Perludem Sebut Dua Alasan Parpol Ingin Pilkada Digelar Desember 2020

Perludem Sebut Dua Alasan Parpol Ingin Pilkada Digelar Desember 2020
Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini. (Foto: Beritasatu.com)
Robertus Wardi / JAS Senin, 18 Mei 2020 | 17:23 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menyebut ada dua alasan mengapa partai politik (parpol) menginginkan pilkada serentak tetap digelar pada Desember 2020, di tengah wabah virus Corona atau Covid-19. Pertama, memanfaatkan efek petahana atau incumbent.

“Ada insentif petahana yang ingin didapat. Memelihara ingatan dan keterhubungan dengan kepemimpinan yang sedang berkuasa dari segi impresi politik, sosial, dan psikologis,” kata Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini dalam diskusi bertema "Buru-buru Melaksanakan Pilkada untuk (si) apa?" di Jakarta, Senin (18/5/2020).

Alasan kedua, lanjut Titi, adalah ketidakyakinan parpol jika pelaksanaan Pilkada digelar 2021. Mereka khawatir tidak berdampak positif pada petahana dan parpol, karena banyak kepala daerah akan berakhir jabatannya pada Februari 2021.

"Nanti khawatir penjabat yang dipilih mengisi kekosongan kepala daerah, akan merugikan partai nonpenguasa," jelas Titi Anggraini.

Dia menyebut risiko pelaksanaan pilkada di tengah pandemi sangat besar mulai dari kesehatan, ekonomi, sosial hingga berpengaruh negatif terhadap mutu demokrasi. Indonesia bukan Korea Selatan atau Jerman yang mampu menggelar pemilu bersamaan dengan penanggulangan virus corona.

Kedua negara itu, berhasil karena memiliki banyak instrumen pendukung seperti semua pihak menerapkan protokol kesehatan, dukungan biaya tambahan dan ketersediaan teknologi yang tepat di tengah bencana nonalam seperti ini.

Dia menyarankan pemerintah dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar mengkaji ulang tanggal 9 Desember sebagai waktu pilkada di 270 daerah. KPU harus berani membuat keputusan untuk menunda pelaksanaan pilkada pada Desember 2020.

"KPU harus mandiri, percaya diri sesuai kapasitas dan kompetensi yang ada padanya. Harus berani membuat keputusan untuk menunda bila memang Desember 2020 tidak memadai untuk pelaksanaan Pilkada," tutur Titi Anggraini.

Sementara peneliti Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Arya Fernandes, menilai petahana memiliki kesempatan yang lebih besar dalam menarik perhatian pemilih jika Pilkada digelar bulan Desember. Hal itu terjadi saat sedang menyalurkan program bantuan sosial di tengah pandemi.

"Penyaluran bansos bisa menjadi kompetisi yang tidak fair, terutama bagi penantang karena mereka tidak ada akses terhadap distribusi bantuan," kata Arya.

Meski demikian, dia juga mengingatkan masyarakat akan melihat kinerja calon petahana dalam penanganan Covid-19 di daerahnya masing-masing, apakah termasuk cepat atau lambat. Kondisi tersebut sangat mempengaruhi perolehan suara dari calon petahanan saat Pilkada 2020 nanti. 

 



Sumber: BeritaSatu.com