Timwas Covid-19 DPR: Pastikan Tak Ada Penyelewengan Program Penanganan Bencana Covid-19
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Timwas Covid-19 DPR: Pastikan Tak Ada Penyelewengan Program Penanganan Bencana Covid-19

Kamis, 21 Mei 2020 | 17:14 WIB
Oleh : Markus Junianto Sihaloho / WM

Jakarta, Beritasatu.com - Tim Pengawas (Timwas) Covid-19 DPR ingin agar aparat negara di bidang pengawasan dan penegakan hukum bekerja maksimal memastikan pelaksanaan program penanganan bencana corona berjalan benar sesuai aturan hukum yang berlaku.

Kemarin, Timwas Covid-19 mengundang sejumlah lembaga penegakan hukum untuk berbicara mengenai hal itu lewat rapat virtual. Hadir di antaranya adalah Ketua KPK Firli Bahuri dan Wakabareskrim Mabes Polri Irjen Wahyu Hadiningrat.

Menurut Wakil Ketua DPR, yang juga Ketua Timwas, Muhaimin Iskandar mengatakan bahwa prinsip utama yang ingin diusung pihaknya adalah adalah semua sektor pengawasan bisa bekerja maksimal. Yakni untuk mengawasi pelaksanaan berbagai program penanggulangan bencana corona.

"Jadi agar program berjalan tepat dan lancar, tetapi penyelewengan atau penyalahgunaan tak terjadi. Itu yang jadi prinsip kita," kata Cak Imin, sapaan akrabnya, Kamis (21/5/2020).

Di dalam rapat itu, dia sempat menjelaskan bahwa berdasar data dari Gugus Tugas terdapat 18.000 lebih kasus positif Covid-19 yang tersebar di 34 provinsi. Pemerintah pusat juga sudah mengambil sejumlah kebijakan. Dari penetapan status darurat kesehatan masyarakat, peraturan soal pembatasan sosial berskala besar, hingga peraturan soal penganggaran penanganan bencana.

Riilnya, pemerintah juga sudah menggelontorkan stimulus dimana yang terakhir berjumlah Rp 405,1 triliun. Penggunaannya meliputi bidang kesehatan, social safety net, insentif perpajakan dan stimulus kredit usaha rakyat, hingga pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional.

Pemerintah Pusat juga sudah menginstruksikan Pemerintah Daerah melakukan refocusing dan realokasi anggaran daerahnya (APBD).

Walau demikian, Timwas memang melihat terjadi berbagai permasalahan di lapangan. Misalnya soal koordinasi antarinstansi di lapangan dalam eksekusi program, masih belum maksimal maupun sempurna.

Bagi DPR, kata Cak Imin, semua proses ini harus diawasi dengan baik.

Salah satu hal yang mengemuka di dalam diskusi diantara anggota dewan dengan anggota rapat adalah adanya klausul di salah satu aturan bahwa tidak boleh ada konsekuensi hukum terhadap pembuat kebijakan. Syaratnya jika kebijakan didasari oleh itikad baik. Masalah itikad baik ini lalu dipertanyakan oleh para anggota dewan.

Ketua KPK Firli Bahuri menyampaikan bahwa bagi KPK, ada sejumlah definisi niat baik yang sudah mereka berusaha formulasikan. Yakni tidak melakukan persekongkolan untuk melakukan korupsi; tidak mengandung unsur adanya benturan kepentingan; tidak menerima dan memperoleh kickback; tidak mengandung unsur kecurangan dan atau maladministrasi; tidak mengandung unsur penyuapan; tidak berniat jahat dengan memanfaatkan kondisi darurat; tidak mengandung unsur gratifikasi; dan tidak membiarkan terjadinya tindak pidana.

"Tak boleh pura-pura tutup mata. Karena kejahatan itu bisa ada dua. Crime by commission, dan crime by omission. Kejahatan disengaja atau kejahatan dengan pembiaran," kata Firli.

Sementara Wakabareskrim Wahyu Hadiningrat menyatakan, pihaknya mencatat dua hal yang dimintakan oleh Timwas DPR kepada pihaknya. Yakni bekerja keras untuk mengawasi dan mengamankan kegiatan pada saat Idul Fitri dan penindakan terkait masalah hoaks.

"Dua hal ini akan tetap kami tindaklanjuti. Dimulai dari deteksi dan pengamanan di wilayah," kata Wahyu.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BERITA LAINNYA

Mahfud MD dan Tito Bahas Simulasi Jadwal Pemilu dan Pilkada Serentak 2024

Menko Polhukam Mahfud MD dan Mendagri Tito Karnavian rapat koordinasi membahas simulasi tanggal Pemilu dan Pilkada serentak 2024.

POLITIK | 23 September 2021

Yusril Siapkan Argumen Gugat AD/ART Partai Demokrat ke MA

Yusril Ihza Mahendra telah menyiapkan argumenn untuk mengajukan uji materi terkait AD/ART Partai Demokrat ke Mahkamah Agung (MA).

POLITIK | 23 September 2021

Puan: Antisipasi Lonjakan Covid-19 pada Akhir Tahun, Percepat Vaksinasi

Puan Maharani mengingatkan pemerintah untuk mempercepat pelaksanaan program vaksinasi untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan penularan Covid-19

POLITIK | 23 September 2021

IKA PMII Harap Muktamar Ke-34 NU Pertimbangkan Kondisi Objektif Bangsa

Ahmad Muqowam menyatakan, Munas Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (NU) harus mempertimbangkan kondisi objektif bangsa

POLITIK | 23 September 2021

Gerindra dan Muhammadiyah Komitmen Jaga Persatuan dan Kedaulatan Bangsa

Gerindra-Muhammadiyah menegaskan komitmen untuk menjaga persatuan serta kedaulatan bangsa.

POLITIK | 23 September 2021

Bawaslu Rekomendasikan Regulasi Kampanye Virtual

Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar merekomendasikan regulasi kampanye virtual.

POLITIK | 23 September 2021

MIPI Usulkan Penerapan E-Voting

MIPI menilai e-voting menjadi salah satu cara agar pelaksanaan pesta demokrasi tidak terhambat situasi pandemi Covid-19.

POLITIK | 23 September 2021

Penting, Kepastian Tanggal Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024

Kepastian tanggal pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 dinilai penting untuk segera ditetapkan.

POLITIK | 23 September 2021

Inovasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 Terkendala Regulasi

Inovasi penyelenggaraan pemilu selama ini dinilai kerap terkendala regulasi kepemiluan.

POLITIK | 23 September 2021

KPU Diminta Minimalisasi Anggaran Pemilu 2024

Komisi II DPR mendorong Komisi Pemilihan Umum (KPU) meminimalisasi anggaran Pemilu 2024.

POLITIK | 23 September 2021


TAG POPULER

# PON Papua


# Tukul Arwana


# Toko Obat Ilegal


# Piala Sudirman


# Suap Pejabat Pajak



TERKINI
Kontrak Bantargebang Segera Berakhir, DPRD Minta Pemprov DKI Serius Kelola Sampah

Kontrak Bantargebang Segera Berakhir, DPRD Minta Pemprov DKI Serius Kelola Sampah

MEGAPOLITAN | 5 jam yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings