Banyak Penerima Bansos Salah Sasaran, Istana Akui Gunakan Data 2015
Logo BeritaSatu
INDEX

BISNIS-27 513.203 (6.4)   |   COMPOSITE 6241.8 (38.85)   |   DBX 1333.51 (-11.75)   |   I-GRADE 179.858 (1.55)   |   IDX30 503.524 (6.48)   |   IDX80 135.789 (1.43)   |   IDXBUMN20 398.467 (4.21)   |   IDXESGL 139.553 (1.63)   |   IDXG30 143.497 (1.39)   |   IDXHIDIV20 443.737 (6.32)   |   IDXQ30 144.387 (1.91)   |   IDXSMC-COM 295.459 (1.29)   |   IDXSMC-LIQ 360.139 (2.46)   |   IDXV30 133.969 (1.4)   |   INFOBANK15 1035.98 (21.34)   |   Investor33 433.033 (6.15)   |   ISSI 183.362 (-0.67)   |   JII 631.454 (-3.31)   |   JII70 222.641 (-1.06)   |   KOMPAS100 1216.23 (9.67)   |   LQ45 944.747 (11.61)   |   MBX 1692.89 (14.94)   |   MNC36 320.866 (4.14)   |   PEFINDO25 330.28 (-2.3)   |   SMInfra18 307.272 (3.59)   |   SRI-KEHATI 367.359 (5.66)   |  

Banyak Penerima Bansos Salah Sasaran, Istana Akui Gunakan Data 2015

Sabtu, 16 Mei 2020 | 06:22 WIB
Oleh : Lenny Tristia Tambun / FMB

Jakarta, Beritasatu.com - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Donny Gahral Adian mengakui data yang digunakan untuk penyaluran bantuan sosial (bansos) adalah data tahun 2015. Hal ini mengakibatkan banyak ditemukan penyaluran bansos yang tidak tepat sasaran atau diterima oleh warga yang tidak miskin dan tidak terdampak pandemi virus corona atau Covid-19. Bahkan ada warga yang sudah meninggal tercatat sebagai penerima bansos tunai.

"Memang banyak sekali kejadian di lapangan bansos itu salah sasaran. Karena data yang dipakai data 2015 ada yang sudah meninggal ada yang sudah tidak di domisili," kata Donny Gahral, Jumat (15/5/2020).

Baca juga: Ada Warga Meninggal Terima Bansos, Istana Minta Pemda Perbarui Data

Untuk mengantisipasi hal tersebut, Donny Gahral meminta pemerintah daerah (Pemda) memperbarui dan memperbaiki data masyarakat pemerintah bansos, sehingga penyaluran bansos dapat tepat sasaran.

"Ini harus segera diperbaiki karena kita tidak boleh salah sasaran. Kita harus berikan kepada yang berhak,” ujar Donny Gahral.

Untuk perbarui dan perbaikan data warga penerima bansos, Donny Gahral meminta Dinas Sosial (Dinsos) di daerah agar melibatkan pengurus RT dan RW bekerja sama dengan Camat dalam melakukan pendataan kembali.

Seperti yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, yang memberdayakan RT dan RW untuk melakukan pendataan warga penerima bansos.

"Dinsos itu harus turun ke bawah atau memberdayakan RT RW lurah camat supaya data itu diperbaiki. Seperti Kabupaten Banyuwangi bagus sekali data Bansos dibuka ke publik itu, publik bisa lihat itu, 'oh nama saya, ini kok data orang miskin nggak masuk,' tinggal diperiksa secara terbuka oleh masyarakat. Saya kira itu langkah yang baik. Jadi tidak hanya disimpan aparat pemerintah di bawah,” jelas Donny Gahral.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan, Rakyat Dinilai Ambyar

Pemerintah telah menetapkan Perpres 64/2020 yang mengatur mengenai penyesuaian besaran iuran peserta Program JKN-KIS

POLITIK | 15 Mei 2020

Politisasi Bansos, Mendagri Harus Larang Simbol Politik Individu

Perludem meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian agar mengeluarkan peraturan tegas melarang penggunaan simbol individu dalam distribusi bansos

POLITIK | 15 Mei 2020

Politisasi Bansos Cermin Kepala Daerah Berkualitas Rendah

politisasi bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat yang terdampak Covid-19 adalah cermin kepala daerah yang berkualitas rendah

POLITIK | 15 Mei 2020

Jalankan Instruksi AHY, Michael Wattimena Bagikan 10 Ton Beras

Ketua Umum PD Agus Harimurti Yudhoyono telah mengeluarkan instruks untuk melakukan kegiatan "Gerakan Nasional Partai Demokrat Peduli dan Berbagi"

POLITIK | 14 Mei 2020

Virus Covid-19 Tak Pandang Usia, Lebih Aman Work From Home

Anggota DPR dari Fraksi Nasdem, Fauzi Amro, meminta agar Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 untuk menghentikan kebijakan pelonggaran transportasi

POLITIK | 14 Mei 2020

PPP: Tinjau Ulang Rencana Pelonggaran Aktivitas

Achmad Baidowi mengingatkan pemerintah bahwa penderita corona paling banyak justru di usia 45 tahun ke bawah.

POLITIK | 14 Mei 2020

Penolak Kenaikan Iuran BPJS Punya Sejarah Sebagai Haters Jokowi

Keputusan Pemerintah mengeluarkan Perpres 64/2020 tentang kenaikan iuran peserta BPJS Kesehatan mulai 1 Juli 2020 ditolak oleh sejumlah legislator

POLITIK | 14 Mei 2020

Komisi VI Apresiasi Terobosan Menteri BUMN Soal Produksi Alkes Lokal

Komisi VI mengapresiasi upaya yang dilakukan Menteri BUMN meningkatkan produksi alkes serta obat-obatan dalam negeri.

POLITIK | 14 Mei 2020

Wacana Kembali Bekerja, ASN Tetap Work From Home

Wacana warga berusia 45 tahun ke bawah kembali bekerja belum diatur dalam keputusan. Aparatur Sipil Negara (ASN) tetap work from home (WFH).

POLITIK | 13 Mei 2020

Ketua MPR Ingatkan Kepala Daerah Kunci Suksesnya PP 23/2020

Berhasil tidaknya pelaksanaan PSBB, sangat tergantung dengan kinerja para kepala daerah.

POLITIK | 13 Mei 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS