Ketum PAN: Penolak Perppu 1/2020 Egois

Ketum PAN: Penolak Perppu 1/2020 Egois
Zulkifli Hasan. (Foto: Antara)
Markus Junianto Sihaloho / YS Selasa, 5 Mei 2020 | 13:26 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan menyatakan pihaknya mendukung segera disahkannya Perppu 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas keuangan untuk penanganan pandemi Covid-19 dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan.

Sebab bila menolaknya, maka sama saja PAN bersikap egois di tengah kondisi masyarakat yang memang benar-benar membutuhkan bantuan dari negara.

Hal itu disampaikan Zulkifli dalam pidato pembukaan Rakernas PAN yang digelar secara virtual, Selasa (5/5/2020).

Menurut Zulkifli, Perppu 1/2020 sudah diterima oleh Badan Anggaran DPR, di mana Fraksi PAN termasuk yang menerima. Sebagai informasi, hanya Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menolaknya.

"Kalau tak setuju, apakah kita akan membiarkan rakyat kesusahan? Kalau kita egois, kita tolak, tapi risikonya akan ada masalah sosial yang timbul karena rakyat memang membutuhkan. Maka itu, ego kita kesampingkan, maka kita setujui Perppu itu," kata Zulkifli Hasan.

Menurutnya, Perppu itu akan segera ditindaklanjuti di rapat paripurna DPR pada Selasa pekan depan. Semuanya dilakukan dengan cepat karena rakyat memang menunggu adanya relaksasi kredit, bantuan untuk UMKM, hingga penanganan Covid-19.

Menurut Zulkifli, Perppu adalah jawaban sehingga kekurangan liquiditas di pemerintah menjadi terselesaikan. Soal pengawasan melalui mekanisme APBN-Perubahan, Zulkifli mengatakan hal itu bisa dilakukan setelah Perppu 1/2020 disahkan menjadi undang-undang.

"Kalau perppu diketok menjadi UU, bisa direvisi, yang menyangkut anggaran disempurnakan lagi UU-nya. Tak sulit itu. Bisa dimasukkan ke APBN-P. Tapi yang jelas, pekerjaan pemerintah menolong rakyat bisa segera bisa dilakukan," ujarnya.

Menurut dia, siapapun tak seharusnya membiarkan mesin ekonomi terhenti karena pandemi Covid-19. PAN sendiri berharap, pascaperppu, pemerintah melakukan relaksasi kredit.

"Kebijakannya sudah ada, namun uang negaranya belum. Maka PAN mendukung dan meminta ini segera setelah Perppu disahkan," tandasnya.



Sumber: Suara Pembaruan