Pengamat: Perppu Pilkada Ambigu

Pengamat: Perppu Pilkada Ambigu
Ilustrasi Pilkada 2020. (Foto: SP/Muhammad Reza)
Robertus Wardi / JAS Rabu, 6 Mei 2020 | 18:25 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Pengamat Komunikasi Politik Arif Susanto menilai Perpu No 2 Tahun 2020 tentang Pilkada bersifat ambigu. Satu sisi, dinyatakan pelaksanaan Pilkada serentak digeser menjadi Desember 2020. Tetapi, di sisi lain disebut, manakala tidak dapat dilaksanakan pada bulan Desember, dapat ditunda dan dijadwalkan kembali.

"Alih-alih menunjukkan sikap antisipatif, aturan ini menyiratkan ketidakyakinan pemerintah sendiri bahwa semua tahapan penyelenggaraan dapat disiapkan dalam waktu singkat. Sebab, pemerintah bahkan belum mampu memastikan kapan pandemi dan kondisi darurat ini akan berakhir," kata Arif di Jakarta, Rabu (6/5/2020).

Ia meminta agar penetapan jadwal Pilkada harus melibatkan pandangan para ahli epidemiologi. Kemudian melibatkan Kementerian Kesehatan, BNPB, dan pihak-pihak terkait yang memiliki kompetensi dalam prediksi penyebaran Covid 19. Hal itu agar bisa memastikan kapan Pilkada digelar, daripada membuat aturan yang ambigu.

"Daripada menetapkan secara pasti tanggal pelaksanaan Pilkada, lebih baik dibuat aturan yang dapat memberi alternatif penundaan selama tiga, enam, atau bahkan dua belas bulan," tutur Arif yang juga analis politik dari Exposit Strategic.

Di tempat terpisah, peneliti dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lusius Karus menilai Perppu Pilkada praktis tidak mengubah apa-apa terkait dengan substansi penyelenggaraan Pilkada. Perppu hanya penambahan ketentuan yang disesuaikan dengan perkembangan situasi bencana nonalam berupa pandemi Covid 19.

"Karena Perppu Nomor 2 Tahun 2020 ini dilahirkan untuk merespons situasi yang dinamis, Perppu juga menyertakan ketentuan yang membuka peluang penundaan Pilkada dari bulan Desember, jika bencana nonalam ini masih belum kelar," jelas Lusius.

Dia melihat Perppu itu sebagai upaya pemerintah menghadirkan kepastian hukum tentang penundaan penyelenggaraan Pilkada. Namun di saat yang bersamaan, kepastian itu juga tetap mungkin untuk berubah dengan mempertimbangkan dinamika situasi yang berkembang.

"Inti Perppu ini soal fleksibilitas waktu penyelenggaraan Pilkada dengan mempertimbangkan dinamika penanganan bencana nonalam akibat Covid 19," tuturnya.

Dia melihat melalui Perppu yang ada, Komisi Pemilihan Umum (KPU) diberikan kewenangan untuk memutuskan penundaan Pilkada. Namun kewenangan itu tidak bisa dipakai secara serta-merta karena persetujuan Pemerintah dan DPR diperlukan.

"Beban sekarang ada di KPU untuk memastikan penyesuaian aturan mengenai tahapan Pilkada bisa dilakukan sambil terus melihat perkembangan situasi bencana nonalam yang terjadi. Koordinasi dengan berbagai pihak terkait mutlak diperlukan agar tahapan pilkada yang ditunda bisa disiapkan secara memadai, mulai dari peraturan hingga persiapan teknis di lapangan," tutup Lusius. 

 



Sumber: BeritaSatu.com