Publik Diminta Tak Persoalkan Kepala Daerah Bagikan Bansos

Publik Diminta Tak Persoalkan Kepala Daerah Bagikan Bansos
Gubernur Jateng Ganjar Pranowo ketika membagikan paket sembako bagi buruh yang di PHK dan dirumahkan, Semarang, Jumat (1/5/2020). (Foto: Istimewa)
Carlos KY Paath / WM Senin, 18 Mei 2020 | 15:27 WIB

 

Jakarta, Beritasatu.com - Anggota DPR Arteria Dahlan meminta publik tidak lagi mempersoalkan apabila kepala daerah ikut membagikan bantuan sosial (bansos). Sebab bansos itu untuk membantu masyarakat di tengah pandemi Covid-19.

Arteria juga menegaskan, sudah ada aturan mengenai kewenangan kepala daerah dalam pembagian bansos. "Saya mengatakan ini bukan barang baru, tidak usah khawatir aturan mainnya juga sudah ada. Enggak ada masalah kepala daerah bagikan bansos sesuai kewenangan menjalankan fungsi pemerintah," kata Arteria, Senin (18/5/2020).

Menurut Arteria, hal yang dilarang yaitu bansos kementerian, tetapi diklaim pemberian pribadi kepala daerah. Arteria menjelaskan UU 10/2016 terkait pemilihan kepala daerah (pilkada) secara tegas melarang kepala daerah menyalahgunakan kekuasaan.

"Sudah jelas. Enggak usah berpolemik. Kita punya UU Pilkada Pasal 71 ayat 3. Gubernur, bupati, wali kota dilarang mengunakan kewenangan atau program dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon dalam waktu 6 sebelum penetapan calon sampai penetapan calon," ucap politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tersebut.

Pengamat politik Rocky Gerung menilai, karut-marut penyaluran dan politisasi bansos saat ini dipicu oleh ketidakjelasan pemerintah terkait konsep bansos. Jika bersumber dari APBN atau APBD, lanjut Rocky, maka seharusnya tegas disebut jaminan sosial, bukan bansos.

Tak heran penyaluran bansos kental pencitraan dilakukan sejumlah oknum kepala daerah yang hendak berkontestasi kembali dalam Pilkada Serentak 2020.

"Kalau rakyat itu dari awal diberi tahu bahwa ini bukan bansos. Ini adalah hak warga negara untuk memperoleh kembali pajak dia tuh, kan negara kesejahteraan begitu, enggak ada istilah bansos. Hak dia. Kalau politisi yang bagi nah itu namanya bansos karena dia bukan negara tuh," kata Rocky dalam diskusi diskusi daring "Bansos di Masa Pandemi: Bantuan Sosial atau Bantuan Politisi".

Meski begitu, Rocky justru tak mempermasalahkan ketidakjelasan konsep bansos saat ini. "Sebetulnya bupati, kepala daerah yang bagi-bagi segala macam ya enggak ada perkaranya disini. Ingatan publik pendek. Ringkas. Seringkas tas presiden. Buat apa dikasih stempel garuda, gambar presiden? Orang enggak peduli. Enggak ada yang ingat bahwa itu lambang kepresidenan. Rakyat butuh sembilan bahan pokok," kata Rocky.



Sumber: BeritaSatu.com