Kebijakan Pelonggaran Transportasi Perlu Dievaluasi
Logo BeritaSatu

Kebijakan Pelonggaran Transportasi Perlu Dievaluasi

Jumat, 15 Mei 2020 | 16:23 WIB
Oleh : Markus Junianto Sihaloho / WM

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua MPR Bambang Soesatyo menyatakan, pihaknya menilai perlunya evaluasi kebijakan relaksasi perjalanan oleh Kementerian Perhubungan (Kemhub). Sebab akibat kebijakan itu, terjadi peristiwa penumpukan antrean penumpang di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta, yang menunjukkan tidak adanya sikap jaga jarak sosial di kala pandemi Covid-19.

Yang pertama perlu dilakukan, menurut pria yang akrab disapa Bamsoet itu, pemerintah melakukan penyelidikan atas kejadian penumpukan penumpang tersebut. Sebab walaupun maskapai sudah diizinkan untuk kembali beroperasi, namun tetap masih harus menerapkan protokol keamanan dan kesehatan Covid-19.

"Yang kedua, Kemhub harus memperbaiki manajamen dan mengevaluasi kebijakan relaksasi tersebut. Agar kebijakan tersebut dapat diterapkan tetap dengan prosedur keamanan Covid-19," kata Bamsoet, Jumat (15/5/2020).

Kemhub juga harus memastikan negara bisa melaksanakan pengawasan yang intensif di setiap wilayah yang diberlakukan kebijakan relaksasi tersebut.

Di sisi lain, seluruh pihak moda transportasi, baik darat, laut, dan udara, wajib menerapkan Peraturan Menteri Perhubungan 18/2020 tentang Pengendalian Transportasi dalam rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19. Yang intinya disiplin melakukan penerapan jaga jarak fisik dan memastikan kapasitas tempat duduk sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam peraturan yang berlaku.

"Pemerintah juga perlu memastikan keselamatan penerbangan dan kesehatan seluruh petugas moda transportasi. Baik sopir bis, kondektur, hingga awak pesawat yang bertugas. Mereka harus sudah melakukan rapid test dengan hasil negatif," katanya.

Anggota Komisi V DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Irwan menyatakan, pihaknya sangat menyesalkan terjadinya penumpukan punumpang di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, menyusul pelonggaran tranportasi umum di saat PSBB.

Menurutnya, pemerintah sebaiknya mengutamakan keselamatan masyarakat, dengan konsisten menerapkan physical distancing. Dengan relaksasi, pihaknya menganggap pemerintah saat ini lebih mengutamakan keselamatan kekuasaan dan ekonomi di dalam negeri namun mengesampingkan keselamatan rakyat.

"Pemerintah sebaiknya mmenguatkan PSBB. Tak boleh mengeluarkan kebijakan yang keliru seperti saat ini dengan melonggarkan transportasi umum. Saya minta secara tegas, cabut surat edaran sampai dengan kita melewati puncak kurva dan cenderung turun, baru kita longgarkan," kata Irwan.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BERITA LAINNYA

Mahfud MD dan Tito Bahas Simulasi Jadwal Pemilu dan Pilkada Serentak 2024

Menko Polhukam Mahfud MD dan Mendagri Tito Karnavian rapat koordinasi membahas simulasi tanggal Pemilu dan Pilkada serentak 2024.

POLITIK | 23 September 2021

Yusril Siapkan Argumen Gugat AD/ART Partai Demokrat ke MA

Yusril Ihza Mahendra telah menyiapkan argumenn untuk mengajukan uji materi terkait AD/ART Partai Demokrat ke Mahkamah Agung (MA).

POLITIK | 23 September 2021

Puan: Antisipasi Lonjakan Covid-19 pada Akhir Tahun, Percepat Vaksinasi

Puan Maharani mengingatkan pemerintah untuk mempercepat pelaksanaan program vaksinasi untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan penularan Covid-19

POLITIK | 23 September 2021

IKA PMII Harap Muktamar Ke-34 NU Pertimbangkan Kondisi Objektif Bangsa

Ahmad Muqowam menyatakan, Munas Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (NU) harus mempertimbangkan kondisi objektif bangsa

POLITIK | 23 September 2021

Gerindra dan Muhammadiyah Komitmen Jaga Persatuan dan Kedaulatan Bangsa

Gerindra-Muhammadiyah menegaskan komitmen untuk menjaga persatuan serta kedaulatan bangsa.

POLITIK | 23 September 2021

Bawaslu Rekomendasikan Regulasi Kampanye Virtual

Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar merekomendasikan regulasi kampanye virtual.

POLITIK | 23 September 2021

MIPI Usulkan Penerapan E-Voting

MIPI menilai e-voting menjadi salah satu cara agar pelaksanaan pesta demokrasi tidak terhambat situasi pandemi Covid-19.

POLITIK | 23 September 2021

Penting, Kepastian Tanggal Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024

Kepastian tanggal pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 dinilai penting untuk segera ditetapkan.

POLITIK | 23 September 2021

Inovasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 Terkendala Regulasi

Inovasi penyelenggaraan pemilu selama ini dinilai kerap terkendala regulasi kepemiluan.

POLITIK | 23 September 2021

KPU Diminta Minimalisasi Anggaran Pemilu 2024

Komisi II DPR mendorong Komisi Pemilihan Umum (KPU) meminimalisasi anggaran Pemilu 2024.

POLITIK | 23 September 2021


TAG POPULER

# PON Papua


# Tukul Arwana


# Toko Obat Ilegal


# Piala Sudirman


# Suap Pejabat Pajak



TERKINI
Akhmad Lafranta Siregar Terpilih Pimpin Kadin Jakarta Selatan

Akhmad Lafranta Siregar Terpilih Pimpin Kadin Jakarta Selatan

MEGAPOLITAN | 6 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings