DPR: Kaji Ulang Keputusan Pilkada 2020
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

DPR: Kaji Ulang Keputusan Pilkada 2020

Senin, 18 Mei 2020 | 15:25 WIB
Oleh : Markus Junianto Sihaloho / WM

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi II DPR mengajak pemerintah untuk kembali meninjau ulang keputusan sebelumnya untuk melaksanakan Pilkada 2020 pada Desember mendatang. Sebab disadari sepenuhnya bahwa pandemi Covid-19 masih mengancam sehingga tahapan Pilkada Serentak 2020 itu terpaksa harus diundur kembali.

Ketua Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia mengatakan, pihaknya terpaksa meminta izin ke pimpinan dewan untuk melaksanakan rapat di tengah masa reses. Komisi yang membidangi isu pemerintahan dalam negeri itu ingin mengajak stakeholder pemerintahan terkait membahas pelaksanaan pilkada serentak.

Semua berawal karena kesepekatan pemerintah, KPU, dan DPR yang awalnya memundurkan pilkada ke Desember. Itu berarti persiapan harus dimulai Juni. Masalahnya, pandemi Covid-19 ternyata belum selesai, sehingga memaksakan tahapan pilkada dilaksanakan berarti harus dengan resiko penularan virus tersebut.

"Kami akan rapat dengan Mendagri dan KPU untuk membahas tahapan itu," kata Ahmad Doli Kurnia, Senin (18/5/2020).

Wakil Ketua Komisi II DPR, Saan Mustopa menyatakan bahwa saat ini muncul wacana agar pilkada dilaksanakan secara online. Itu tentu saja demi menghindari kerumunan yang berpotensi tinggi menjadi wahana penularan Covid-19.

Masalahnya, Indonesia belum memiliki aturan teknis mengenai pemungutan suara secara online. Termasuk bagaimana melakukan proses rekapitulasi suara secara online, yang sesuai dengan prinsip pemilu di Indonesia.

Untuk saat ini, Saan mengatakan DPR, pemerintah dan penyelenggara pemilu masih berpedoman pada Perppu 2/2020 soal Pelaksanaan Pilkada. Maka kalaupun akan ada perubahan, paling mungkin dengan memunculkan sebuah Perppu yang baru.

"Sampai hari ini kita belum membicarakannya," kata Saan.

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Komaruddin Watubun mengatakan, pihaknya memang sedang mempertimbangkan kondisi yang ada. Disadari sepenuhnya bahwa memaksakan pilkada serentak pada tahun ini akan sangat tidak ideal. Sebab Pemerintah belum punya data medis yang memastikan kapan terjadinya penurunan puncak pandemi Covid-19. Kondisi itu juga terjadi di seluruh pemerintahan di dunia.

"Sekalipun pelaksanaan pilkada digelar dengan mengikuti protokol kesehatan, potensi penyebaran virus corona tetap tinggi. Sebab, tingkat kedisiplinan masyarakat masih rendah," kata Komaruddin.

Sebagai contoh, di tengah larangan mudik, banyak warga yang nekat melaksanakan mudik melalui jalur tikus. Nah jika dengan tingkat kedisiplinan demikian, namun pilkada tetap dilaksanakan, maka kemungkinan Covid-19 akan makin meluas.

Maka itulah Komaruddin mengatakan, pihaknya sangat bisa memahami jika banyak pihak yang mendorong agar pilkada serentak dibatalkan pada tahun ini.

"Kalau ada yang nolak Pilkada tahun ini, jangan saling curiga satu sama lain hanya untuk mempertahankan kekuasaan, ini jelas persoalan kepedulian dampak dan resiko jika dilaksanakan saat penyebaran pandemi masih tinggi," kata Komaruddin.

Dia juga meminta agar sikap sejumlah calon kepala daerah yang berencana mundur karena pilkada digelar Desember, untuk diapresiasi.

"Kalau mereka punya hitung-hitungan mundur karena kepentingan rakyat, itu patut diangkat jempol. Karena bagi saya, mereka memperjuangkan hal-hal yang subtansi dan rasional," katanya.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Kepala Daerah Diminta Lebih Perhatikan Sektor Sosial dan Ekonomi

Ketua MPR Bambang Soesatyo meminta agar para kepala daerah segera memberi perhatian terhadap dampak pandemi Covid-19 di sektor sosial dan perekonomian

POLITIK | 18 Mei 2020

Pemerintah Diminta Bantu Pers yang Terdampak Covid-19

Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PKS Sukamta meminta pemerintah membantu pers yang terdampak Covid-19.

POLITIK | 18 Mei 2020

Perludem Sebut Dua Alasan Parpol Ingin Pilkada Digelar Desember 2020

Perludem menyebut ada dua alasan mengapa partai politik (parpol) menginginkan pilkada serentak tetap digelar pada Desember 2020.

POLITIK | 18 Mei 2020

Penanganan Covid-19 Terseret Kepentingan Politik

Penanganan pandemi Covid-19 masih belum meninggalkan kepentingan politik.

POLITIK | 17 Mei 2020

Perppu Pilkada Dibahas di Masa Sidang IV

Pembukaan masa sidang rencananya dimulai 15 Juni 2020.

POLITIK | 17 Mei 2020

Tahapan Pilkada Ditunda, Bawaslu Tidak Bisa Tindak Politisasi Bansos

Bawaslu mengaku belum bisa menindak berbagai praktik politisasi bansos yang dilakukan oleh sejumlah bakal calon kepala daerah yang akan maju Pilkada 2020

POLITIK | 15 Mei 2020

Rebut Simpatik Rakyat lewat Bansos Covid-19 Sangat Tidak Bermoral

Jeirry Sumampow menilai, upaya para petahana merebut simpatik rakyat dalam program bansos merupakan tindakan tak bermoral

POLITIK | 15 Mei 2020

Kebijakan Pelonggaran Transportasi Perlu Dievaluasi

Ketua MPR Bambang Soesatyo menyatakan, perlunya evaluasi kebijakan relaksasi perjalanan oleh Kementerian Perhubungan (Kemhub)

POLITIK | 15 Mei 2020

Kinerja Ekonomi Naik Saat Pandemi Covid-19, Gerindra Puji Airlangga Hartarto

Waketum Partai Gerindra Arief Puyuono memuji kinerja ekonomi pemerintahan yang dipiloti oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.

POLITIK | 15 Mei 2020

Upaya Pemulihan Ekonomi, Legislator Kritik KSSK 'Cuci Tangan'

Perppu 1/2020 menjadi UU maka pemerintah sudah mendapatkan dasar hukum untuk mencari pendanaan untuk menyelamatkan ekonomi yang melambat akibat Covid-19

POLITIK | 15 Mei 2020


BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS