Politisasi Bansos, Mendagri Harus Larang Simbol Politik Individu

Politisasi Bansos, Mendagri Harus Larang Simbol Politik Individu
Ilustrasi pembagian bahan kebutuhan pokok. ( Foto: Antara )
Robert Wardy / WM Jumat, 15 Mei 2020 | 18:21 WIB

 

Jakarta, Beritasatu.com - Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian agar mengeluarkan peraturan yang secara tegas melarang penggunaan simbol-simbol yang mengarah pada citra politik individu dalam distribusi bantuan sosial (bansos) atau program penanganan Covid-19.

Ketegasan Pemerintah Pusat, khususnya Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) sangat penting, mengingat punya otoritas sebagai pengawas dan pembina urusan pemerintahan daerah sebagaimana diatur Pasal 7 UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah.

"Kalau ada aturan tegas yang dibuat, kita bisa lebih mudah melakukan pembinaan atas kepala daerah dalam melakukan penyaluran Bansos dan melakukan program penanganan Covid-19," kata Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini di Jakarta, Kamis (14/5/2020).

Dia menyebut, Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri pernah merilis data setidaknya ada 7 gubernur dan wakil gubernur, 181 bupati, 221 wakil bupati, 29 wali kota, dan wakil wali kota akan maju kembali dalam Pilkada 2020. Tanpa ada atutan yang tegas, para petahana ini punya potensi untuk politisasi Bansos.

"Ada kemungkinan oknum petahana melakukan impersonalisasi bantuan dan program pemerintah sebagai bagian aktivitas elektoral dirinya. Bahwa Bansos atau program penanganan Covid-19 adalah bagian dari programnya sebagai peserta pilkada dan dipersepsikan bersumber dari dana personal si calon," ujar Titi.

Dia menyebut sejumlah daerah ditengarai sudah melakukan hal itu. Misalnya Klaten, Brebes, Jember, Karawang, Bandar Lampung, Way Kanan, Lampung Tengah, Kaur, Sumenep, serta sejumlah daerah di Sumatera Selatan dan Sumatera Utara.

Dia juga mendorong fungsionalisasi partai politik untuk melakukan pendidikan politik lebih serius. Tujuannya agar kader, anggota partai, dan masyarakat pemilih bisa lebih kritis dalam merespon dinamika pilkada dan tidak rentan dipolitisasi atau dimanipulasi oleh oknum-oknum curang.

Di sisi lain, penting pula memastikan berjalannya pengawasan oleh institusi yang sudah ada, selain pengawasan elektoral oleh Bawaslu dan KPU. Misalnya optimalisasi pengawasan oleh DPRD, inspektorat, juga Kemdagri sebagai pembina dan pengawas pemerintah daerah, atas kinerja dan kerja-kerja pejabat daerah.

"Khususnya petahana, agar tidak melakukan penyimpangan atau manipulasi dalam penggunaan anggaran, fasilitas, dan program negara. Termasuk pula mencegah politisasi ASN dan mobilisasi birokrasi untuk pemenangan pilkada," tutur Titi.

Dia menambahkan, optimalisasi pencegahan pelanggaran oleh Bawaslu melalui sinergi dengan institusi dan kelompok masyarakat sipil mesti terus didorong. Tujuannya agar makin banyak pihak yang ambil peran melakukan pencegahan dan pelaporan pelanggaran pilkada.

Penyelenggara dan pengawas pemilihan harus makin intensif melakukan penguatan kapasitas dan pengetahuan pemilih untuk menjadi pemilih cerdas dan kritis pada proses pemilihan, khususnya terhadap janji-janji kampanye calon.

 



Sumber: BeritaSatu.com