Ketua MPR Ingatkan Kepala Daerah Kunci Suksesnya PP 23/2020

Ketua MPR Ingatkan Kepala Daerah Kunci Suksesnya PP 23/2020
Ketua MPR Bambang Soesatyo (Foto: Suara Pembaruan / Ruht Semiono)
Markus Junianto Sihaloho / JEM Rabu, 13 Mei 2020 | 13:52 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua MPR Bambang Soesatyo mengajak semua pemerintah daerah (Pemda) mendukung dan partisipatif pada rencana Pemerintah Pusat seperti tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Bagi Bamsoet, PEN tak akan bisa berjalan sukses bila penularan virus Covid-19 tak bisa dihentikan. Dan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) adalah cara yang dibangun demi menghentikan penyebaran virus itu. Sementara berhasil tidaknya pelaksanaan PSBB, sangat tergantung dengan kinerja para kepala daerah.

"Peran semua kepala daerah sangat signifikan, mengingat mereka yang melaksanakan dan mengawasi penerapan PSBB di daerahnya masing-masingn" kata Bamsoet, Rabu (13/5/2020).

Dia menilai para gubernur, bupati dan wali kota hendaknya memotivasi masyarakat untuk memenangi perang melawan Covid-19. Sebab, hanya dengan kemenangan itu, dinamika kehidupan bisa dipulihkan, termasuk memulihkan perekonomian.

Politikus Golkar itu menyatakan pandemi Covid-19 telah merusak sendi-sendi perekonomian nasional, dan tidak boleh dibiarkan berlarut-larut.

Bamsoet mengatakan, pemerintah pusat sudah mengambil tindakan tepat ketika menjajaki berbagai peluang pemulihan ekonomi serta memulai lagi kegiatan produktif. Untuk alasan itulah Presiden Jokowi menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2020.

"PP itu adalah dalam upaya menyelamatkan perekonomian nasional. Semua elemen masyarakat hendaknya memahami PP ini sebagai ajakan untuk peduli pada ketahanan ekonomi bersama yang telah dibuat lemah akibat pandemi Covid-19," kata Bamsoet.

Menurut Bamsoet, upaya pemulihan ekonomi di tengah pandemi Covid-19 bukan saja tidak mudah, tapi juga sarat risiko. Sebab kerja pemulihan mensyaratkan pelonggaran pembatasan sosial. Di dalam pelonggaran itulah terkandung risiko.

"Besar kecilnya risiko itu sangat ditentukan oleh perilaku dan kehati-hatian masyarakat menyikapi pandemi Covid-19. Jika pelonggaran pembatasan sosial membuat setiap orang lengah atau menganggap remeh pandemi wabah ini, bukan saja pemulihannya yang gagal. Tetapi juga menciptakan gelombang kedua penularan Covid-19," tandas Bamsoet.

Bamsoet menambahkan, pemerintah dan masyarakat Indonesia perlu belajar dari pengalaman warga kota Seoul di Korea Selatan dan warga kota Wuhan di Tiongkok. Tak lama setelah pelonggaran pembatasan sosial atau lockdown diberlakukan, kedua kota itu malah mengalami gelombang kedua penularan.

"Pengalaman warga kota Seoul dan Wuhan itu mengharuskan pertimbangan teramat matang jika semua otoritas kota-kota di Indonesia ingin melonggarkan ketentuan pembatasan sosial. Namun, pengalaman kedua kota itu tidak boleh menjadikan masyarakat Indonesia takut berlebihan. Terpenting adalah konsisten menjaga jarak," pungkas Bamsoet.



Sumber: BeritaSatu.com