Afirmasi Perempuan di Pilkada Dinilai Rendah

Afirmasi Perempuan di Pilkada Dinilai Rendah
Ilustrasi Pilkada 2020. (Foto: SP/Muhammad Reza)
Robertus Wardi / FER Senin, 4 Mei 2020 | 19:08 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengemukakan, afirmasi atau perekrutan sebagai calon bagi kaum perempuan di Pilkada masih sangat rendah. Sebabnya, belum ada aturan yang mengikat terkait keterlibatan kaum perempuan di Pilkada seperti terjadi di pemilu legislatif (Pileg).

Baca: Koalisi Masyarakat Sipil Usulkan Rancangan Perppu Pilkada

"Ada afirmasi di pencalonan Pileg, namun sama sekali tidak ada afirmasi untuk Pilpres dan Pilkada,” kata Titi dalam diskusi bertema 'Perempuan, Pendidikan Politik, dan Upaya Mencegah Politisasi Program Penanganan Covid-19' di Jakarta, Senin (4/5/2020).

Titi menjelaskan, adanya afirmasi di Pileg karena adanya aturan yang mewajibkan partai politik (Parpol) harus merektur 30 persen kaum persen dalam daftar calon anggota legislatif (Caleg). Ketentuan itu tidak ada di Pilkada. Semua diserahkan ke otoritas Parpol atau maju melalui calon independen.

"Sistem politik berbiaya mahal seperti sekarang juga turut menjadi penghambat bagi kaum perempuan. Kebanyakan kader perempuan tidak punya modal. Akibatnya tidak bisa bersaing dengan kaum pria untuk menjadi calon kepala daerah," tegas Titi.

Baca: Indonesia Perlu Belajar dari Korsel dalam Penyelenggaraan Pilkada

Pernyataan serupa disampaikan Koordinator Maju Perempuan Indonesia (MPI) Lena Maryana Mukti. Menurutnya, perjuangan afirmasi untuk mengikut-sertakan perempuan di Pilkada makin berat. Bahkan bisa dikatakan, jualan afirmasi perempuan tidak laku lagi dalam Pilkada.

"Sekarang kecenderungannya adalah elektabilitas dan juga isi tas. Di 2015 dan 2017 masih terasa keinginan partai untuk mengedepankan afirmasi, tapi sekarang tidak ada lagi,” kata Lena.

Lena menambahkan, yang berkuasa sekarang ini adalah survei dan elektabilitas. Perempuan yang kompeten untuk maju bukan soal kemampuan dan kapasitasnya, namun dihadapkan pada ketersediaan kapital atau modal.

"Di sisi lain, partai-partai yang mengusung calon, bukan soal mengikut sertakan kelompok-kelompok marjinal seperti perempuan, tetapi lebih mengedepankan kemenangan. Bagi kami, kalau tidak mengikut sertakan perempuan, demokrasi kita defisit,” tegas Lena.



Sumber: BeritaSatu.com