Refleksi Perjalanan Reformasi

Pengamat Sebut Kualitas Demokrasi Cenderung Menurun

Pengamat Sebut Kualitas Demokrasi Cenderung Menurun
Analis politik dari Exposit Strategic, Arif Susanto. (Foto: Beritasatu Photo / Istimewa)
Robertus Wardi / FER Kamis, 21 Mei 2020 | 22:05 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Perjalanan reformasi di Indonesia telah menginjak usia 22 tahun. Dalam usia yang masih muda tersebut, kualitas demokrasi di Indonesia dinilai mengalami berbagai dinamika. Ada perkembangan positif, namun tidak sedikit pula yang dinilai negatif.

Baca Juga: KPU dan Bawaslu Diingatkan soal Hantu Politik Uang

"Kualitas demokrasi cenderung mengalami kemerosotan, terutama dalam enam bulan terakhir," kata analis politik dari Exposit Strategic, Arif Susanto, di Jakarta, Kamis (21/5/2020).

Arif menyebut beberapa hal positif yang terjadi selama 22 tahun perjalanan reformasi. Pertama, pemilu diselenggarakan secara berkala dan relatif bebas, meskipun masih banyak tugas terkait fairness. Kedua, partisipasi dalam pemilu tinggi, namun minim eksklusi, meskipun kualitas partisipasi masih membutuhkan perbaikan. Ketiga, kesadaran politik menunjukkan perkembangan, tetapi masih sporadis dan kurang solid.

Namun, lanjut Arif, perkembangan negatif yang menghambat demokrasi dinilai lebih banyak. Pertama, korupsi dan ketertutupan menjadi praktik meluas, sedangkan lembaga anti-korupsi dilemahkan. Kedua, ancaman kebebasan berekspresi semakin terang-terangan, baik dari negara maupun masyarakat. Ketiga, kebebasan berorganisasi cenderung mengalami regresi. Keempat, kebebasan dan independensi media semakin rentan. Kelima, penegakan hukum nyaris tak pernah mengalami kemajuan.

Baca Juga: Indonesia Alami Resesi Demokrasi

Arif menyebutkan ancaman terhadap demokrasi muncul dari hampir semua arah. Pertama, dari negara melalui penyalahgunaan kekuasaan seperti korupsi, peraturan tidak adil, intimidasi samar ataupun terang, kekerasan, dan diskriminasi. Kedua, dari elit politik berupa korupsi, pemusatan kuasa ekonomi-politik, populisme dan propaganda. Ketiga, dari elit ekonomi berupa perburuan rente, pemusatan kuasa ekonomi-politik, pendanaan tidak sah politik, peminggiran. Keempat, dari masyarakat sendiri berupa tindakan kekerasan, pemencilan, jebakan kabar bohong yang semakin merajalela.

Menurut Arif, ada beberapa langkah yang dilakukan agar bisa keluar dari kemunduran demokrasi. Pertama meminimasi penjarakan ekonomi-politik. Pemusatan kuasa menjadi persoalan yang semakin serius lewat kesenjangan ekonomi-politik.

"Jika problem distribusi sumber daya ini bisa diselesaikan, persoalan lain akan menjadi lebih mudah dicarikan solusinya," tegas Arif.

Baca Juga: Afirmasi Perempuan di Pilkada Dinilai Rendah

Kedua, perombakan dalam penegakan hukum. Mampatnya reformasi di bidang hukum menimbulkan komplikasi sistemik dalam kehidupan bernegara. Jika tidak segera ada terobosan, ambruknya reformasi hanyalah soal waktu.

Ketiga, penguatan civil society. Demokrasi yang kuat membutuhkan negara maupun civil society yang sama kuatnya. Perbaikan sistem hukum, ekonomi, dan politik dapat memperkuat negara dan memeberdayakan rakyat. Namun, penguatan civil society akan memberi harapan lebih baik bagi demokrasi deliberatif.

Keempat, penguatan independensi media. Agar mampu memainkan peran sebagai watchdog atau pengawas bagi pemerintah maupun masyarakat, media perlu lebih otonom. Peran untuk mengembangkan nilai-nilai sosial, termasuk keterbukaan dan kesetaraan, perlu lebih menonjol.

Baca Juga: Butuh Politik Penyemangat untuk Atasi Covid-19

"Pembangunan demokrasi perlu diarahkan pada pembaruan sistemik, bukan penciptaan aktor sentral untuk dititipi agenda. Ini merupakan pekerjaan rumah yang serius karena terutama dalam dekade terakhir nyaris tidak terdapat arah jelas pembaruan sistemik dalam politik nasional," tutup Arif.



Sumber: BeritaSatu.com