Timwas Covid-19 DPR: Pastikan Tak Ada Penyelewengan Program Penanganan Bencana Covid-19

Timwas Covid-19 DPR: Pastikan Tak Ada Penyelewengan Program Penanganan Bencana Covid-19
Ilustrasi bantuan sosial. ( Foto: Antara )
Markus Junianto Sihaloho / WM Kamis, 21 Mei 2020 | 17:14 WIB

 

Jakarta, Beritasatu.com - Tim Pengawas (Timwas) Covid-19 DPR ingin agar aparat negara di bidang pengawasan dan penegakan hukum bekerja maksimal memastikan pelaksanaan program penanganan bencana corona berjalan benar sesuai aturan hukum yang berlaku.

Kemarin, Timwas Covid-19 mengundang sejumlah lembaga penegakan hukum untuk berbicara mengenai hal itu lewat rapat virtual. Hadir di antaranya adalah Ketua KPK Firli Bahuri dan Wakabareskrim Mabes Polri Irjen Wahyu Hadiningrat.

Menurut Wakil Ketua DPR, yang juga Ketua Timwas, Muhaimin Iskandar mengatakan bahwa prinsip utama yang ingin diusung pihaknya adalah adalah semua sektor pengawasan bisa bekerja maksimal. Yakni untuk mengawasi pelaksanaan berbagai program penanggulangan bencana corona.

"Jadi agar program berjalan tepat dan lancar, tetapi penyelewengan atau penyalahgunaan tak terjadi. Itu yang jadi prinsip kita," kata Cak Imin, sapaan akrabnya, Kamis (21/5/2020).

Di dalam rapat itu, dia sempat menjelaskan bahwa berdasar data dari Gugus Tugas terdapat 18.000 lebih kasus positif Covid-19 yang tersebar di 34 provinsi. Pemerintah pusat juga sudah mengambil sejumlah kebijakan. Dari penetapan status darurat kesehatan masyarakat, peraturan soal pembatasan sosial berskala besar, hingga peraturan soal penganggaran penanganan bencana.

Riilnya, pemerintah juga sudah menggelontorkan stimulus dimana yang terakhir berjumlah Rp 405,1 triliun. Penggunaannya meliputi bidang kesehatan, social safety net, insentif perpajakan dan stimulus kredit usaha rakyat, hingga pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional.

Pemerintah Pusat juga sudah menginstruksikan Pemerintah Daerah melakukan refocusing dan realokasi anggaran daerahnya (APBD).

Walau demikian, Timwas memang melihat terjadi berbagai permasalahan di lapangan. Misalnya soal koordinasi antarinstansi di lapangan dalam eksekusi program, masih belum maksimal maupun sempurna.

Bagi DPR, kata Cak Imin, semua proses ini harus diawasi dengan baik.

Salah satu hal yang mengemuka di dalam diskusi diantara anggota dewan dengan anggota rapat adalah adanya klausul di salah satu aturan bahwa tidak boleh ada konsekuensi hukum terhadap pembuat kebijakan. Syaratnya jika kebijakan didasari oleh itikad baik. Masalah itikad baik ini lalu dipertanyakan oleh para anggota dewan.

Ketua KPK Firli Bahuri menyampaikan bahwa bagi KPK, ada sejumlah definisi niat baik yang sudah mereka berusaha formulasikan. Yakni tidak melakukan persekongkolan untuk melakukan korupsi; tidak mengandung unsur adanya benturan kepentingan; tidak menerima dan memperoleh kickback; tidak mengandung unsur kecurangan dan atau maladministrasi; tidak mengandung unsur penyuapan; tidak berniat jahat dengan memanfaatkan kondisi darurat; tidak mengandung unsur gratifikasi; dan tidak membiarkan terjadinya tindak pidana.

"Tak boleh pura-pura tutup mata. Karena kejahatan itu bisa ada dua. Crime by commission, dan crime by omission. Kejahatan disengaja atau kejahatan dengan pembiaran," kata Firli.

Sementara Wakabareskrim Wahyu Hadiningrat menyatakan, pihaknya mencatat dua hal yang dimintakan oleh Timwas DPR kepada pihaknya. Yakni bekerja keras untuk mengawasi dan mengamankan kegiatan pada saat Idul Fitri dan penindakan terkait masalah hoaks.

"Dua hal ini akan tetap kami tindaklanjuti. Dimulai dari deteksi dan pengamanan di wilayah," kata Wahyu.



Sumber: BeritaSatu.com