Kemkominfo dan BSSN Akan Selidiki Dugaan Data KPU Bocor

Kemkominfo dan BSSN Akan Selidiki Dugaan Data KPU Bocor
Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G PlateĀ  pada acara dialog dengan pimpinan media di Jakarta, Senin (9/12/2019). ( Foto: Suara Pembaruan / Ruht Semiono )
Lenny Tristia Tambun / FMB Jumat, 22 Mei 2020 | 13:26 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate mengatakan pihaknya bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI akan menyelidiki dugaan kebocoran data pribadi 2,3 juta masyarakat Indonesia yang berada di data KPU RI. Penyelidikan akan melibatkan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

“Saya sudah berbicara dengan Ketua KPU RI Mas Arief Budiman dan akan ditindaklanjuti koordinasi antara KPU, Kominfo dan BSSN untuk melakukan penyelidikan teknis untuk menjaga perlindungan data, khususnya data pribadi,” kata Johnny G Plate, Jumat (22/5/2020).

Menurut Johnny G Plate, berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pemerintah berkewajiban menyerahkan perkiraan data penduduk untuk memenuhi syarat sebagai pemilih kepada KPU Pusat. Oleh karena itu, mekanisme pengiriman, pengolahan, penyimpanan, dan pengungkapan data calon pemilih perlu diperhatikan keamanannya.

Kemkominfo sudah membahas terkait dugaan data KPU bocor tersebut dengan Ketua KPU. Sebagai tindak-lanjut, Kemkominfo, KPU bersama BSSN, akan segera melakukan peningkatan kemananan dan menelurusi penyebab kejadian ini. “Tidak saja secara teknis melalui security system yang handal dan updated,” ujar Johnny G Plate.

Saat ini, lanjutnya, Kemkominfo sedang menyiapkan Pusat Data Nasional Pemerintah yang akan mengintergrasikan data-data pemerintah dengan sistem keamanan yang berlapis dan memadai, sesuai standard keamanan yang berlaku.

“Diharapkan pusat data tersebut akan mencegah terjadinya perpindahan data dari satu lembaga kepada lembaga lainnya dan akan memperkuat ketahanan data dan informasi nasional,” jelas Johnny G Plate.

Namun hal itu membutuhkan sebuah payung hukum yang memadai. Karena itu, ia mengharapkan proses pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP) di DPR RI dapat segera dilakukan.

“Untuk itu, kami berharap proses politik pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP) di DPR RI dapat segera dilakukan. Kami meyakini DPR RI juga mempunyai pandangan yang sama dimana RUU PDP perlu segera diselesaikan,” papar Johnny G Plate.

Seperti diketahui, sebuah akun Twitter spesialis pengawasan dan perlindungan data mengungkap data 2,3 juta penduduk Indonesia bocor di dunia maya. Akun @underthebreach mengungkap seseorang telah membagikan data mentah berisi nama, alat, NIK, dan nomor KK tersebut di sebuah forum.

Data tersebut diduga milik KPU karena kop surat data bertuliskan daftar pemilih tetap untuk Pemilihan Umum 2014. Berdasarkan pengakuan akun pembocor data tersebut, data sangat berguna untuk kebutuhan pendaftaran nomor telepon atau kebutuhan lain yang memakai NIK dan nomor KK.

"Aktor membocorkan informasi 2,3 juta warga negara Indonesia. Aktor mengklaim akan membocorkan 200 juta data penduduk lain dalam waktu dekat," tulis akun @underthebreach itu, Kamis (21/55/2020) malam.



Sumber: BeritaSatu.com