Azis Syamsuddin: Tidak Ada Ketentuan Batas Waktu Pengesahan RUU

Azis Syamsuddin: Tidak Ada Ketentuan Batas Waktu Pengesahan RUU
Suasana Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ke-14 Masa Persidangan III 2019-2020, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 5 Mei 2020. ( Foto: Beritasatu Photo / Ruht Semiono )
Carlos KY Paath / FER Jumat, 22 Mei 2020 | 17:10 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Wakil Ketua DPR, Azis Syamsuddin menyatakan, suatu Rancangan Undang-undang (RUU) bisa ditetapkan menjadi sebuah Undang-undang (UU) apabila telah rampung pembahasannya.

Baca Juga: DPR Bantah Pembahasan RUU Minerba Tidak Transparan

Selain itu juga dinyatakan lengkap sempurna, serta disetujui oleh fraksi-fraksi yang ada di parlemen, termasuk pihak pemerintah. Tidak ada tenggang waktu yang ditetapkan secara pasti untuk dijadikan sebagai alat ukur menetapkan UU.

"Alat ukur yang digunakan badan legislasi (Baleg) DPR dalam menentukan cepat atau lambatnya penetapan suatu UU tergantung kapan selesai dan sempurnanya UU tersebut serta dinyatakan lengkap dan baik. Tidak ada tenggang waktu yang harus kita tetapkan, misalnya UU ini harus selesai pada bulan ini, hal itu tidak ada sama sekali," kata Azis Syamsuddin, Jumat (22/5/2020).

Azis menuturkan, apabila diperlukan suatu aturan perundang-undangan yang cepat maka mekanismenya menggunakan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang.

Baca Juga: MK Isyaratkan Tolak Uji Materi Perppu Covid-19

"Kalau menggunakan RUU, kami di tingkat pimpinan DPR tidak berani untuk menetapkan bahwa satu UU harus selesai dalam waktu satu bulan misalnya," ungkap Azis Syamsuddin.

Pimpinan DPR koordinator bidang politik dan keamanan (Korpolkam) ini menambahkan, ketika menerima berbagai masukan dari kaum intelektual, akademisi dan masyarakat pada rapat dengar pendapat umum yang membahas UU itu, waktu yang diperlukan bisa panjang atau pendek.

"Tergantung perdebatan dan topik yang akan dilaksanakan didalam pembahasan-pembahasan yang akan dilakukan antara pemerintah, dan pembahasan-pembahasan yang akan dilakukan didalam internal DPR, kemudian bersama-sama pemerintah dan legislatif," tegas Azis Syamsuddin.



Sumber: BeritaSatu.com