalas, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), dan Rumah Kebangsaan.

Tokoh-tokoh yang terlibat dalam empat LSM ini adalah mantan komisioner KPU yang sekaligus pendiri Netgrit Hadar Nafis Gumay, Direktur Pusako Charles Simabura dan Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini.

Charles menjelaskan konsep yang diusulkan memakai paradigma minimalis. Hal itu dilakukan agar pemerintah lebih mudah menggeluarkan Perppu. Jika banyak yang diubah, akan menyulitkan pemerintah dalam menyusunnya. Di sisi lain, terlalu banyak pasal yang diubah bisa lari ke masalah-masalah yang tidak dibutuhkan saat ini yaitu menyangkut kelanjutan Pilkada 2020.

“Kami batasi hanya tiga pasal saja yaitu Pasal 122, 166 dan 201. Ini konsep minimalis,” kata Charles.

Sementara Titi Anggraini menjelaskan rancangan Perppu yang diusulkan adalah menyangkut prosedur penundaan pilkada dan penetapan Pemilihan lanjutan dan Pemilihan susulan. Masalah ini dititikberatkan pada otoritas KPU untuk menentukan. Artinya KPU Pusat penya keweangan menunda dan menetapkan lanjutan Pilkada dalam situasi darutat.

“Ini diatur dalam Pasal 122,” tegasnya.

Poin lain adalah kepastian alokasi pendanaan pada penyelenggaraan pilkada susulan. Masalah ini diatur dalam Pasal 166. Kemudian menyangkut kepastian hukum kerangka waktu penundaan pilkada serentak 2020 menjadi paling lambat September 2021. Aturan ini dicantumkan dalam Pasal 201 Ayat 6 A.

Berikut adalah isi rancangan Perppu Pilkada versi Koalisi Masyarakat Sipil.

Pasal 122
Ayat (3) Penetapan penundaan dan pelaksanaan seluruh Pemilihan lanjutan dan Pemilihan susulan dilakukan oleh KPU dalam hal penundaan Pemilihan meliputi 40% (empat puluh persen) atau lebih jumlah Provinsi atau Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilihan setelah berkoordinasi dengan lembaga yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (4) Dalam hal sebagian atau seluruh wilayah Pemilihan mengalami bencana alam/non alam, kerusuhan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya berdasarkan keputusan lembaga yang berwenang, KPU dapat melakukan penetapan penundaan serta pelaksanaan Pemilihan lanjutan dan Pemilihan susulan tanpa melalui usulan dari KPU Provinsi/Kabupaten/Kotan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 166
Ayat (2) Dalam hal terjadi penundaan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122, pendanaan Pemilihan yang telah dianggarkan sebelum terjadinya penundaan, tetap berlaku dan bisa digunakan untuk pendanaan pelaksanaan Pemilihan lanjutan dan Pemilihan susulan.

Ayat (3) Dalam hal terdapat kekurangan pendanaan Pemilihan sebagai akibat penundaan Pemilihan, kekurangannya dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 201
Ayat (6a) Dalam hal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditunda, maka pelaksanaan pemungutan suara lanjutan dilakukan paling lambat pada bulan September tahun 2021.

Ayat (7a) Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (6a) menjabat sampai dengan tahun 2024.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BERITA LAINNYA

Survei: Elektabilitas PDIP-PSI Unggul di DKI, PKS Terancam

Lembaga survei Jakarta Research Center (JRC) menyebutkan, elektabilitas PDIP dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menduduki posisi teratas di DKI Jakarta

POLITIK | 18 September 2021

Analis KSP Usul Periode Jabatan DPR Dibatasi

Menurut Karyudi, jika eksekutif periode jabatannya sudah dibatasi hanya sampai dua periode, mengapa tidak dengan legislatif yakni DPR/DPRD juga demikian.

POLITIK | 18 September 2021

Imelda Sari Klaim Kinerja Anggota DPR dari Demokrat Efektif Serap Aspirasi

Politikus Partai Demokrat, Imelda Sari mengeklaim kinerja anggota DPR dari Fraksi Demokrat efektif, terutama dalam menyerap aspirasi masyarakat.

POLITIK | 18 September 2021

Jufry Lumintang Beberkan Syarat UMKM Bangkit Lebih Cepat

Menurut Jufri terdapat dua syarat agar UMKM dapat kembali segera bangkit setelah kasus aktif Covid-19 menurun selama beberapa pekan terakhir.

POLITIK | 18 September 2021

Ahmad Riza Patria Bakal Jadi Kuda Hitam di Pilgub DKI 2024

Survei JRC menyebutkan, Risma, Anies Baswedan, dan Ahmad Riza Patria bakal bersaing di Pilgub DKI 2024 namun Ariza dipredikasi jadi kuda hitam

POLITIK | 18 September 2021

Formappi Apresiasi Krisdayanti Beberkan Gaji Anggota DPR

Peneliti Formappi, Lucius Karus mengapresiasi Anggota DPR dari Fraksi PDIP, Krisdayanti yang membeberkan gaji anggota DPR senilai ratusan juta rupiah.

POLITIK | 18 September 2021

Masinton Bantah Krisdayanti Ditegur Fraksi PDIP Soal Blak-blakan Gaji Anggota DPR

Anggota DPR dari Fraksi PDIP, Masinton Pasaribu membantah fraksinya menegur Krisdayanti yang blak-blakan soal gaji anggota DPR. Fraksi PDIP justru apresiasi.

POLITIK | 18 September 2021

PSI: Berkinerja Buruk, Tunjangan DPR Seharusnya Dipotong

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengaku sudah lama mempertanyakan banyaknya tunjangan yang diterima oleh anggota DPR RI.

POLITIK | 18 September 2021

Pengamat: Pengerahan Massa AHY di PTUN Adalah Tindakan Primitif

Menurut Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Emas pengerahan massa AHY ke PTUN merupakan tindakan yang primitif.

POLITIK | 18 September 2021

MPR: Tak Perlu Khawatir Berlebih Terkait Amendemen UUD 1945

Ketua MPR, Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengatakan tak perlu ada kekhawatiran berlebihan terkait amendemen UUD 1945 terbatas untuk menghadirkan PPHN.

POLITIK | 17 September 2021


TAG POPULER

# Muhammad Kece


# Sonny Tulung


# Vaksinasi Covid-19


# Ideologi Transnasional


# Lucinta Luna



TERKINI
Krisis Chip, GM Pangkas Pengiriman 200.000 Kendaraan di Semester II

Krisis Chip, GM Pangkas Pengiriman 200.000 Kendaraan di Semester II

OTOMOTIF | 2 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings