Antisipasi Second Wave Covid-19, Waket Komisi XI Desak Jokowi Bentuk Badan Kedaulatan Pangan Nasional

Antisipasi Second Wave Covid-19, Waket Komisi XI Desak Jokowi Bentuk Badan Kedaulatan Pangan Nasional
Masyarakat tetap mengikuti protokol Covid-19 saat melakukan pembelian offline di outlet Lumbung Pangan Jatim di Jatim Expo, Selasa (21/4/2020). (Foto: Beritasatu Photo / Istimewa)
Markus Junianto Sihaloho / WM Rabu, 29 April 2020 | 13:31 WIB

 

 

Jakarta, Beritasatu.com - Wakil Ketua Komisi XI DPR, Eriko Sotarduga meminta Presiden Jokowi segera mengantisipasi gelombang kedua (second wave) Covid-19 dengan fokus menghadapi ancaman krisis pangan dengan membentuk Badan Kedaulatan Pangan Nasional.

Pasalnya, berdasarkan data Kementerian Sosial, saat ini ada sekitar 20 juta kepala keluarga yang membutuhkan bantuan langsung seiring dengan menurunnya daya beli di masyarakat. Belum lagi jumlah ini bisa bertambah dengan adanya pemutusan hubungan kerja sejumlah perusahaan.

“Dalam skenario yang paling berat kita baru bisa berjalan normal di akhir tahun 2020 ini. Pikirkan nasib saudara-saudara kita yang kesulitan dalam memenuhi pangan. Inilah pentingnya peran pemerintah dalam mengantisipasi dengan membentuk Badan Kedaulatan Pangan Nasional.” Kata Eriko, Rabu (29/4/2020).

Menurut Politikus PDI Perjuangan itu, ancaman krisis pangan tidak bisa dipandang sebelah mata. Data Kementerian Tenaga Kerja per 20 April 2020 menunjukkan 2.084.593 pekerja dari 116.370 perusahaan yang telah dirumahkan dan terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

"Artinya untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka akan kesulitan karena tidak memiliki penghasilan seperti biasanya sebelum Covid-19 ini ada. Dan masalah utama mereka jelas adalah masalah kebutuhan pangan. Kebutuhan beras sebagai komoditi utama rumah tangga harus menjadi prioritas," bebernya.

Menurutnya, Pemerintah bisa saja mentransformasi Bulog menjadi Badan Kedaulatan Pangan Nasional. Tugasnya adalah mewujudkan keamanan dan kedaulatan pangan terutama sekali dalam menghadapi skenario terburuk akibat pandemik ini.

Eriko meyakini dengan adanya Badan Kedaulatan Pangan Nasional ini pemerintah dapat mengantispasi krisis pangan jika terjadi second wave dari Covid-19.

"Pemerintah dapat meminimalisir kegelisahan masyarakat dengan kepastian akan stok pangan sampai pandemik ini benar-benar bisa diatasi dan roda ekonomi kembali berjalan normal," katanya.



Sumber: BeritaSatu.com