Nasdem Minta Pemerintah Kaji Ulang Kenaikan Iuran BPJSK

Nasdem Minta Pemerintah Kaji Ulang Kenaikan Iuran BPJSK
BPJS Kesehatan. (Foto: Antara)
Yeremia Sukoyo / WM Jumat, 15 Mei 2020 | 08:29 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah kembali memutuskan menaikan iuran BPJS Kesehatan melalui Peraturan Presiden (Perpres) 64/2020 tentang jaminan kesehatan. Sebelumnya melalui Perpres 75/2019 sudah dinyatakan batal melalui keputusan Mahkamah Agung (MA).

Menanggapi kondisi ini, Anggota Komisi IX DPR Fraksi Partai Nasdem, Sri Wulan menilai, kenaikan Iuran BPJS Kesehatan dirasa kurang tepat waktunya. Mengingat hingga saat ini warga tengah kesulitan ekonomi sebagai akibat dari pandemi Covid-19

Menurutnya, kenaikan Iuran BPJS Kesehatan  sangat mungkin dilakukan setelah situasi kembali normal namun tentunya juga harus diawali dengan perbaikan tata kelola BPJS Kesehatan terlebih dahulu.

"Kenaikan iuran BPJS ini kurang sensitif, sebaiknya dikaji ulang. Kita lihat situasinya, 2,8 juta pekerja terancam PHK. Angka pengangguran diprediksi akan meningkat. Belum lagi usaha-usaha kecil penopang ekonomi warga juga terdampak Covid-19," kata Sri Wulan, dalam keterangannya, Jumat (15/5/2020), di Jakarta.

Dikatakan, kalau pemerintah saja mengatakan bahwa ekonomi baru akan kemungkinan mulai pulih pada tahun 2021, maka perkiraan yang sama seharusnya dipakai juga sebelum menaikan iuran BPJS.

Dirinya mengingatkan, dengan menetapkan kenaikan Iuran BPJS, bukan hanya warga yang akan mengalami dampaknya. APBN yang selama ini menanggung subsidi iuran juga akan mengalami dampaknya.

Naiknya jumlah pengangguran dan warga miskin otomatis harus di tanggung oleh pemerintah, karena ini berkaitan dengan hak warga negara yang harus dilindungi Undang-undang.

"Kita lihat postur ABPN 2020 dan 2021 saja sudah harus disesuaikan dengan kondisi pandemi dan pertumbuhan ekonomi paska pandemi. Anggaran belanja sudah digeser kesana-kemari. Benar-benar harus dipertimbangkan dampak kenaikan iuran BPJS ini terhadap APBN, agar defisit anggaran kita tidak berbahaya," ucapnya.

Menurutnya, putusan MA soal pembatalan Iuran BPJS yang terdapat pesan tegas bahwa kenaikan iuran harus mempertimbangkan aspek yuridis, sosiologis dan filosofis dari adanya Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Aspek tersebut, menurut Sri Wulan, masih belum berubah dan harus tetap menjadi patokan kebijakan pemerintah. Merujuk putusan MA, warga tidak boleh dibebankan dengan kenaikan iuran akibat kesalahan pengelolaan BPJS.

Menurutnya, Putusan MA yang membatalkan kenaikan iuran BPJS itu memberi dua catatan serius. Pertama, tidak berfungsinya Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) untuk merumuskan kebijakan umum dan singkronisasi penyelenggaraan SJSN.

Kedua, kesalahan dan kecurangan dalam pengelolaan dan pelaksanaan program jaminan sosial. Di sisi lain terkait rencana pengelola BPJS dan pemerintah untuk merumuskan dan melaksanakan perbaikannya juga belum diketahui.

Sri Wulan menekankan, kenaikan iuran BPJS dalam situasi penurunan ekonomi akibat pandemi covid-19 bisa menjadi bola liar di publik. Upaya pemerintah untuk menghalau dampak lanjutan dari penurunan ekonomi yang tajam akibat pandemi lewat berbagai insentif bisa terancam gagal.

"Sebaiknya pemerintah kaji ulang dan tunda pemberlakuan kenaikan iuran BPJS. Kesalahan dan kecurangan pengelola sebagaimana putusan MA harus lebih dulu diperiksa mendalam," katanya



Sumber: BeritaSatu.com