Penyalahgunaan Bansos untuk Kepentingan Politik Marak Terjadi

Penyalahgunaan Bansos untuk Kepentingan Politik Marak Terjadi
Pemberian bantuan sosial (bansos) sembako 'Bersama Lawan Covid-19 oleh Kementerian Sosial di RW10 Kelurahan Rawa Badak Selatan dan RW08 Kelurahan Rawa Badak Utara pada Minggu, 3 Mei 2020. (Foto: Suara Pembaruan/Carlos Roy Fajarta)
Yeremia Sukoyo / AMA Selasa, 5 Mei 2020 | 13:14 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Pemberian Bantuan Sosial (Bansos) kepada masyarakat terdampak Covid-19 diduga kuat sudah disalahgunakan untuk kepentingan politik seperti Pilkada serentak 2020. Buktinya, di sejumlah daerah sudah banyak ditemukan Bansos yang berisi gambar kepala daerah hingga simbol-simbol yang mengarahkan suatu dukungan politik.

"Saat ini ada politisasi bantuan Covid-19 yang dilakukan kepala daerah. Kondisi itu sudah tampak dilakukan di sejumlah daerah," kata Koordinator Komite Pemilih Indonesia (Tepi), Jeirry Sumampow, dalam diskusi daring "Politisasi Dana Covid-19 untuk Kepentingan Pilkada Serentak 2020", Selasa (5/4/2020).

Tepi mencatat, Bansos yang disalahgunakan untuk kepentingan politik terjadi di sejumlah daerah di Jawa Tengah, mulai dari Klaten, Brebes, dan lain-lain. Selain itu juga terjadi di Jawa Barat, Jawa Timur, Lampung, Bengkulu, Sumatera Selatan, Sulawesi Utara, Sumatera Utara, hingga DKI Jakarta.

Pola atau bentuk politisasi biasanya ada gambar wajah pada kemasan, stiker bergambar, baliho Covid-19, pesan dalam bantuan yang nadanya kampanye, surat dalam kemasan bantuan, warna di kantong kemasan, turun langsung memberikan bantuan, penggunaan anggaran daerah untuk pencetakan stiker, dan lain-lain.

"Kami juga melihat ada potensi penyalahgunaan, seperti kewenangan penuh pergeseran anggaran, transparansi penyaluran, belanja riil, alat kesehatan, obat-obatan, dan lain-lain," ujar Jeirry.

Menurutnya, apa yang terjadi di daerah juga tidak terlepas dengan apa yang terjadi di pemerintah pusat. Pola antara penyalahgunaan Bansos antara pusat dengan daerah pun cenderung sama.

"Pusat juga memberi contoh. Seperti, kantong-kantor diberi gambar atau wajah. Polanya dari pusat hingga daerah sama. Ini malah dimanfaatkan sebagai peluang. Bencana dijadikan ajang pencitraan," ungkapnya.

Menurutnya, Bansos memang punya pengaruh bagi pemilih. Terlebih, rencana pilkada di bulan Desember memberikan peluang terhadap seluruh tindakan tersebut.

"Selain itu juga tidak ada aturan pasti yang melarang. Perppu nomor 1 tahun 2020 pasal 3 ayat 1 justru memberikan peluang untuk itu semua terjadi," kata Jeirry.

Ditegaskan Jeirry, tindakan penyalahgunaan Bansos adalah perilaku yang tidak bermoral karena memanfaatkan situasi susah untuk tujuan politik. Syahwat kekuasaan jadi tampak lebih menonjol ketimbang rasa kemanusiaan dan kondisi itu cukup menodai program penanganan covid-19 dan membuat program tersebut gagal mencapai tujuan.

 



Sumber: Suara Pembaruan