Pemerintah Diminta Bantu Pers yang Terdampak Covid-19
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Pemerintah Diminta Bantu Pers yang Terdampak Covid-19

Senin, 18 Mei 2020 | 19:03 WIB
Oleh : Carlos KY Paath / AMA

Jakarta, Beritasatu.com - Anggota Komisi I DRR Sukamta menegaskan, pemerintah sepatutnya memberikan perhatian dan membantu usaha pers yang juga ikut terdampak pandemi Covid-19. Tujuannya agar pers mampu bertahan dan terus produktif dalam membantu pemerintah melakukan diseminasi informasi Covid-19 kepada masyarakat.

"Pers ini punya peran penting dalam pandemi COVID-19 mulai dari diseminasi informasi, edukasi kepada masyarakat hingga perang melawan hoax. Tanpa bantuan pers, berbagai informasi pemerintah tidak akan sampai ke masyarakat luas," kata Sukamta, Senin (18/5/2020).

Sukamta pun menyebut, "Pemerintah harus membantu usaha pers yang terdiri dari perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita. Sebagian usaha pers ini sebelum pandemi datang sudah kesulitan karena adanya perubahan perilaku masyarakat dalam mengkonsumsi informasi lewat media elektronik. Saat pandemi datang, kondisi semakin berat."

Sukamta menuturkan, sebagaimana skema pemerintah untuk membantu UMKM dan dunia usaha, langkah serupa perlu diterapkan untuk usaha pers. Pemerintah bisa berikan relaksasi pajak hingga mengajak usaha pers dalam kerjasama penyampaian informasi mengenai program, aktivitas dan hal lain terkait Covid-19.

"Tentunya Segala hal bantuan terhadap pers harus tetap memperhatikan asas ketaatan hukum dan kepatutan masyarakat," ucap wakil ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera tersebut.

Meski begitu Sukamta mengingatkan bahwa bantuan terhadap usaha pers jangan sampai membuat pers menjadi tumpul, hilang daya kritis terhadap pemerintah. Dalam kondisi krisis akibat pandemi seperti ini menurut Sukamta peluang penyimpangan dari sisi kebijakan dan anggaran semakin besar akibat diskresi aturan yang dapat memicu moral hazard penyelenggara negara.

Di sini pers punya peran penting menjadi saluran masyarakat untuk ikut mengkritisi kebijakan yang menyimpang. Mengingat pers sebagai pilar keempat dari demokrasi harus bisa menjaga independensi dengan pemerintah dengan tetap mengedepankan kode etik jurnalistik.

"Kita tahu selama masa pandemi Covid-19 pers telah banyak berperan dalam membangun kesadaran publik untuk melakukan physical dan social distancing. Namun demikian terkadang pers hanya menyambungkan suara dari pemerintah tanpa memberikan pembanding yang kuat. Khususnya konten media straight news yang mungkin lebih banyak digemari masyarakat dan itu menguntungkan bagi media. Tentu akan kita harap pers juga menyajikan konten-konten berita yang mengupas secara mendalam sehingga punya nilai edukasi yang bermanfaat ke publik," demikian Sukamta.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Suara Pembaruan


BERITA LAINNYA

Survei: Elektabilitas PDIP-PSI Unggul di DKI, PKS Terancam

Lembaga survei Jakarta Research Center (JRC) menyebutkan, elektabilitas PDIP dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menduduki posisi teratas di DKI Jakarta

POLITIK | 18 September 2021

Analis KSP Usul Periode Jabatan DPR Dibatasi

Menurut Karyudi, jika eksekutif periode jabatannya sudah dibatasi hanya sampai dua periode, mengapa tidak dengan legislatif yakni DPR/DPRD juga demikian.

POLITIK | 18 September 2021

Imelda Sari Klaim Kinerja Anggota DPR dari Demokrat Efektif Serap Aspirasi

Politikus Partai Demokrat, Imelda Sari mengeklaim kinerja anggota DPR dari Fraksi Demokrat efektif, terutama dalam menyerap aspirasi masyarakat.

POLITIK | 18 September 2021

Jufry Lumintang Beberkan Syarat UMKM Bangkit Lebih Cepat

Menurut Jufri terdapat dua syarat agar UMKM dapat kembali segera bangkit setelah kasus aktif Covid-19 menurun selama beberapa pekan terakhir.

POLITIK | 18 September 2021

Ahmad Riza Patria Bakal Jadi Kuda Hitam di Pilgub DKI 2024

Survei JRC menyebutkan, Risma, Anies Baswedan, dan Ahmad Riza Patria bakal bersaing di Pilgub DKI 2024 namun Ariza dipredikasi jadi kuda hitam

POLITIK | 18 September 2021

Formappi Apresiasi Krisdayanti Beberkan Gaji Anggota DPR

Peneliti Formappi, Lucius Karus mengapresiasi Anggota DPR dari Fraksi PDIP, Krisdayanti yang membeberkan gaji anggota DPR senilai ratusan juta rupiah.

POLITIK | 18 September 2021

Masinton Bantah Krisdayanti Ditegur Fraksi PDIP Soal Blak-blakan Gaji Anggota DPR

Anggota DPR dari Fraksi PDIP, Masinton Pasaribu membantah fraksinya menegur Krisdayanti yang blak-blakan soal gaji anggota DPR. Fraksi PDIP justru apresiasi.

POLITIK | 18 September 2021

PSI: Berkinerja Buruk, Tunjangan DPR Seharusnya Dipotong

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengaku sudah lama mempertanyakan banyaknya tunjangan yang diterima oleh anggota DPR RI.

POLITIK | 18 September 2021

Pengamat: Pengerahan Massa AHY di PTUN Adalah Tindakan Primitif

Menurut Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Emas pengerahan massa AHY ke PTUN merupakan tindakan yang primitif.

POLITIK | 18 September 2021

MPR: Tak Perlu Khawatir Berlebih Terkait Amendemen UUD 1945

Ketua MPR, Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengatakan tak perlu ada kekhawatiran berlebihan terkait amendemen UUD 1945 terbatas untuk menghadirkan PPHN.

POLITIK | 17 September 2021


TAG POPULER

# Muhammad Kece


# Sonny Tulung


# Vaksinasi Covid-19


# Ideologi Transnasional


# Lucinta Luna



TERKINI
Taliban Ganti Kementerian Wanita Jadi Kementerian Pembinaan

Taliban Ganti Kementerian Wanita Jadi Kementerian Pembinaan

DUNIA | 3 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings