Pelibatan TNI Harus Sesuai UU Pemberantasan Terorisme
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Pelibatan TNI Harus Sesuai UU Pemberantasan Terorisme

Senin, 18 Mei 2020 | 19:36 WIB
Oleh : Fana F Suparman / WM

Jakarta, Beritasatu.com - Anggota Komisi III DPR, Wayan Sudirta mengaku memahami kekhawatiran sebagian kalangan dengan pelibatan TNI dalam penanggulangan terorisme sebagaimana diwacanakan dalam Rancangan Perpres tentang Tugas TNI dalam Mengatasi Aksi Terorisme. Namun, Sudirta meminta masyarakat tak perlu khawatir sepanjang pelibatan TNI dalam memberantas terorisme sesuai dengan amanat dari ketentuan Pasal 43I UU 5/2018 tentang Pemberantasan Tindak Terorisme. Apalagi, Sudirta mengingatkan, terorisme telah menjadi ancaman serius bagi kedaulatan Indonesia.

"Bagaimanapun juga, nyata di Indonesia bahwa terorisme sudah menjadi ancaman serius bagi kedaulatan bangsa dan negara," kata Sudirta dalam keterangan pers yang diterima di Jakarta, Senin (18/5/2020).

Soal kekhawatiran adanya tumpang tindih kewenangan dengan Polri dan BNPT dalam penanganan terorisme, Sudirta menegaskan, pelibatan TNI tentunya harus sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Ayat 2 huruf b angka 3 UU 34/2004 tentang TNI. Beleid itu mengatur mengenai 14 Operasi Militer Selain Perang (OMSP) yang menjadi tugas pokok dan fungsi (tupoksi) TNI.

"Dalam angka 3 ketentuan tentang OMSP disebutkan bahwa tugas pokok selain perang bagi TNI adalah mengatasi aksi terorisme. Untuk itu, agar tidak menimbulkan kekhawatiran dan polemik, maka harus diperjelas dalam perpres yang akan diterbitkan," kata Sudirta.

Sudirta membeberkan sejumlah hal yang harus diperjelas dalam perpres tersebut. Pertama, pelibatan militer dalam penanggulangan terorisme merupakan pilihan terakhir setelah instansi keamanan yang ada tidak cukup mampu untuk mengatasi terorisme atau terkait misi keamanan warga negara Indonesia yang disandera teroris di luar negeri. Seperti yang dilakukan pada pembebasan Pesawat Garuda di Bangkok pada tahun 1980-an, atau pembebasan sandera oleh teroris Abu Sayaf.

"Yang terpenting adalah mengatur jika eskalasi ancaman keamanan meningkat dan mengganggu kedaulatan negara, kemudian Presiden menetapkan status keadaan darurat militer,’’ papar Sudirta.

Kedua, Sudirta menyatakan, prinsip utama yang diatur dalam perpres menekankan pengerahan kekuatan militer dalam OMSP untuk mengatasi terorisme hanya bisa dilakukan jika ada keputusan politik Presiden.

Dengan demikian, Presiden sangat menentukan peran TNI dalam mengatasi terorisme, sehingga secara prinsip ini akan terkait dengan hak darurat (staatnoodsrect) yang dapat diambil Presiden.

Dipaparkan, konstitusi Indonesia mengatur staatnoodsrect dapat dilihat dalam dua aspek, yakni aspek obyektif dan aspek subyektif. Secara obyektif tertuang dalam pasal 12 UUD 1945 yang menyatakan bahwa Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibat keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang.

Secara subyektif, diatur dalam Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan dalam hal ihwal kegentingan memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti UU.

"Dalam konteks ini, kondisi bahaya yang diatur adalah merupakan staatnoodsrect dalam sisi subyektif, dimana TNI dapat terlibat dalam penanganan terorisme,’’ jelas Sudirta.

Ketiga, pelibatan TNI pada intinya bersifat sementara dalam menangani terorisme. Selain itu, akuntabilitas hukum dalam menangani terorisme sama seperti polisi.

"Di mana TNI harus tunduk pada mekanisme peradilan umum perihal pertanggungjawaban hukumnya, jika terjadi pelanggaran atau kesalahan," jelas Sudirta.

Sudirta mengingatkan, pembentukan perpres merupakan kewenangan Presiden secara administratif (implied power). Perpres adalah kewenangan untuk mengkonstruksikan sebuah kebijakan yang lebih detail oleh Presiden. Apalagi, UU 5/2018 memberi waktu setahun untuk melahirkan Peraturan Pelaksanaan.

Dalam kerangka itu, Sudirta meyakini Presiden akan menggunakan berbagai metode terutama metode yang bersifat demokratis dan partisipatif dengan mengajak semua pemangku kepentingan yang terlibat untuk ikut serta di dalam pembahasan.

"Sudah seharusnya ada upaya untuk membuat suatu regulasi untuk melengkapi UU 5/2018 tersebut. Dan upaya menyiapkan Rancangan Perpres merupakan bentuk tanggung jawab Pemerintah untuk mengantisipasi penanggulangan terorisme," katanya.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BERITA LAINNYA

Romo Benny: Pancasila Belum Terinternalisasi dalam Nilai Kehidupan

Antonius Benny Susetyo atau disapa Romo Benny menyatakan Pancasila belum terinternalisasi dalam nilai kehidupan.

POLITIK | 20 September 2021

Gus Jazil: Pancasila Merupakan Azimat yang Ditemukan Pendiri Bangsa

Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid atau disapa Gus Jazil menyebut Pancasila merupakan azimat yang ditemukan para pendiri bangsa.

POLITIK | 20 September 2021

Teras Narang: Jangan Berhenti Membumikan Pancasila

Anggota MPR Agustin Teras Narang menegaskan upaya membumikan Pancasila tidak boleh berhenti.

POLITIK | 20 September 2021

Kode Inisiatif Usulkan 3 Tahapan Pemilu 2024 Diperpendek

Kode Inisiatif mengusulkan tiga tahapan Pemilu 2024 diperpendek untuk efektivitas dan efisiensi Pemilu.

POLITIK | 20 September 2021

Pemerintah RI Bantu US$ 200.000 untuk Penanganan Covid-19 di Myanmar

Pemerintah Republik Indonesia menyalurkan bantuan kemanusiaan sebesar U$ 200.000 kepada Myanmar untuk penanggulangan Covid-19.

NASIONAL | 20 September 2021

Bamsoet Kutuk Tindakan Biadab KKB terhadap Nakes di Papua

Ketua MPR Bambang Soesatyo atau yang disapa Bamsoet mengutuk keras serangan KKB terhadap nakes di Distrik Kiwirok, Papua.

POLITIK | 19 September 2021

KKB Serang Nakes di Papua, Politikus PKS: Bentuk Penghinaan terhadap Kemanusiaan

Politikus PKS Netty Prasetiyani Aher menyebut aksi kelompok kriminal bersenjata (KKB) menyerang tenaga kesehatan (nakes) di Distrik Kiwirok, Papua.

POLITIK | 19 September 2021

Haji Lulung: Waspada Propaganda yang Benturkan Agama dan Pancasila

Haji Lulung mengingatkan masyarakat mewaspadai propaganda yang membentukan agama dan Pancasila.

POLITIK | 19 September 2021

Jalan Pagi dengan Jan Ethes, Jokowi: Rasanya Baru Kemarin Saya Timang-timang

Jokowi membagikan video momen jalan pagi dan bersepeda dengan sang cucu Jan Ethes Srinarendra di Istana Yogyakarta.

POLITIK | 19 September 2021

Partai Demokrat Dorong Jokowi Terbitkan Perppu Hilangkan Presidential Threshold

Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat, Syarief Hasan mendorong Presiden Jokowi menerbitkan perppu untuk menghilangkan presidential threshold.

POLITIK | 19 September 2021


TAG POPULER

# Rocky Gerung vs Sentul City


# Napoleon Bonaparte


# Anies Baswedan


# PPKM


# Bangga Buatan Indonesia



TERKINI
Lewat OMNIX, Infomedia Bantu Perusahaan Kelola Fungsi CRM

Lewat OMNIX, Infomedia Bantu Perusahaan Kelola Fungsi CRM

DIGITAL | 16 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings