Wacana Kembali Bekerja, ASN Tetap Work From Home

Wacana Kembali Bekerja, ASN Tetap Work From Home
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo. (Foto: Suara Pembaruan / Ruht Semiono)
Carlos KY Paath / FMB Rabu, 13 Mei 2020 | 14:09 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Wacana warga berusia 45 tahun ke bawah kembali bekerja belum diatur dalam keputusan. Aparatur Sipil Negara (ASN) tetap work from home (WFH) atau bekerja dari rumah.

Demikian disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo, Rabu (13/5/2020).

Menurut Tjahjo, pihaknya berpedoman Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21/2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka percepatan penanganan Covid-19.

"Produk hukum/dasar perintah usia 45 tahun kembali bekerja belum ada, sehingga masih berlaku PP tentang PSBB. Di mana dalam PP tersebut diatur bahwa hanya sektor usaha tertentu yang dapat beroperasi khususnya pelayanan umum tetap tidak terganggu," kata Tjahjo.

Tjahjo menjelaskan PP PSBB menyebut sektor yang dapat bekerja di kantor antara lain bidang logistik, pelayanan umum, komunikasi, kesehatan, energi, dan lainnya.

"SE (surat edaran) Menteri PANRB mengenai WFH pada wilayah PSBB merupakan pelaksanaan dari PP PSBB yang dikeluarkan pemerintah dengan persyaratan yang ketat. Dengan demikian SE MenPANRB terkait WFH pada wilayah PSBB belum perlu diubah," ujar Tjahjo.

Pemerintah telah memutuskan untuk kembali memperpanjang pelaksanaan kebijakan ASN bekerja di rumah hingga 29 Mei 2020. Hal ini tertuang dalam SE Menteri PANRB Nomor 54/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas SE Menteri PANRB 19/2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja ASN dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Sebelumnya, WFH untuk ASN akan berakhir 13 Mei 2020. "Diperpanjang hingga 29 Mei 2020, dan akan dievaluasi lebih lanjut menyesuaikan dengan keputusan Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 terkait status keadaan pandemi Covid-19 di Indonesia," ujar Sekretaris Kementerian PANRB Dwi Wahyu Atmaji.

Atmaji mengatakan, melalui SE 54/2020 dijelaskan bahwa pelaksanaan bekerja dari rumah, dilakukan di rumah/tempat tinggal pegawai ASN tersebut ditempatkan/ditugaskan pada instansi pemerintah. Melalui SE tersebut diberitahukan pula agar Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) pada instansi pemerintah memastikan agar penyesuaian sistem kerja yang dilakukan di lingkungan instansinya, tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Terkait dengan PSBB, PPK pada instansi pemerintah diminta melakukan penyesuaian sistem kerja bagi ASN. "PPK dapat menentukan ASN yang bertempat tinggal di wilayah PSBB untuk menjalankan WFH selama masa PSBB," jelas Atmaji.

Atmaji menjelaskan bahwa SE sebelumnya yaitu 19/2020 dan 50/2020 masih tetap berlaku dan merupakan satu kesatuan dengan SE yang baru saja terbit, sampai dengan ditetapkannya kebijakan baru.

Perpanjangan WFH ini dilakukan dengan mempertimbangkan Keputusan Presiden (Keppres) 11/2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19 dan Keppres 12/2020 tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Nasional, serta Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) 13.A/2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Covid-19 di Indonesia. 



Sumber: BeritaSatu.com