Politisasi Bansos Menunjukkan Etika Pejabat yang Rendah
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Politisasi Bansos Menunjukkan Etika Pejabat yang Rendah

Jumat, 15 Mei 2020 | 15:42 WIB
Oleh : Robert Wardy / WM

Jakarta, Beritasatu.com – Koordinator Lingkar Masyarakat Madani Indonesia (Lima) Ray Rangkuti menilai, politisasi bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat akibat wabah virus corona atau Covid-19 menunjukkan rendahnya etika pejabat negara. Perbuatan seperti itu secara moral tidak dibenarkan.

“Dana bansos itu dana negara. Dana negara itu adalah hasil pajak dari warga negara,” kata Ray, di Jakarta, Jumat (15/5).

Ia menjelaskan, jika ada pejabat membagikan bansos lalu menempelkan wajah atau simbol lain yang berkaitan dengan dirinya, adalah perbuatan yang tidak terpuji. Perbuatan itu seperti itu menipu rakyat seolah-olah dia dermawan. Padahal menggunakan uang negara, tetapi menumpang popularitas dari dana publik.

Dia menyebut, masalah seperti ini tidak ada solusi dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Hal itu karena prinsip pendekatan atau penyelesaian kasus di Bawaslu bergantung waktu. Bawaslu tidak bisa memproses berbagai praktik politisasi bansos seperti sekarang ini karena tahapan pilkada sedang ditunda. KPU belum membuka lagi kapan kelanjutan dari empat tahapan yang ditunda akibat Covid-19.

“Akan mudah mencari tahu jawaban Bawaslu yang akan berkutat pada soal waktu pilkada yang belum masuk tahapan. Inilah masalah klasiknya. Kita membuat organ pengawas yang tetap selama 5 tahunan, tapi mereka bekerja sesuai per jadwal. Uang negara habis untuk membiayai organ negara per lima tahun untuk kerja dengan waktu terbatas. Paling jauh Bawaslu hanya akan mengimbau. Sesuatu yang klasik,” tutur Ray.

Modal Elektoral

Di tempat terpisah, peneliti dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lusius Karus berpendapat, penyalauran bansos kepada masyarakat yang terdampak akibat pandemi virus corona atau Covid-19 saat menjelang Pilkada 2020 menjadi modal elektoral para petahana atau incumbent.

Para petahana akan melakukan berbagai cara agar mereka mendapat simpati dari masyarakat dengan penyaluran bansos tersebut.

“Calon kepala daerah petahana merupakan pihak yang paling mungkin bisa menyalahgunakan bansos. Itu untuk kepentingan elektoral walaupun tahapan penetapan calon belum juga terjadi,” kata Lusius.

Ia melihat, para petahana menjadikan masa penanganan pandemi Covid-19 sebagai medan strategis untuk memperlihatkan kepeduliannya terhadap rakyat. Padahal kepedulian itu secara pribadi dilakukan untuk kepentingan mempersiapkan kontestasi pilkada.

“Calon kepala daerah petahana dengan reputasi kepemimpinan yang buruk akan memanfaatkan betul momentum bansos. Dia ingin memperbaiki citra kepemimpinannya agar membangkitkan harapan dan kepercayaan pemilih menjelang pelaksanaan pilkada,” tutur Lusius.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BERITA LAINNYA

Survei: Elektabilitas PDIP-PSI Unggul di DKI, PKS Terancam

Lembaga survei Jakarta Research Center (JRC) menyebutkan, elektabilitas PDIP dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menduduki posisi teratas di DKI Jakarta

POLITIK | 18 September 2021

Analis KSP Usul Periode Jabatan DPR Dibatasi

Menurut Karyudi, jika eksekutif periode jabatannya sudah dibatasi hanya sampai dua periode, mengapa tidak dengan legislatif yakni DPR/DPRD juga demikian.

POLITIK | 18 September 2021

Imelda Sari Klaim Kinerja Anggota DPR dari Demokrat Efektif Serap Aspirasi

Politikus Partai Demokrat, Imelda Sari mengeklaim kinerja anggota DPR dari Fraksi Demokrat efektif, terutama dalam menyerap aspirasi masyarakat.

POLITIK | 18 September 2021

Jufry Lumintang Beberkan Syarat UMKM Bangkit Lebih Cepat

Menurut Jufri terdapat dua syarat agar UMKM dapat kembali segera bangkit setelah kasus aktif Covid-19 menurun selama beberapa pekan terakhir.

POLITIK | 18 September 2021

Ahmad Riza Patria Bakal Jadi Kuda Hitam di Pilgub DKI 2024

Survei JRC menyebutkan, Risma, Anies Baswedan, dan Ahmad Riza Patria bakal bersaing di Pilgub DKI 2024 namun Ariza dipredikasi jadi kuda hitam

POLITIK | 18 September 2021

Formappi Apresiasi Krisdayanti Beberkan Gaji Anggota DPR

Peneliti Formappi, Lucius Karus mengapresiasi Anggota DPR dari Fraksi PDIP, Krisdayanti yang membeberkan gaji anggota DPR senilai ratusan juta rupiah.

POLITIK | 18 September 2021

Masinton Bantah Krisdayanti Ditegur Fraksi PDIP Soal Blak-blakan Gaji Anggota DPR

Anggota DPR dari Fraksi PDIP, Masinton Pasaribu membantah fraksinya menegur Krisdayanti yang blak-blakan soal gaji anggota DPR. Fraksi PDIP justru apresiasi.

POLITIK | 18 September 2021

PSI: Berkinerja Buruk, Tunjangan DPR Seharusnya Dipotong

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengaku sudah lama mempertanyakan banyaknya tunjangan yang diterima oleh anggota DPR RI.

POLITIK | 18 September 2021

Pengamat: Pengerahan Massa AHY di PTUN Adalah Tindakan Primitif

Menurut Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Emas pengerahan massa AHY ke PTUN merupakan tindakan yang primitif.

POLITIK | 18 September 2021

MPR: Tak Perlu Khawatir Berlebih Terkait Amendemen UUD 1945

Ketua MPR, Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengatakan tak perlu ada kekhawatiran berlebihan terkait amendemen UUD 1945 terbatas untuk menghadirkan PPHN.

POLITIK | 17 September 2021


TAG POPULER

# Muhammad Kece


# Sonny Tulung


# Vaksinasi Covid-19


# Ideologi Transnasional


# Lucinta Luna



TERKINI
Polisi di Mandailing Natal Dipukul 2 Pengedar Ganja

Polisi di Mandailing Natal Dipukul 2 Pengedar Ganja

NASIONAL | 9 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings